Komisi I DPRD Kota Probolinggo Dorong Percepatan Regulasi Perwali Agar Honor Dan BOSDA PAUD Segera Terealisasi
Probolinggo,
Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait untuk membahas kepastian regulasi dan realisasi anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD. Dalam forum tersebut, DPRD menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian regulasi agar program bantuan dan honor guru dapat segera direalisasikan. Kamis (04/06/2026).
Dalam penyampaiannya, Anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Ning Dana, menekankan bahwa penyelesaian regulasi, khususnya Peraturan Wali Kota (Perwali), menjadi kunci utama agar anggaran BOSDA tahun 2026 dapat direalisasikan dan diterima oleh seluruh lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Probolinggo.
Menurutnya, Komisi I berharap seluruh proses administratif dan regulasi dapat segera diselesaikan selama masih tersedia waktu, sehingga lembaga PAUD mulai dari Kelompok Bermain (KB), TK hingga TPA dapat memperoleh kepastian dukungan anggaran.
“Regulasi terutama Perwali harus segera diselesaikan mumpung masih ada waktu. Harapan kami bersama Komisi I agar anggaran BOSDA tahun 2026 ini bisa terealisasi dan diterima oleh teman-teman lembaga PAUD, baik KB, TK maupun TPA,” ujar Ning Dana.
Ia juga menyoroti pentingnya kepastian anggaran pada tahun 2027. Menurutnya, program tersebut harus memiliki kejelasan sejak tahap perencanaan dan wajib dimasukkan secara tetap dalam RKPD agar tidak kembali terdampak perubahan kebijakan maupun penyesuaian anggaran.
Ning Dana menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi realisasi anggaran, mulai dari kebijakan efisiensi hingga proses rekonsiliasi yang menyebabkan pergeseran anggaran. Namun demikian, ia menegaskan bahwa dukungan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik PAUD tidak boleh terhenti.
“Ini menyangkut nasib dan tunjangan kinerja yang selama tahun-tahun sebelumnya sudah diterima tenaga pendidik di lingkungan PAUD. Tahun depan tidak bisa ditawar lagi, harus terealisasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberhasilan pencairan tetap bergantung pada penyelesaian regulasi yang melibatkan koordinasi lintas pihak, termasuk aspek hukum dan pengawasan agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Ketua IGTKI Kota Probolinggo, Supiah, menyampaikan bahwa aspirasi utama para guru dalam RDP tersebut adalah memperjuangkan hak tenaga pendidik agar tetap memperoleh honor sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Supiah, salah satu perhatian utama adalah guru di kelompok bermain yang berijazah SMA agar tetap mendapatkan honor meskipun nominal yang diterima nantinya kemungkinan tidak sama dengan tahun sebelumnya.
“Intinya hari ini teman-teman memperjuangkan hak guru untuk mendapatkan honor seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang utama guru kelompok bermain dengan ijazah SMA juga mendapatkan honor. Meski jumlahnya tidak sama, paling tidak semua guru mendapatkan haknya,” ujarnya.
Ia berharap hasil pembahasan dalam RDP tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga pencairan honor guru dapat direalisasikan pada tahun ini. Sesuai harapan yang disampaikan dalam rapat, pencairan diharapkan dapat dilakukan pada bulan Juli sehingga para tenaga pendidik memperoleh kepastian dan dukungan terhadap keberlangsungan layanan pendidikan anak usia dini di Kota Probolinggo.
RDP tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kota Probolinggo dalam mengawal keberlangsungan program pendidikan serta memastikan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD tetap menjadi perhatian dalam kebijakan daerah.(suh)
