BARITO UTARA- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kekuarga (TP- PKK) Kabupaten Barito Utara, berkolaborasi dengaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barito Utara Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelarkan sosialisasi pengelolaan sampah secara kolektif memperkenalkan Program Gerakan Donasi Uang Koin untuk Kesejahteraan Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di Aula DLH Kabupaten Barito Utara, Senin (24/11/2025), 

Sosialisasi ini dihadiri Ketua TP- PKK Barito Utara, Maya Savitri Shalahuddin, Ketua GOW, Mira Apriyantinada, ST Felix, Ketua Dharmawanita, Marsiana Muhlis, Kabag Log. Polres Barito Utara, AKP. Untung Basuki, SH, Ketua Persit KCK Kodim 1013 Muara Teweh, Dharmawanita Persatuan Bhayangkari Barito Utara dan peserta sosialisasi.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, drg. Dwi Agus Setijowati, dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi tentang pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam gerakan 3R Reduce, Reuse, Recycle serta mengurangi beban TPΑ,” katanya.

la juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pada laporan Plt. Kadis DLH menyebutkan bahwa peserta yang menghadiri sosialisasi ini berjumlah 133 orang dari berbagai organisasi wanita, kader PKK, serta pejabat terkait, antara lain Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Utara, Gabungan Organisasi Wanita, Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari, Persit Kodim 1013 Muara Teweh, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, Ikatan Dharmayukti Karini, perwakilan kecamatan dan kelurahan, serta pejabat dan staf DLH. 

Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal membangun budaya baru dalam maspeduliyarakat budaya sadar sampah, lingkungan, dan hidup bersih yang berkelanjutan. 

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kekuarga(TP- PKK) Kabupaten Barito Utara, Hj. Maya Savitri Shalahuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama dan dimulai dari rumah tangga. Ia menyampaikan bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.

“Saya mengajak kita semua terutama para kader PKK, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk menjadi teladan dalam memilah sampah sejak dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengolah sampah organik menjadi kompos, serta menjaga kebersihan lingkungan dengan disiplin,” ujarnya.

Hj. Maya juga menyinggung komitmen Pemerintah Daerah melalui Program 100 Hari Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yang menekankan percepatan layanan publik, termasuk penataan kebersihan lingkungan. Ia optimistis bahwa peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dicapai apabila seluruh unsur bergerak bersama.

Pada kesempatan yang sama, Hj. Maya memperkenalkan Program Donasi Uang Koin untuk Kesejahteraan Sosial, yang diinisiasi TP PKK Barito Utara melalui DLH. Program ini mengajak masyarakat untuk mengumpulkan koin yang selama ini sering terabaikan, untuk kemudian dimanfaatkan sebagai dana bantuan sosial.

“Koin yang terlihat kecil dan tidak bernilai, jika dikumpulkan bersama-sama akan menjadi sumber dana yang bermanfaat bagi program pemberdayaan keluarga, perempuan, serta penanggulangan kemiskinan. Dana ini akan dikelola secara transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa DLH akan menyiapkan titik-titik pengumpulan koin serta bank sampah sebagai fasilitas pendukung. Sampah kering seperti botol plastik dan kertas juga akan ditukar dengan paket sembako, bekerja sama dengan DLH.

“Melalui langkah kecil ini, kita ingin membangun budaya sadar sampah dan budaya peduli lingkungan. Semoga setiap rupiah dan setiap kebaikan yang kita himpun menjadi keberkahan bagi masyarakat Barito Utara,” tambahnya.  (SS)

BARITO UTARA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng) menyelennggarakan Rapat Paripurna III Masa Sidang I tahun 2025. Dalam rangka  penyampaian jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi- fraksi DPRD terhadap Pidato Bupati Barito Utara, terkait Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barito Utara tahun anggaran 2026, dilaksanakan bertempat di ruang rapat paripurana, Senin (24/11/2025). 

