BANYUWANGI | Gempurnews.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri forum pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Banyuwangi. Forum gesah desa ini membahas peran BPD dalam selaraskan perencanaan desa dan daerah (pemkab) di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kamis (16/10/2025).

Ipuk mengatakan, pemerintah pusat terus berupaya mendukung pembangunan desa melalui alokasi anggaran dan program. Bahkan dana desa ditransfer langsung dari pusat ke desa.

“Dengan dukungan besar ini, saya berharap BPD ikut mengawal pelaksanaan program desa agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Ipuk.

BPD, kata Ipuk, memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya kebijakan di tingkat desa agar selaras dengan arah pembangunan daerah. “Daerah juga harus selaras dengan pemerintah pusat, pun desa juga harus sama. Kebijakan tingkat desa harus selaras dengan daerah, dan BPD juga harus turut mengawasi,” kata Ipuk.

Ditambahkan dia, di tengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD) di tahun 2026 nanti, BPD diharapkan menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan yang muncul di desa.

“Pemangkasan dana transfer pusat ke daerah ini perlu dipahami hingga tingkat desa. BPD perlu tahu agar bisa menjelaskan ke masyarakat ketika ada program yang mungkin belum optimal berjalan,” kata Ipuk.

“Karena mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa. Jadi mereka punya peran strategis juga untuk membantu sosialisasi di tingkat desa,” sambungnya.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang untuk memperkuat silaturahmi antara pemerintah daerah dan BPD, serta menjadi ruang berdiskusi dan saling membantu menyelesaikan persoalan di desa masing-masing.

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif mengatakan, melalui forum gesah desa ini, pihaknya ingin menyinergikan kembali perencanaan pembangunan antara desa dan daerah.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan mulai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar BPD memahami arah kebijakan pembangunan secara menyeluruh.

Pembahasan meliputi beragam hal mulai dari fungsi BPD dalam pembangunan, efisiensi anggaran, Bumdes, hingga penguatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ketahanan pangan.

“Di desa masih banyak persoalan, baik pelaksanaannya, tata kelola desa itu masih perlu dibenahi. Makanya melalui forum diskusi BPD ini untuk merefresh, saling menguatkan, saling mengingatkan,” kata Rudi. (*)

Banyuwangi | Gempurnews.com – Badan Gizi Nasional meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banyuwangi. Rombongan dipimpin langsung Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha dan diterima langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (16/10/2025).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arm. Triyadi Indrawijaya.

Deputi Dadang mengatakan tujuan kedatangan BGN ke Banyuwangi untuk melihat langsung dan melakukan monitoring terhadap dapur- dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang sudah beroperasional.

“Kesini untuk melihat langsung dapur-dapur yang sudah melakukan operasional. Apakah sudah sesuai dengan standar operasional BGN atau belum. Kalaupun ada kekurangan, kita koreksi dan lakukan perbaikan sesuai SOP nya. Tujuannya agar supaya outcomenya sama, yakni dapur memberikan makanan sesuai standar gizi yang sudah ditentukan,” kata Deputi Dadang.

Standar BGN yang harus dipenuhi oleh dapur/SPPG mencakup empat aspek. Pertama adalah Standar Kecukupan Kalori. Standar kedua, BGN adalah standar Komposisi Kandungan Gizi atau persentase angka kecukupan gizi. Dimana harus diperhatikan keseimbangan antara jumlah asupan karbohidrat, protein hewani/nabati dan seratnya.

“Jumlah kebutuhan kalori dan kebutuhan gizi berbeda-beda antara anak SD, SMP, SMA juga untuk ibu hamil dan menyusui. Semuanya harus diukur dan dipastikan sesuai oleh ahli gizi yang bertugas di SPPG,” kata Deputi.

Ia melanjutkan, standar BGN ketiga yakni Standar Hiegienis atau kebersihan. Sedangkan standar keempat adalah Standar Keamanan.

“Standar Hiegenitas dan Standar Keamanan ini wajib diterapkan di semua SPPG. Baik hiegenitas dan keamanan mulai bahan baku, proses produksi, penditribusian dan penyimpanannya,” terangnya.

“Ke empat standar BGN ini harus dipatuhi dan dipenuhi oleh semua pengelolaa SPPG,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Dadang juga mengajak daerah untuk turut berkolaborasi menyukseskan program MBG. Salah satunya membantu SPPG untuk bisa memenuhi standar hiegenitas dan bisa mendapatkan sertifikas laik higienis dan sanitasi (SLHS).

