BANYUWANGI – Merespon peristiwa lansia yang terlantar di Tegaldlimo. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani kembali mengingatkan segenap jajaran Pemkab Banyuwangi untuk lebih peka dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat Banyuwangi.
Menurutnya, penanganan berbagai persoalan, terutama masalah kemiskinan, harus dilakukan secara sinergis dan simultan. Secara terbuka Ipuk juga menyampaikan permintaan maaf lantaran di Banyuwangi masih terdapat warga lansia sebatang kara yang hidup telantar.
“Saya sangat mohon maaf. Kejadian ini menjadi evaluasi, muhasabah, untuk perbaikan,” tuturnya. Jumat (3/6/2022)
Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama camat, kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti peristiwa yang dialami Mbah Waras, warga lanjut usia (lansia) yang hidup telantar di Kecamatan Tegaldlimo.
Ipuk sangat menyesalkan apa yang dialami oleh pria berusia 72 tahun yang hidup sebatang kara karena istri dan dua anaknya meninggal dunia. Mbah Waras juga menderita stroke yang membuatnya hanya terbaring. Kini, dibantu pihak kecamatan, Mbah Waras sudah dibawa ke panti untuk mendapat perawatan yang lebih baik mengingat hidupnya yang sebatang kara sehingga tidak memungkinkan ditinggal di rumah sendirian.
Bupati Ipuk juga langsung menggelar rapat bersama camat, kepala Puskesmas, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ipuk mengajak semuanya introspeksi.
“Kita lihat foto ini. Andai ini terjadi di keluarga bapak/ibu, apa yang bapak/ibu rasakan. Andaikan ini terjadi pada orang tua kita, apa rasanya. Tinggal di suatu daerah, bapaknya ditelantarkan, kita punya orang tua ditelantarkan oleh pemerintah, bagaimana rasanya,” ujarnya dalam video yang diunggah di akun instagram-nya, @ipukfdani yang juga diunggah di akun Youtube Kabupaten Banyuwangi.
“Walaupun tadi saya dapat laporan, sudah dapat bantuan sosial, teman-teman puskesmas katanya rajin turun periksa kesehatan bapak ini, tapi kok kondisinya masih seperti ini. Berarti bantuan, pemeriksaan, hanya sekadarnya saja. Hanya sekedar menjalankan tugas memberikan bantuan, setelah itu selesai,” imbuh Ipuk.
Ipuk mengajak seluruh jajaran untuk peka dan responsif. “Berbagai alasan yang saya dapat dari dinas, dari camat. Bahwa Dinas Sosial menyampaikan ini sudah dapat bantuannya, sudah dapat bantuannya. Oke bantuan sudah dapat, BPNT, bantuan pangan, PKH, bantuan uang, tapi bapak ini stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa bangun. Mau belanja punya uang, siapa yang belanjain. Dapat bahan pangan, mau masak, siapa yang masakin,” beber Ipuk kepada jajarannya.
“Jadi, mari bapak ibu semuanya bekerja bukan hanya sekadar kinerja saja. Bekerja bukan hanya karena bupati. Saya ini manusia biasa, bukan Tuhan, bukan malaikat, bukan nabi. Ayo bekerja untuk ibadah,” papar Ipuk.
Penanganan warga miskin, menurut Ipuk, harus dilakukan secara simultan. Tidak sekadar kebutuhan makan yang dipenuhi, melainkan banyak hal lain yang juga perlu diperhatikan. Seperti, kelayakan tempat tinggal, kebersihan lingkungan, dan kesehatannya.
“Saya kembali tegaskan camat, kepala desa (kades)/lurah, dan kepala puskesmas. Jika ada warga miskin, pastikan segera ditangani,” tambah bupati kelahiran 10 September 1974 tersebut.
Ipuk juga menegaskan, penanganan kemiskinan wajib dilakukan secara sinergis oleh lintas OPD. Terutama yang bersinggungan dengan masyarakat langsung seperti kecamatan dan Puskesmas. Baik Camat maupun Kepala Puskesmas wajib berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Lurah untuk terjun langsung memantau warga miskin.
“Penanganan kemiskinan adalah urusan wajib semua. Setelah didata, cek mana yang harus ditangani segera. Pokoknya, semua masalah kemiskinan harus tertangani dan harus ada solusinya. Kita semua harus peduli, kalau ada anak putus sekolah baik di tingkat desa, kecamatan langsung ditangani dan laporkan ke dinas terkait apabila tidak bisa mengatasi,” tutupnya. (red)
