Gempurnews.com | Banyuwangi – Pemerintah Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka membahas dan menyepakati penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2026 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDes) tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Balai Desa Pakistaji, pada Rabu malam (12/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pejabat Fungsional DPMD Kabupaten Banyuwangi, Bapak Fredy Budi Mulyo, Kepala Desa Pakistaji beserta jajarannya, Ketua BPD dan Anggota, Babinsa dan Babinkamtibmas, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Pendamping PPL Kecamatan serta Pendamping Desa, Ketua PKK dan Anggota, Kader Posyandu dan Kader KPM Desa Pakistaji. Turut hadir perwakilan dari Lembaga Pendidikan, Kelompok Tani, Karang Taruna, pengurus Koperasi Desa (Kopdes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta beberapa tamu undangan lainnya.
Kepala Desa Pakistaji, Chotibul Umam, S.IP, dalam sambutannya menegaskan kegiatan ini merupakan forum strategis yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam rangka menentukan arah pembangunan desa.
“Jadi kegiatan Musrenbangdes ini merupakan kegiatan rutin yang biasa kita lakukan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sebagai penentu arah pembangunan desa kedepan. Berbagai usulan yang kita sepakati malam ini nantinya akan kita bawa ke Musrenbang Kecamatan dan akan dilanjutkan lagi pada Musrenbang Kabupaten,” tandasnya.
Lebih lanjut, Umam menekankan pentingnya memperhatikan aspek-aspek dasar pembangunan dalam sebuah usulan, “Terkadang memang kita sering dihantui oleh rasa pesimis karena tidak semua kegiatan ini terealisasi, namun perlu diketahui tidak sedikit pula kegiatan-kegiatan itu yang terealisasi, maka untuk memastikan agar kegiatan-kegiatan atau usulan-usulan kita nantinya dapat terealisasi, maka perlu memiliki kriteria-kriteria yang berlandaskan pada aspek-aspek dasar pembangunan,” tandasnya.
Masih Umam, “Aspek-aspek itu meliputi lingkungan, sosial, dan ekonomi, kesimpulannya kegiatan pembangunan itu harus berpihak pada kepentingan masyarakat, utamanya masyarakat miskin, selain itu dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan juga dapat mendukung terciptanya lapangan kerja,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua BPD Pakistaji, H. Moh Muslih Husnan, dalam sambutannya menekankan pentingnya sebuah kegiatan yang lebih berdampak secara langsung kepada masyarakat, “Saya tekankan dalam memberikan usulan jangan terlalu kecil dan harus mengutamakan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat,” pungkasnya.
Masih pada kesempatan yang sama, Pejabat Fungsional DPMD Kabupaten Banyuwangi, Bapak Fredy Budi Mulyo, menyoroti adanya wacana permodalan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang wacananya akan dialokasikan dari Dana Desa (DD), “RKPDes ini biasanya yang nanti tertuang dalam APBDes, sumbernya dari mana, salah satunya yang terbesar dari Transfer Daerah antara lain DD dan ADD, anggaran inilah yang masih menjadi tanda tanya, mengingat adanya wacana permodalan KDMP yang nantinya akan dialokasikan dari Dana Desa, tentu ini akan berdampak pada pembangunan Desa,” tandasnya.
Lanjut Fredy, “Selain itu, tentang adanya efisiensi anggaran yang ditransfer dari pusat ke daerah, ini akan membawa dampak besar bagi anggaran desa, kita hanya bisa berharap semoga efisiensi ini hanya berkaitan pada penggunaannya agar tepat sasaran, bukan pada pemangkasan anggarannya,” imbuhnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok yang terbagi ke dalam beberapa bidang, yaitu pendidikan, sarana dan prasarana, pelayanan publik, pertanian, serta kesehatan. Setiap kelompok diminta untuk merumuskan dan menyampaikan daftar usulan prioritas pembangunan desa untuk tahun 2027.
Dengan adanya Musrenbangdes diharapkan tercipta perencanaan pembangunan yang partisipatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta dapat menguatkan sinergi antara pemerintah desa, lembaga, dan masyarakat demi kemajuan Desa Pakistaji yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. (*/Sgt)
