Cimahi,Minggu(15/10/2023)
Sebuah kegiatan yang sangat penting dan mendesak yang dilaksanakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana ternyata tidak semenarik nonton konser musik yang peminatnya sangat membludak,Kegiatan Talk show yang dilaksanakan di Pendopo DPRD Kota Cimahi Jalan Dra.Hj.Djulaeha Karmita No.05 Kota Cimahi,mengusung Tema “Talk Show Satu Dekade Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana” berlangsung interaktif namun sepi peserta.Dari undangan yang dibuat sebanyak 148 Undangan,yang datang menghadiri undangan hanya 63 Undangan saja,Artinya banyak Undangan yang tidak hadir,padahal kegiatan ini sangatlah penting agar Masyarakat beserta pemerintah dapat mengantisipasi tatkala terjadi bencana alam dan yang paling nampak didepan mata adalah ancaman bencana dari Sesar Lembang.
Menurut Beberapa sumber jika terjadi bencana alam Sesar Lembang,Radius gempa terjauh adalah 15 Kilometer,sementara pusat Kota Cimahi diperkirakan hanya 1,5 Kilometer,pentingnya pengetahuan masyarakat agar bisa meminimalisir risiko yang ditimbulkan oleh bencana sesar lembang agar saat kelak jika terjadi sudah siap baik Fisik mental dan pengetahuan.
Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Cimahi,Panji Lawanu,S.Kom. usai Acara Sesi pertama Talk Show tersebut mengungkapkan terkait Kegiatan Talk Show Kebencanaan yang dilaksanakannya,
“Secara pribadi dan kalau boleh jujur,Kami sedikit kecewa namun kami juga sangat memahami kareninini hari Sabtu jadi banyak yang tidak bisa menghadiri kegiatan ini,namu disisi lain kami rasa kegiatan Kebencanaan ini cukup penting agar bagaimana Kita Cimahi ini Kota Tangguh Bencana.Dasar kekecewaaan kami adalah seolah masalah bencana ini tidak terlalu penting,padahal potensi ancaman bencana di Kota Cimahi ini adalah Sesar Lémbang,yang kita tidak tahu itu kapan terjadi dan apakah Kita sebagai Masayarakat Kota Cimahi apakah sudah siap jika hal tersebut terjadi??.
Namun kami bersama rekan-rekan akan tetap berjuang mengadakan sosialisasi Edukasi terkait Kebencanaan,walaupun support dari masyarakat dan pemerintah terkesan kurang.Acara yang kami laksanakan ini merupakan acara Nasional yakni “Bulan Pengurangan Risiko Bencana” yang setiap tahun dilaksanakan pada bulan Oktober dan hal ini dari BNPB Pusat berbarengan melaksanakan juga.Sebetulnya dengan dilaksanakannya acara ini Kota Cimahi harus berbangga diri karena satu-satunya Kota/Kabupatén di Indonésia yang mengadakan acara Pengurangan Risiko Bencana dan kami laksanakan secara mandiri.Ada pertanyaan pada kami,sepenting apakah acara penanggulangan risiko bencana ini bagi masyarakat dan pemerintah Kota Cimahi?.
Kami harus meluruskan bahwa masalah bencana ini bukan saja tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD),namun hal Kebencanaan ini tanggung jawab kita bersama,Kenapa untuk urusan Kebencanaan hanya BPBD yang dijadikan sandaran oleh hampir semua,baik pemerintah maupun masyarakat,Stigma inilah yang harus kita luruskan baik di masyarakat maupun pemerintah.Unyuk kerjasama dengan pihak TNI/Polri sudah sering kami lakukan.Kami agak sedikit kecewa dengan tidak hadirnya beberapa penjabat di beberapa Dinas yang kami undang secara resmi,dari undangan yang kami buat para pemangku kebijakan dari Dinas yang hadir kurang lebih hanya sekitar 30%-40% saja,apakah hal ini merupakan suatu indikator akan tidak pedulinya para pemangku kebijakan di Kota Cimahi ini terbukti dari 148 undangan,sementara yang hadir hanya 63 saja itupun kebanyakan dari organisasi Kebencanaan,Apakah karena karena kita yang mengundang yang bukan siapa-siapa? “Ungkap Panji,Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kita Cimahi.
Hal yang sama dan ditempat yang sama diungkapkan juga oleh Tokoh Pemuda sekaligus Ketua Brigez Kota Cimahi,Kang Ari(Somantri),
“Seyogyanya para Pejabat pemerintah ini hadir dalam acara yang saya fikir sangat menarik dan penting bagi Kota Cimahi,jangan sampai ada kesan tebang pilih para pejabat dalam menghadiri undangan,idealnya adalah para pejabat hadir saja dan jangan melihat siapa yang melaksanakan kegiatan karena hal itu merupakan bagian tugas mereka,Pihak panitia mengundang itu merupakan penghargaan,pengakuan dan penghormatan,harus diingat bahwa pejabat pemerintah/Aparatur Sipil Negara(ASN)adalah pelayan masyarakat,saat mendapatkan undangan seharusnya datang untuk menghadiri undangan tersebut serta memberikan masukan-masukan terkait masalah kebencanaan ini,jangan menunggu bencana terjadi baru bereaksi,untuk masalah bencana ini diantaranya juga masalah sampah itu juga bisa merupakan bencana,nah bagaimana mengantisipasinya.Jangan sampai terjadi seperti Akhir-akhir ini,Perda mengenai sampah yang dibuat dengan anggaran yang cukup besar tidak diimplementasikan secara seharusnya,Semoga kedepannya tidak terjadi tebang pilih dan menjadi perhatian pemerintah agar bisa menghadiri setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas dari masyarakat,jika tidak bisa hadir minimal menunjuk perwakilan untuk menghadiri kegiatan seperti sekarang ini.”Pungkas Kang Ari Brigez.
Achmad $
