Upaya mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan terus diperkuat di Kabupaten Lumajang. Lembaga KPS2K Jawa Timur resmi menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Komite Pemantau pada 18–19 November 2025 di Hotel Gajah Mada (GM) Lumajang, sebagai langkah strategis dalam menyambut kebijakan alokasi Dana Dusun yang mulai diberlakukan pada tahun 2026.
Kebijakan Dana Dusun memberi ruang lebih besar bagi setiap dusun untuk merancang prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Momentum ini menjadi peluang penting untuk memastikan perspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran desa, terutama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan.
Workshop ini dirancang untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman Komite Pemantau agar mampu:
Mendorong integrasi perspektif GEDSI dalam dokumen perencanaan desa.
Mengadvokasi anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Memastikan kebijakan Dana Dusun dimanfaatkan optimal untuk memperkuat program inklusi sosial di tingkat akar rumput.
Koordinator FORMASI (Forum Lumajang Inklusi), Susilo Hadi Wasito, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan workshop.
“FORMASI mendukung sepenuhnya langkah KPS2K dalam memperjuangkan advokasi anggaran yang inklusif. Harapannya perangkat desa dan dusun aktif melibatkan penyandang disabilitas. Kegiatan ini penting agar kebijakan Dana Dusun benar-benar memberi ruang bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas untuk terlibat dan merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya.
Kegiatan ini turut melibatkan organisasi penyandang disabilitas seperti PPDI, HWDI, DMI, dan PERTUNI Lumajang, akademisi Universitas Lumajang, perangkat desa, serta Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Sosial P3A yang diwakili oleh Nita Widiyanti, S.Kep., Ners., Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Jaminan Sosial, turut memberikan paparan mengenai evaluasi hasil pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Oro-Oro Ombo. Ia juga menyampaikan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya skema PBI JK, PBID, serta fasilitas Biakesmaskin.
Nita menjelaskan bahwa cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Lumajang telah mencapai 98,74% per 1 November 2025, menandakan tingginya komitmen daerah dalam memastikan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga, termasuk kelompok rentan.
Direktur KPS2K Jawa Timur, Iva Hasanah, S.T, S.Sos, menegaskan bahwa workshop ini tidak hanya menjadi forum peningkatan kapasitas, tetapi juga ruang kolaborasi gerakan inklusi di daerah.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat gerakan pembangunan inklusif di Lumajang. Setiap kebijakan dan anggaran desa harus berpihak pada pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia,” ungkapnya.
Dengan dukungan luas dari berbagai pemangku kepentingan, workshop ini menjadi langkah awal dalam memperkuat ekosistem advokasi pembangunan desa inklusif yang berkelanjutan di Kabupaten Lumajang (manda-ER)
