Ketua Pansus LKPJ Muchlas: Wali Kota Harus Hadir, LKPJ Bukan Agenda Formalitas
Probolinggo,
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo sekaligus anggota Fraksi Partai Golkar, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan momentum yang sangat penting dan krusial dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah. Senin (20/04/2026).
Menurutnya, LKPJ bukan sekadar agenda formal, melainkan bentuk laporan komprehensif atas progres kerja kepala daerah selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu, ia menilai kehadiran langsung wali kota dan wakil wali kota dalam rapat paripurna menjadi hal yang sangat diperlukan.
“Ini adalah laporan pertanggungjawaban selama satu tahun. Artinya, progres apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum tercapai akan disampaikan secara rinci, termasuk dalam bentuk angka-angka di forum paripurna,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keinginan pimpinan dan anggota DPRD agar kepala daerah hadir bukan dilandasi ketidakpercayaan, melainkan untuk memastikan adanya komunikasi langsung serta pemahaman yang utuh terhadap evaluasi yang disampaikan legislatif.
Lebih lanjut, Muchlas menyebut bahwa jadwal rapat paripurna sebelumnya telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah (Banmus). Namun, adanya agenda mendadak yang menyebabkan ketidakhadiran kepala daerah membuat pembahasan harus ditunda.
“Teman-teman dewan ingin agar laporan ini tidak hanya dipahami secara tertulis, tetapi juga didengar langsung oleh kepala daerah. Ini penting agar evaluasi yang disampaikan benar-benar terserap dengan baik,” jelasnya.
Ia menegaskan, penundaan rapat paripurna tidak akan mengubah substansi rekomendasi DPRD terhadap LKPJ. Justru, langkah tersebut diambil demi memastikan sinergi yang lebih kuat antara eksekutif dan legislatif.
“Tidak ada perubahan rekomendasi. Justru kita ingin bersinergi, ingin memastikan bahwa laporan ini disampaikan secara utuh dan dipahami langsung oleh wali kota dan wakil wali kota,” tegasnya.
Muchlas juga berharap pada agenda paripurna berikutnya, yang telah dijadwalkan ulang, kepala daerah dapat hadir secara langsung agar proses evaluasi berjalan maksimal dan transparan.
“Harapannya, pada paripurna berikutnya kepala daerah bisa hadir, sehingga seluruh proses ini berjalan sesuai harapan bersama,” pungkasnya.
