Sidoarjo,Gempurnews – Komisi dua DPR RI berkunjung ke Pendapa Delta Wibawa, Rabu, 19 feb 2020. Kunjungan kali ini untuk memastikan proses persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati di Sidoarjo berjalan lancar.
Komisi dua DPR RI Johan Budi Mantan juru bicara KPK menjelaskan, pilkada serentak di Indonesia tahun ini harus berjalan aman. Termasuk memastikan pengawasan atas pelanggaran pilkada dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Supaya nantinya mendapat pemimpin daerah yang baik dan tidak tersandung masalah hukum,” Kata Budi.
” Mantan wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan hal yang sama dengan Johan “Jangan sampai pemimpin yang dipilih, terlibat korupsi,” ungkapnya.
Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, Pilkada di Sidoarjo sudah menunjukkan kedewasaannya. Di setiap pelaksanaan pilkada, tidak pernah sampai ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Demikian dengan Pilkada tahun ini, dimana Sidoarjo selain akan melaksanakan Pilbup juga akan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades). Cak Nur selaku Plt bupati tersebut menjamin bahwa seluruh OPD sudah bersinergi untuk mewujudkan pilkada maupun pilkades yang damai.
Polresta Sidoarjo juga sudah membentuk satgas anti botoh atau memantau dan mengawasi adanya pelanggaran politik uang. “Kita juga setiap pekan mengadakan pertemuan di kecamatan untuk memastikan situasi kondusif,” kata Cak Nur.
Pemkab bersama banggar DPRD Sidoarjo telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama KPU Sidoarjo sebesar Rp 75,9 miliar. Anggaran ini diharapkan sudah mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada.
Untuk semakin menjaga kondusifitas Pilkada Sidoarjo, Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha meminta Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bekerja dengan maksimal. “Saat ini tinggal menunggu pelantikan,” terangnya.
Lebih lanjut, Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak menjabarkan saat ini KPU Sidoarjo tengah membuka seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Iskak menerangkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pilbup minim dibanding pilpres atau pileg. Tingkat partisipasi masyarakat di pileg dan pilpres 82 persen. Pilbup tahun 2015 hanya 56 persen. “Target kita harus bisa 70 persen”, inginnya (yuli)
