Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Dorong Penyelesaian BOSDA, Masih Tunggu Proses Hukum
Probolinggo,
Upaya mencari solusi atas sejumlah persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan terkait pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) terus dilakukan oleh DPRD Kota Probolinggo. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Kota Probolinggo pada Kamis (04/06/2026), berbagai masukan dan perkembangan pembahasan disampaikan untuk mempercepat penyelesaian regulasi serta kepastian pelaksanaan program tersebut.
RDP tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus koordinasi antara DPRD dengan pihak terkait agar persoalan yang muncul dapat segera memperoleh solusi dan tidak menghambat keberlangsungan layanan pendidikan di Kota Probolinggo.
Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Golkar, H. Amir Mahmud, menjelaskan bahwa pembahasan Bosda sebelumnya telah melibatkan berbagai unsur pendidikan, mulai dari sekolah negeri hingga lembaga pendidikan swasta.
“Ini terkait yang kemarin dana Bosda, kemarin kan kita sudah mengundang SD, MI swasta, MTs, MI swasta. Kita undang juga KB dan TK. Harapannya semoga ini cepat terselesaikan. Masalah honor ini juga menjadi perhatian karena saat ini masih berkaitan dengan proses di bagian hukum dan kita masih menunggu,” tegas H. Amir Mahmud.
Menurutnya, langkah DPRD melalui RDP dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam memastikan seluruh proses administrasi dan regulasi berjalan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan Bosda dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Komisi I menilai persoalan yang muncul bukan hanya berkaitan dengan aspek anggaran, tetapi juga menyangkut kepastian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program, termasuk mekanisme penyaluran dan penggunaan anggaran untuk mendukung operasional lembaga pendidikan.
Pembahasan tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian bagi para tenaga pendidik dan lembaga pendidikan yang selama ini menunggu kejelasan terkait honor maupun dukungan operasional lainnya.
DPRD Kota Probolinggo melalui Komisi I menegaskan akan terus melakukan pengawalan terhadap proses penyelesaian ini agar tidak berlarut-larut dan dapat segera memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Kota Probolinggo.
Melalui RDP ini, diharapkan koordinasi antarperangkat daerah serta penyelesaian aspek hukum dapat segera dituntaskan sehingga program Bosda dapat terealisasi sesuai harapan dan memberikan manfaat bagi seluruh lembaga pendidikan penerima.(suh)