“Selain itu program MBG ini juga memiliki multiplier effect yang cukup besar bagi perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan,” uangkapnya.

Saat ini di Banyuwangi terdapat 38 SPPG dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 111.805 orang siswa mulai dari pelajar TK, SD, SMP, SMA dan pondok pesantren.

Sementara itu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, pemerintah daerah siap berkolaborasi agar MBG di Banyuwangi berjalan dengan aman dan lancar. Salah satunya, pemkab menggelar pelatihan keamanan pangan bagi petugas penjamah makanan (pengelola) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Saat ini jumlah petugas penjamah makanan yang telah mengikuti pelatihan keamanan pangan sebanyak 448. Sementara sudah 11 SPPG di Banyuwangi yang mendapatkan sertifikat SLHS.

“Kami juga memerintahkan puskesmas untuk melakukan pendampingan dalam pengelolaan MBG, melakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan pemeriksaan sampel makanan di laboratorium, serta penerbitan Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS) bagi SPPG yang telah memenuhi standar,” ungkap Ipuk. (*)

BANYUWANGI | Gempurnews.com – Pertumbuhan pengguna kereta api ke Banyuwangi terus meningkat. Ini membuat PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember, merenovasi tiga stasiun di Banyuwangi dengan nuansa adat Osing yang merupakan suku asli Banyuwangi.

Tiga stasiun tersebut yakni Stasiun Ketapang, Stasiun Banyuwangi Kota, dan Stasiun Kalisetail.

Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan jumlah penumpang menuju tiga stasiun tersebut terus meningkat tiap tahun.

“Penumpang di tiga stasiun tersebut terus meningkat, apalagi saat ini menjelang libur panjang natal dan tahun baru. Renovasi ini untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. Selain itu renovasi juga dilakukan agar tampilan stasiun memiliki ciri khas lokal Banyuwangi,” kata Cahyo.

Data triwulan III tahun 2025, jumlah penumpang tertinggi di wilayah Daop 9 memang Stasiun Jember. Namun, posisi kedua hingga keempat ditempati oleh Stasiun Banyuwangi Kota, Ketapang, dan Kalisetail. Apabila tiga stasiun digabungkan, Banyuwangi menjadi yang tertinggi.

Ini menunjukkan Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan pengguna transportasi kereta api yang tinggi.

“Renovasi paling banyak di Stasiun Ketapang. Fasad atau muka depan bangunan akan dibuat dengan nuansa adat khas Banyuwangi, yaitu bernuansa Osing seperti yang di Stasiun Banyuwangi Kota,” kata Cahyo, Kamis (16/10/2025).

Renovasi di Stasiun Ketapang di area hall utama, ruang boarding, dan jogging track di sisi utara stasiun.

Renovasi Stasiun Ketapang telah dimulai sejak Juli 2025, dan ditargetkan selesai Desember 2025, agar bisa berfungsi optimal sebelum masa angkutan Nataru 2026.

Sementara di Stasiun Banyuwangi Kota, renovasi peninggian atap bangunan lama agar selaras dengan desain modern bangunan barunya.

KAI juga meninggikan peron dan memperbarui atap agar serasi dengan lingkungan sekitar.

“Target pekerjaan selesai di Stasiun Banyuwangi Kota sekitar Maret 2026,” jelas Cahyo.

Di Stasiun Kalisetail, dilakukan penataan ulang pintu masuk, gate parkir, dan area parkir, serta menambah musala dan area tenant agar penumpang lebih nyaman.

“Kami ingin pengguna dan masyarakat yang mengakses Stasiun Kalisetail merasa lebih nyaman,” ujar Cahyo.

Cahyo mengatakan pertumbuhan jumlah penumpang di Stasiun Kalisetail yang terus meningkat juga menjadi alasan renovasi.

Pada 2024 jumlah penumpang harian mencapai sekitar 1.500 orang, meningkat menjadi 2.500 orang per hari pada 2025.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih KAI memasukkan unsur kearifan lokal dalam insfrastruktur stasiun kereta api di Banyuwangi.

Menurut Ipuk konsep yang diusung KAI sesuai dengan Pemkab Banyuwangi yang telah lama menjadikan ruang publik yang tidak hanya bisa dimanfaatkan masyarakat namun juga memiliki nilai budaya dan historis.

“Jadi stasiun bukan sekadar menjadi tempat naik turun penumpang, namun juga memiliki nilai historis dan menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Masyarakat juga bisa beraktivitas di area stasiun tanpa harus bepergian dengan kereta,” ujar Ipuk. (*)