BP2MI Berhasil Gagalkan Upaya Pemberangkatan TKW Ilegal Asal NTB, Dengan Tujuan Negara Timteng

0
142
Para tkw yang berhasil digagalkan pemberangkatan nya oleh BP2MI (gempurnews.com)

MATARAM – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berhasil menggagalkan pengiriman 24 tanaga kerja wanita (TKW) asal Lombok yang rencananya akan berangkat ke Saudi Arabia. Para TKW tersebut diamankan di salah satu tempat penampungan yakni rumah kontrakan di Jakarta.

Para TKW tersebut berasal dari Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Mereka kemudian dipulangkan Jumat (24/6) dan dijemput keluarga masing-masing. Namun sebelum mereka bisa pulang, para TKW tersebut harus menandatangani surat perjanjian untuk tidak kembali berangkat menjadi TKW secara ilegal.

Kepala UPT  BP2MI Mataram, Abri Danar menyebutkan, 24 CPMI yang dipulangkan ini semuanya perempuan. Pemulangan ini merupakan hasil pencegahan yang dilakukan BP2MI di Provinsi DKI Jakarta. Pencegahan ini dilakukan karena mereka akan diberangkatkan ke luar negeri secara tidak resmi atau non prosedural.

“Mereka akan bekerja sebagai penata laksana rumah tangga dan dijanjikan akan bekerja di Saudi Arabia. Mereka diamankan pada 9 Juni lalu di salah satu rumah kontrakan di Jakarta. Ini upaya kita dalam melakukan pencegahan,” ungkap Abri Danar kepada para awak media saat ditemui.

Sejak tahun 2015, pemerintah sudah melakukan moratorium atau tidak memperbolehkan warga Indonesia untuk bekerja di negara kawasan Timur Tengah, salah satunya adalah Saudi Arabia. “24 orang ini ada dari Lombok Tengah 11 orang, Lombok Timur 8, Lombok Barat satu orang sama Lombok Utara 4 orang,” ungkapnya.

Langkah yang dilakukan BP2PMI ini karena pemerintah ingin memastikan jika para PMI yang berangkat harus sesuai prosedur. Di satu sisi, pemerintah ingin PMI yang berangkat harus berkompeten. Sehingga pihaknya juga akan terus melakukan koordinasi dengan pemkab dan pemkot di Provinsi NTB untuk selalu bersinergi dalam menyebarkan informasi terhadap pemberangkatan PMI yang sesuai dengan prosedur.

“Kita juga harus melakukan upaya tegas terhadap pelaku-pelakunya (yang memberangkatkan, red). Di samping itu, kita juga harus melakukan pembinaan kepada masyarakat yang hampir saja berangkat secara non prosedural dan berhasil kita tangkap untuk dilakukan pembinaan,” terangnya.

Terlebih, pemerintah membuat berbagai persyaratan bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri tidak lain tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Karena jika PMI bertemunya kepada tekong, maka tentu tekong juga akan memberikan berbagai janji dan memudahkan seolah tidak punya persyaratan yang penting warga mau berangkat tanpa mempertimbangkan risiko. “Memang banyak hal yang membuat saudara-saudara kita berangkat non prosedural, tapi kita kedepan harus tetap melakukan pembenahan dalam sisi berbagai upaya nyata baik yang dilakukan oleh pemda dan semua pihak, bahwa yang berangkat harus prosedural dan yang pulang kita lakukan pembinaan juga,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah menyampaikan ucapan terima kasih kepada BP2MI yang telah berhasil menggagalkan PMI yang akan berangkat secara ilegal, khususnya yang dari Lombok Tengah. Karena warga harus patuh kepada pemerintah jika mau berangkat ke luar negeri, ini penting dilakukan untuk menjaga dan menjamin warga yang mengadu nasib ke negeri orang.

“Bagi calon PMI yang sudah berusaha ingin memperbaiki perekonomian keluarga dan sudah sampai Jakarta, syukur bisa selamat dan ditemukan oleh pemerintah. Ini bagus dan tidak apa-apa demi keselamatan. Karena PMI kita berangkat dengan cara yang kurang atau tidak melalui aturan tidak boleh karena dianggap ilegal,” terangnya.

Maka dengan status ilegal juga membuat tidak ada kepastian dan jaminan, karena memang apa yang di janjikan tekong kepada PMI belum tentu sesuai saat berada di negara orang jika berangkat secara ilegal. Bahkan banyak bukti sudah sampai lokasi malah PMI menjadi susah dan menemukan banyak masalah. Disatu sisi, jika berangkat secara resmi maka ada jaminan dari pemerintah. “Siapa pun yang mengajak tidak resmi maka bahaya dan jangan percaya jadi silahkan langsung lapor kepada kades atau kadus dan lainnya. Apalagi beberapa waktu lalu ada musibah kapal tenggelam yang memberangkatkan PMI, ada 15 orang warga Lombok Tengah dan saat ini sedang persiapan untuk dipulangkan,” urainya jelas. (red)