CIMAHI-
Penyerahan Insentif bagi guru ngaji di Kota Cimahi, diduga tebang pilih dan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, masih banyaknya guru ngaji yang tidak mendapatkan insentif dari pemerintah Kota Cimahi membuat hal ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana penyaringan dan kelayakan seorang Guru ngaji yang patut mendapatkan Insentif dari Pemerintah kota Cimahi.
Hal ini diungkapkan salah seorang guru ngaji berinisial DKG yang sudah melakukan kegiatan menjadi pengajar serta mubalig di Kota Cimahi, DKG mempertanyakan standarisasi seorang guru ngaji agar mendapatkan insentif dari pemerintah Kota Cimahi, karena menurut DKG, masih banyak guru ngaji yang seharusnya layak mendapatkan insentif malah tidak mendapatkannya ini sangat disayangkan.
Bahkan DKG sendiri sudah memiliki rekening khusus bagi guru ngaji namun sampai saat ini tidak ada apresiasi dari pihak Pemerintah Kota Cimahi khususnya Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan. Menurut pengakun DKJ, sampai saat ini dirinya belum mendapatkan kartu BPJS Yang dilauchingkan beberapa waktu yang lalu oleh Plt.Walikota. “Saya berharap ada transfaransi dalam hak perekrutan guru ngaji yang mendapatkan insentif, jangan sampai ada kecemburuan sosial yang diakibatkan adanya kedekatan dan hubungan keluarga dengan para pengurus RT dan RW akhirnya mendapatkan insentif, sementara yang tidak dekat ataupun bukan saudara pengurus RT dan RW tidak mendapatkan padahal sudah mengabdi sebagai guru ngaji sejak lama.” Ungkap DKJ kepada Wartawan.
Sementara Kabid PLS Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Ervin, melalui aplikasi WA memberikan tanggapan,
memang belum semua terkaper (insentif bagi Guru ngaji), walaupun pada waktu itu mendapat data dari Kelurahan dan dari DKM, malah selebihnya juga di Kafer oleh BazNas. “Mangga tiasa didaftarkan lagi ke Kelurahan untuk disampaikan ke pihak Dinas, mudah-mudahan awal tahun ini bisa tsrdaftar, serahka ke Pak Kasie Nana dan Stafnya Pak Egi.”Jelas Kabid.PLS. Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Ervin.
Salah seorang tokoh masyarakat Kota Cimahi yang enggan dusebutkan Identitas angkat bicara terkait masalah ini,
menurutnya setiap Bantuan apapaun bentuknya, seyogyanya ada tim pemantau dari dinas terkait, belajar dari bansos beberapa waktu yang lalu, banyak tumpang tindih bantuan, sementara orang yang betul-betul sangat membutuhkan malah terabaikan. “Guru ngaji seharusnya tidak mendaftarkan untuk menerima insentif, namun harus ada tim yang memantau ke lapangan apakah seorang guru ngaji layak mendapatkan insentif atau tidak, jangan hanya mendapat laporan dari bawah saja, akibatnya akan ada kecemburuan sosial. Dicontohkan ada guru ngaji yang sudah lama mengabdi tapi tidak mendapatkan insentif, namun ada guru ngaji yang masih baru tapi sudah mendapatkan insentif. “Pembenahan administrasi serta cek kebawah untuk memastikan data yang valid, sehingga tidak terjadi polemik seperti sekarang, ” tegas tokoh masyarakat yang enggan ditulis namanya.
(Achmad.S)
