SURABAYA — Organisasi kemasyarakatan (ormas) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) adalah ormas yang memiliki tujuan sebagai pendamping petani dan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan petani.
Dalam acara Pelantikan 14 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jawa Timur dan rapat kerja daerah (rakerda) yang bertempat di gedung negara Grahadi Surabaya, Ketua umum HKTI pusat Jendral Purn. DR H. Moeldoko mengamanatkan pada pengurus yang baru dilantik dan pengurus yang lama tetap bergerak, walaupun HKTI tidak punya uang akan tetapi kekuatan semangat.
“Tetaplah jadi jembatan petani, saat para petani mengalami kesulitan di bidang apapun, tetaplah berupaya untuk menjadi pendamping petani dimanapun kalian berada, kurangi mengeluh ndak ada masalah yang selesai dengan keluhan,” tegasnya.
Petani kita adalah petani handal, dampingi mereka dengan inovasi dan teknologi yang murah tapi hasilnya nyata, subsidi pupuk sudah tidak bisa kita harapkan terpenuhi maksimal mengingat keuangan terbatasnya kemampuan APBN untuk mensubsidi pupuk, makanya kita harus proaktif mendampingi petani menggunakan pupuk organik sebagai alternatif pemecahan masalah keterbatasan subsidi pupuk, tambahnya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan paparan tentang keberhasilan propinsi jawa timur dalam swasembada pangan khususnya padi, menurutnya surplus kalau lebih 50 persen dari kebutuhan konsumsi.
“Marilah segala keterbatasan yang ada di petani kita jadikan semangat untuk berubah dan berjuang untuk menjadi yang lebih baik, petani harus berdaya saing, bertani harus efisien dalam segala hal,” ujarnya.
Ony Anwar Harsono, ketua DPD HKTI Jawa Timur menyampaikan organisasinya harus mempunyai HKTI LINK berbasis IT, yang tujuannya menjadi interkoneksi antar kabupaten se-Jawa Timur, dalam IT tersebut memuat sistem informasi pertanian yang sistematis dan memuat segala potensi pertanian di Jawa Timur, menyangkut luas tanam, panen, potensi hasil dan juga pola tata tanam yang akurat, diharapkan semua stake holder yang berkepentingan bisa mengaksesnya dengan mudah, sehingga para petani akan terlindungi hasil panennya.
Iskhak Subagio, ketua DPC Lumajang dan juga dewan pakar HKTI DPD Jawa Timur, yang berkomitmen mengawal pemakaian pupuk organik ini menyatakan bahwa, sangat bersemangat dan lebih percaya diri saat mendengarkan arahan ketua umum, dia juga akan mengawal pelaksanaan peraturan presiden nomer 104 tahun 2021 yang memberikan ruang agar 20 persen dari dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani.
“Ini merupakan support yang luar biasa dari pemerintah pusat untuk mewujudkan ketahanan pangan, ini juga bisa di gunakan untuk mewujudkan cita cita Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan Lumajang Bumi organik, saya yakin jika dana tersebut dialokasikan untuk pertanian organik cita cita itu mudah tercapai,” paparnya.
Disinggung tentang pelaksanaan musyawarah cabang (muscab) HKTI Kabupaten Lumajang, dia menyampaikan bahwa pelaksanaan muscab dilaksanakan pertengahan bulan mei 2022, karena telah ada berbagai kegiatan telah teragenda sebelumnya.(red)