Anggota MPR RI Fraksi PKS, Haji Jalal Abdul Nasir dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI diselenggarakan pada hari Minggu pagi, 08 Februari 2026, di Majelis Hayatul Fata Sindangsari, Kabupaten Karawang. Bahwa progam kerja dari MPR tersebut merupakan pondasi dari pilar-pilar yang harus dijaga dan hayati agar mempunyai rasa nasionalisme yang kuat.
“Empat Pilar MPR RI bukan sekadar materi sosialisasi, tetapi fondasi hidup berbangsa yang harus terus dirawat dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Anggota Komisi XII DPR RI tersebut di hadapan peserta.
Dalam forum tersebut dipaparkan berbagai tantangan kebangsaan sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa Bernegara, yang mencakup persoalan internal dan eksternal yang memerlukan perhatian bersama seluruh elemen bangsa.
“Tantangan internal seperti lemahnya penghayatan nilai agama, munculnya pemahaman yang sempit, serta berkurangnya keteladanan publik perlu dijawab dengan pendekatan yang bijak dan konstruktif,” ungkap legislator PKS itu.
Disampaikan pula bahwa pengabaian kepentingan daerah, menguatnya fanatisme kedaerahan, serta kurang berkembangnya penghargaan atas kebhinekaan menjadi refleksi penting dalam menjaga persatuan nasional.
“Kita harus memperkuat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan agar nilai Pancasila, toleransi, dan etika publik benar-benar membumi di sekolah maupun ruang sosial,” tambahnya.
Tantangan eksternal juga disoroti, terutama pengaruh globalisasi yang semakin luas serta meningkatnya persaingan antarbangsa yang berdampak pada perumusan kebijakan nasional.
“Di era global, kita tidak boleh kehilangan jati diri. Kedaulatan bangsa harus tetap dijaga melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Sebagai solusi, penguatan literasi keagamaan yang moderat dinilai penting guna mencegah berkembangnya pemahaman yang keliru, sekaligus menumbuhkan sikap saling menghormati dalam masyarakat majemuk.
“Keteladanan pemimpin menjadi kunci. Integritas, moralitas, dan sikap adil harus tercermin dalam tindakan nyata agar masyarakat memiliki rujukan yang baik,” lanjutnya.
Selain itu, reformasi tata kelola negara dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab dinamika kebangsaan yang semakin kompleks dan menuntut ketahanan nasional yang kokoh.
“Penegakan hukum yang berkeadilan, penguatan institusi negara, serta kebijakan berbasis kepentingan nasional akan memperkuat kedaulatan kita di tengah arus globalisasi,” tutup Jalal Abdul Nasir dengan penuh optimisme. (Efendi)
