Bondowoso,Gempur News- Dalam rapat paripurna penyerahan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bondowoso Tahun 2026 atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang berlangsung di Graha Paripurna DPRD Bondowoso Rabu (22/4/2026) ini menjadi momentum penting dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah.
Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bondowoso Abd. Hamid Wahid bersama Wakil Bupati As’ad Yahya Safi’, serta dipimpin oleh Ketua DPRD Bondowoso. Turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para wakil ketua dan anggota DPRD, staf ahli bupati, asisten Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah, hingga insan media.
Dalam forum tersebut, DPRD secara resmi menyampaikan sebanyak 57 butir rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tahun 2026. Rekomendasi ini merupakan hasil pembahasan mendalam terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus bentuk konkret dari fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ketua DPRD dalam arahannya menegaskan bahwa rekomendasi yang disusun bukan sekadar formalitas, melainkan catatan strategis yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Pihaknya berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan, transparansi anggaran, serta kualitas pelayanan publik di Bondowoso.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Abd. Hamid Wahid menyampaikan apresiasi atas kerja keras DPRD dalam merumuskan rekomendasi yang dinilai konstruktif dan komprehensif. Ia menilai, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Seluruh rekomendasi yang disampaikan akan kami jadikan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan ke depan. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Ia menyoroti pentingnya penyusunan anggaran yang akuntabel, transparan, dan profesional, guna menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa kebijakan pembangunan harus tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bondowoso.
Rapat paripurna ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga refleksi bersama atas capaian dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Dengan adanya rekomendasi DPRD, diharapkan pelaksanaan APBD ke depan dapat lebih optimal, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Momentum ini sekaligus memperlihatkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan sinergi yang terjaga, Bondowoso diharapkan mampu melangkah lebih maju dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,”jelasnya.(**)
