Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bakal menyediakan alat rapid test untuk mencegah kasus keracunan. Dadan menyebut langkah ini diambil menyusul tak adanya kasus SPPG yang dinaungi Polri.
“Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu kan standarnya bagus ya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan,” kata Dadan Hindayana di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

Dadan mengatakan, berdasarkan instruksi presiden, dapur SPPG nantinya akan dilengkapi rapid test.

“Instruksi presiden bahwa seluruhnya nanti akan melakukan seperti itu,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago menyebut SPPG atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah naungan Polri tak ada yang berkasus. Menurutnya, hal itu bisa menjadi pembelajaran bagi BGN terkait tata kelola SPPG.

“Kalau menurut saya, nggak penting mau politisi maupun Polri, mau TNI mau siapa pun yang mempunyai dapur, tapi yang penting itu tanggung jawabnya,” kata Irma dalam rapat kerja dengan BGN hingga Menkes di gedung DPR RI, Rabu (1/10).

Legislator NasDem ini menyebut ada 600 SPPG yang dinaungi oleh Polri. Menurut Irma, tak ada temuan kasus keracunan terhadap penerima manfaat di sana.

“Saya punya informasi kalau Polri itu punya 600 SPPG loh, mohon maaf mungkin saya salah, tapi saya dapat informasi itu,” ujar Irma.

“Tapi saya juga dapat informasi bahwa dapur yang di bawah Polri itu, itu nggak ada yang berkasus karena dapurnya sesuai dengan standar,” tambahnya.

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibangun Polri mempunyai alat rapid test yang digunakan untuk menguji makanan yang sudah dimasak. Hal ini akan diterapkan di SPPG lainnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025). Mulanya, Dadan menyinggung soal ratusan siswa keracunan MBG di Banggai, Sulawesi Tengah.

Dadan mengatakan kasus keracunan menu MBG di Banggai terkait pemasok atau supplier. Karena itulah, Dadan menyebut seleksi terhadap supplier ini penting untuk dilakukan.

“Terkait dengan kejadian di Banggai di mana pemasok ini sangat penting dan oleh sebab itu maka seleksi terhadap supplier ini juga perlu dilakukan,” ungkap Dadan.

Dadan mengungkap Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan agar setiap SPPG memiliki alat rapid test. Rapid test itu penting untuk menguji makanan.

“Pak Presiden sudah memerintahkan agar setiap SPPG memiliki alat rapid test yang bisa dilakukan untuk menguji makanan yang sudah dimasak sebelum diedarkan,” kata Dadan.

Di sinilah, Dadan lalu mengungkap SPPG yang dibangun Polri lengkap dengan tersedianya alat rapid test. Alat rapid test itu, kata Dadan, menguji makanan yang sudah dimasak sebelum diedarkan.

“Ini sudah dilakukan di SPPG yang dibangun oleh Polri,” ujar Dadan.

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)di bawah naungan Polri tak ada yang berkasus. Menurutnya, hal itu bisa menjadi pembelajaran bagi BGN terkait tata kelola SPPG.
“Kalau menurut saya, nggak penting mau politisi maupun Polri, mau TNI mau siapa pun yang mempunyai dapur, tapi yang penting itu tanggung jawabnya,” kata Irma dalam rapat kerja dengan BGN hingga Menkes di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

Legislator NasDem ini menyebut ada 600 SPPG yang dinaungi oleh Polri. Menurut Irma, tak ada temuan kasus keracunan terhadap penerima manfaat di sana.

“Saya punya informasi kalau Polri itu punya 600 SPPG loh, mohon maaf mungkin saya salah, tapi saya dapat informasi itu,” ujar Irma.

“Tapi saya juga dapat informasi bahwa dapur yang di bawah Polri itu, itu nggak ada yang berkasus karena dapurnya sesuai dengan standar,” tambahnya.

Irma mengatakan kepemilikan SPPG bukan menjadi persoalan. Yang terpenting, kata dia, tanggung jawab pemegang SPPG agar memenuhi kriteria dan menjalankan SOP yang sudah ditentukan.

“Artinya, sekarang bukan terkait dengan siapa, tapi terkait dengan bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab orang itu. Jadi soal sebutan politisi, mohon maaf ini jangan dipolitisasi. Kami ini udah hancur lebur DPR ini dibusukin. Jadi jangan ditambah lagi dengan pembusukan-pembusukan yang seperti ini, saya marah betul soal ini,” imbuhnya.