Cimahi, 05 Agt, 2024
“Dinamika politik yang terjadi di Kota Cimahi Tahun 2024 ini menjadi perhatian semua stakeholders. Konstruksi politik lokal yang dibangun dalam mencapai kekuasaan di Kota Cimahi masih terus bergulir”, DADAN KURNIANSYAH, S.IP., M.Si , yang adalah Pengamat Budaya Politik dan Pemerintahan Dosen FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang awali pernyantaan kepada Pers (05/08) di ruang kerjanya seusai jalankan giat akademik.
Dadan lanjutkan, “Calon-calon pemimpin masa depan Kota Cimahi akan diputuskan oleh rakyat melalui proses pemilihan langsung pada tanggal 27 November 2024”.
“Mengadopsi konsep Foucault yang melihat bahwa kekuasaan dijalankan di berbagai tempat dan dari hubungan yang terus bergerak, tentunya melahirkan berbagai pendapat atau pemikiran bahwa relasi kuasa yang dikontruksi di Kota Cimahi akan melalui berbagai wacana dan fenomena”, ujarnya
“Pertama, kekuasaan pusat dan daerah. Harus diakui bahwa Kota Cimahi merupakan wilayah otonom yang kurang memiliki sumber daya yang strategis, ketergantungan kepada kekuasaan pemerintah pusat merupakan keniscayaan” Dafan Kurniansyah beri penjelasan.
“Maknanya adalah kekuasaan di Kota Cimahi harus terkoneksi dengan baik dengan kekuasaan pusat”, imbuhnya.
“Fakta saat ini, kekuasaan pusat berada dalam lingkaran partai-partai yang tergabung dalam Kelompok KIM (Koalisi Indonesia Maju) yang didalamnya ada Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat”.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa partai pendukung untuk calon pemimpin Kota Cimahi lebih baik dari lingkaran koalisi tersebut”.
“Kedua, kekuasaan birokrasi. Kota Cimahi memiliki sumber daya birokrasi yang mumpuni, sehingga ada adagium siapapun yang berkuasa, akan mudah mewujudkan visi dan misinya di Kota Cimahi” lanjutnya.
“Banyak birokrat dari Pemerintah Cimahi diminta untuk berkarier di institusi level Provinsi maupun kementerian dalam posisi strategis”.
“Kendalanya adalah faktor in-group dan out-group masih ada di jaringan birokrasi yang disebabkan relasi kuasa masa lalu”, jelas Dadan Kurniansyah.
“Netralitas birokrasi (khususnya ASN) Pemerintah Kota Cimahi akan diuji dalam pilwalkot tahun 2024”.
“Fungsi pengawasan penyelenggara pemilu juga akan diuji, konstruksi terbaiknya adalah jangan sampai terjadi lagi kasus yang menciderai demokrasi”, tekannya.
“Ketiga, kekuasaan lembaga sosial. Lembaga Sosial Masyarakat, LSM, tidak luput dari relasi kuasa, lembaga lembaga sosial dari mulai RT, RW, LSM, penggiat budaya akan terpengaruh oleh kekuasaan”.
“Faktanya, lembaga-lembaga ini tergiring dalam lingkaran kepentingan politik yang terkondisikan secara terstruktur oleh kelompok elit politik dan birokrasi di Kota Cimahi”, imbuhnya.
“Pasca pemilu legislatif, kelompok ini menjadi penyokong suara yang potensial dan masih akan dimanfaatkan oleh elit untuk pilwalkot 2024”, tandas Dosen FISIP yang sekaligus Pengamat Budaya, Politik dan Pemerintahan.
“Keempat, kekuasaan informasi. Wacana ini digerakan oleh kelompok media informasi, pewarta atau jurnalis yang memiliki hubungan strategis dengan berbagai kelompok elit dan birokrasi”.
“Dalam kompetisi politik lokal, nuansa keberpihakan kelompok jurnalis akan terlihat dari olahan informasi yang tersaji kepada publik” jelasnya.
“Digitalisasi informasi media mempercepat proses penilaian publik terhadap pasangan calon walikota dan calon wakil walikota yang berkompetisi guna mencapai kekuasaan”.
“Menariknya, referensi pemilih salahsatunya ditentukan dari hasil olahan informasi kelompok media, sehingga pasangan calon yang cerdas akan mengoptimalkan pengaruh kelompok ini”, tutup Dadan Kurniansyah
, S.IP, M.Si di sekitaran kampus Universitas Singaperbangsa Karawang yang terletak di Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat.
(Halomoan Aritonang)
