BONDOWOSO.GEMPUR NEWS.COM – Prosesi pedang pora di Polres Bondowoso menandai kedatangan Kapolres baru. Sejumlah prosesi juga digelar untuk menyambutnya

Dalam prosesi tersebut, Kapolres Bondowoso yang baru, AKBP Harto Agung Cahyono beserta istri disambut pejabat utama (PJU) Polres Bondowoso dan jajarannya.

Pantauan di lapangan, begitu turun dari mobil orang nomor satu baru di jajaran Polres Bondowoso tersebut disambut dengan penghormatan oleh Wakapolres Kompol Eka Wira Dharma Sibarani.

Setelah dikalungi karangan bunga, Kapolres Bondowoso yang sebelumnya meenjabat Kasubbagsumda Bagrenmin DivPropam Polri ini langsung berjalan di karpet merah diiringi prosesi pedang pora.

Tak hanya itu. Kapolres baru tersebut juga disambut tarian ‘Si Apoi Biruh’ atau Api Biru yang dibawakan sejumlah Polwan jajaran Polres Bondowoso. Tarian itu menggambarkan salah satu obyek wisata andalan di Kawah Ijen, yakni Blue Fire.

“Yang pasti, saya telah diberi amanah oleh Polri untuk menjabat sebagai Kapolres Bondowoso,” kata Kapolres Bondowoso yang baru, AKBP Harto Agung Cahyono.

Oleh sebab itu, lanjutnya, ia berjanji akan melanjutkan dan terus mengembangkan program-program baik yang telah dilaksanakan oleh Kapolres sebelumnya.

“Saya juga akan melaksanakan atensi dari Polri maupun publik. Terutama kejahatan jalanan,” pungkas Harto Agung Cahyono.

Terpisah, Kasi Humas Polres Bondowoso Ipda Bobby Dwi Siswanto mengatakan bahwa hari ini digelar prosesi pedang pora menyambut Kapolres Bondowoso yang baru.

Dikatakann Bobby lebih jauh, prosesi pedang pora penyambutan Kapolres baru ini merupakan tindaklanjut sertijab yang telah digelar beberapa hari sebelumnya.

“Sertijab di Polda Jatim sudah dilaksanakan” Tegas Bobby.( HUMAS POLRES,421)

BONDOWOSO GEMPUR NEWS .COM.
Kunker Komisi 1 DPRD Bondowoso bersama inspektorat,
Komisi 1 DPRD Bondowoso melakukan kunjungan kerja (kunker) bersama inspektorat dengan membahas beberapa evaluasi dan rencana kerja, Kamis (16/1).

Ketua Komisi 1 DPRD Bondowoso, H Setyo Budi mengatakan pihaknya melakukan kunjungan terkait beberapa hal seperti evaluasi anggaran APBD tahun 2024.

Evaluasi tersebut sekaligus untuk menatap rencana kerja tahun 2025,” ujarnya “

Kemudian ditambahkan, pihaknya juga menyoroti beberapa kejadian yang mana hal tersebut merupakan salah satu bagian dari tugas inspektorat.

Pengawasan, pembinaan dan kontrol inspektorat terhadap seluruh OPD, pada tahun 2025 ini harus lebih baik lagi,” ucap Ketua DPC Partai Gerindra tersebut”

Selain itu, sorotan legislatif juga tertuju pada kasus yang beredar di masyarakat serta terkait pemerintah desa yang baru-baru ini sejumlah kades diundang oleh kejaksaan Bondowoso terkait penyelesaian rekomendasi maupun tanggungan DD/ADD.

Berawal dari 2021, jika memang ada kelebihan bayar maupun hal lain ada sanksi administratif untuk segera mengembalikan, namun sampai saat ini belum ada realisasi dan itu terus ditagih,” paparnya.

Jika upaya yang dilakukan oleh inspektorat tetap tidak ada realisasi, Setyo Budi meminta agar inspektorat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melanggar dan tidak perlu malu sebagai lembaga eksekutif jika memang sesuai.

Kami desak mereka (inspektorat) untuk memberikan efek jera kepada yang bandel-bandel, segera lanjutkan ke aparat penegak hukum (APH),” tegasnya”.

Kemudian Inspektur Pemkab Bondowoso, Ahmad menjelaskan memang banyak kades yang belum menyelesaikan rekomendasi.

Sesuai peraturan kata Ahmad, memang usai pemeriksaan ada yang namanya laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang harus ditindak lanjuti paling lama 60 hari kerja dan itu yang terus pihaknya lakukan.

Namun tahun 2021 yang diawasi tahun 2022 dan seterusnya hingga 2023 ada yang belum selesai ditindak lanjuti,” ucapnya”.

Pihaknya dari inspektorat berkenaan dengan temuan yang belum selesai berkomunikasi dengan kejaksaan Bondowoso untuk membantu agar pekerjaan tersebut bisa segera selesai.

Semua sudah tahu pemkab Bondowoso memang sudah melakukan MoU dengan kejaksaan, agar kejaksaan juga bisa membantu hal-hal yang dihadapi oleh pemerintah daerah,” terangnya”.

Dikonfirmasi terkait desakan komisi 1 DPRD Bondowoso agar inspektorat tidak segan memberikan efek jera dengan meneruskan langkah hukum selanjutnya kepada APH, Ahmad enggan memberikan komentar dan langsung mengakhiri wawancaranya.( 421)

BONDOWOSO.GEMPUR NEWS.COM – Sebanyak 41 anggota Panitia Ajudikasi Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2025, dilantik dan diambil sumpahnya, Rabu (15/1/2025).

Pelantikan tersebut digelar di Aula gedung lantai dua kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bondowoso dan dipimpin langsung oleh Kepala BPN Kabupaten Bondowoso Zubaidi, A.Ptnh., M.Si., QRMP.

Lebih lanjut, Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung target Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sebanyak 20.000 sertipikat hak atas tanah di tahun 2025.

Selama bertugas, para panitia ajudikasi ini akan melakukan banyak hal. Mulai dari sosialisasi kepada peserta PTSL, pengumpulan data fisik maupun data yuridis hingga penerbitan sertifikat itu sendiri.

Ajudikasi sertifikat tanah PTSL adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menetapkan kebenaran data fisik dan yuridis tanah.

Ajudikasi ini merupakan bagian dari proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Tugas Panitia Ajudikasi PTSL meliputi:

Sosialisasi kepada peserta PTSL
Mengumpulkan data yuridis, seperti bukti kepemilikan tanah
Mengumpulkan data fisik, seperti pengukuran bidang tanah
Membantu menyelesaikan sengketa tanah.

Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Satgas Fisik bertugas melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral, sedangkan Satgas Yuridis bertugas melakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengumpulan data yuridis.

PTSL merupakan program pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung target Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sebanyak 20.000 sertifikat hak atas tanah di tahun 2025.

Dalam sambutannya, Zubaidi menyampaikan “Pentingnya kerja sama dan koordinasi antar semua pihak, khususnya Panitia Ajudikasi dan Kepala Desa, dalam memastikan program PTSL bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran,” Tegasnya.

Dengan dilaksanakannya pengukuhan ini, diharapkan pelaksanaan PTSL tahun 2025 di Kabupaten Bondowoso dapat berjalan sukses, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat legalisasi aset tanah secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Bondowoso. (421)