Paripurna III ini dihadiri Bupati Barito Utara, Shalahuddin, ST. MT, didampingi Wakil Bupati, Felix Sonadie Y  Tingan, A. Md, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Wakapolres Barito Utara, Kompol Krisistya Artantyo Oktoberna, SIK, yang mewakili Dandim 1013 Muara Teweh, Pasi Pers Kapten Inf Trio Pramono dan Kajari Barito Utara.

Sidang Paripuna III Masa Sidang I dipimpin langsung Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Mery Rukaini, M. IP dadampingi Wakil Ketua I Beni Siswanto, Wakil Ketua II DPRD, Henny Rosgiaty Rusli, SP. MM dan anggota DPRD dari masing- massing komisi serta Sekwan dan jajarannya.

Mengenai kehadiran anggota DPRD disampaikan oleh Plt. Sekretaris DPRD. Dari total 25 anggota, sebanyak 25 orang yang hadir, sehingga berdasarkan Pasal 121 Peraturan DPRD Kabupaten Barito Utara nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPRD, rapat dinyatakan memenuhi kuorum.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Paripurna III masa sidang I secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ucap Ketua DPRD saat membuka Rapat Paripurna I. 

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Hj Mery Rukaini, didampingi Wakil Ketua I dan II serta dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, unsur FKPD, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2025 yang digelar pada Senin (24/11/2025) di ruang sidang DPRD setempat.

Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST. MT didampingi Wakil Bupati, Felix Sonadie Y. Tingan, A. Md memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi- fraksi DPRD Kabupaten Barito Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam pidatonya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan, catatan, dan masukan konstruktif terhadap rancangan APBD 2026. Menurutnya, seluruh masukan tersebut sangat penting demi penyempurnaan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.

Dijelaskan bahwa secara umum seluruh fraksi dapat menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. la menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menyusun anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Terkait pandangan Fraksi Partai Demokrat, Bupati menyampaikan terima kasih atas masukan terkait pentingnya pengurangan defisit anggaran. Pemerintah daerah, ujar dia, siap melanjutkan pembahasan secara lebih teknis dalam forum selanjutnya.

Aspirasi Rakyat, Bupati menegaskan bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD 2026 mendapat porsi sebesar Rp1,71 triliun atau 52,66 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, sarana kesehatan, dan fasilitas pendidikan hingga ke desa-desa.

Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Bupati menyampaikan bahwa belum dicantumkannya komponen tersebut dalam rancangan APBD 2026 disebabkan belum terbitnya regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait batas maksimal defisit APBD. sementara penyertaan modal daerah telah tuntas pada perubahan APBD 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi Fraksi Karya Indonesia Raya, Bupati menegaskan bahwa prinsip partisipatif, transparan, disiplin, berkeadilan, serta efektif dan efisien terus dijadikan acuan dalam penyusunan APBD. la juga menjelaskan rincian alokasi Transfer ke Daerah tahun 2026 yang mencapai Rp 1,57 triliun sesuai pemberitahuan dari Kementerian Keuangan.

Bupati turut merespons pandangan Fraksi PDI Perjuangan dengan memastikan bahwa pembangunan prioritas seperti Mall Pelayanan Publik, Balai Latihan Kerja, serta infrastruktur dasar akan menjadi fokus pemerintah daerah pada 2026. Pemerintah juga berkomitmen memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pelayanan publik, dan menekan ketimpangan sosial di Barito Utara.

Kepada Fraksi PKB, Bupati menjelaskan langkah-langkah strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi digital, optimalisasi pajak daerah, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Pemerintah juga menegaskan komitmen terhadap alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen serta penguatan layanan kesehatan, konektivitas wilayah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan perbaikan basis data penerima bantuan sosial.

Pada akhir penyampian jawaban Bupati Barito Utara, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas kritik, perhatian, dan dukungan terhadap penyempurnaan rancangan APBD 2026.

“Sinergi antara pemerintah daeradan DPRD sangat penting agar pembangunan di Kabupaten Barito Utara berjalan transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tutup Bupati H. Shalahuddin, ST. MT.