Home Blog Page 85

FPD PUPR Kota Cimahi Kolaborasi Antara Pemerintah dan Masyarakat,Wujudkan Cimahi Yang Maju, Unggul, dan Berkelanjutan.

0

Cimahi,Jumat(20/02/2026)
Pemerintah Kota Cimahi kembali menegaskan komitmennya dalam membangun infrastruktur berkelanjutan melalui Forum Perangkat Daerah (FPD) DPUPR di Gedung A Pemkot Cimahi,Jum’at 20/2/2026.
Ini menunjukkan upaya serius dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan tata ruang di Cimahi.

Prioritas pembangunan Cimahi ke depan meliputi peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, pengembangan UMKM, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan Cimahi yang maju, unggul, dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, dan dihadiri Anggota DPRD Kota Cimahi Komisi III, Rika Lis Indarti, jajaran OPD, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Adhitia menegaskan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan ruang strategis untuk memantapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sekaligus menyelaraskan rencana kerja DPUPR Kota Cimahi tahun 2027.

“Kegiatan FPD ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa apa yang dirumuskan oleh PUPR di tahun 2027 dapat berkelanjutan dan berkesinambungan dengan apa yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Adhitia.

Adhitia juga menambahkan, forum ini bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur agar lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sinkronisasi antarperangkat daerah menjadi kunci agar setiap program berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.

FPD juga menjadi ajang pemaparan program strategis DPUPR, termasuk sejumlah kegiatan lanjutan tahun 2026 seperti pembangunan rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi.

“Dengan adanya FPD ini, diharapkan tercipta koordinasi yang baik antarperangkat daerah sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Cimahi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DPUPR Kota Cimahi, Wilman, menjelaskan bahwa forum ini difokuskan pada penyelarasan program hasil Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan dengan rencana kerja DPUPR tahun 2027.

Menurutnya, beberapa program prioritas 2026 yang dipaparkan antara lain pembangunan lanjutan rumah dinas kepala daerah, pengembalian fungsi bangunan terdampak pembangunan underpass Gatot Subroto, penataan trotoar di Jalan Ganda Wijaya dan HMS Mintareja, serta penyusunan rencana detail tata ruang.

Wilman menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi agar pelaksanaan program lebih efektif dan efisien.

“Dilaksanakannya FPD ini, diharapkan tercipta sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara perangkat daerah dalam melaksanakan program kegiatan, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Cimahi,” Tegasnya.

Achmad Syafei

Perkuat Sinergi Demi Kamtibmas, Kapolres Bangkalan Hadiri Haul Ke-18 KHS. Abdullah Schal

0

Bangkalan – Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, S.I.K., M.H., menghadiri peringatan Haul ke-18 Al-Maghfurlah KHS. Abdullah Schal yang digelar di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil, Demangan, Kabupaten Bangkalan, Jumat (20/02/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WIB ini berlangsung khidmat dengan kehadiran deretan ulama kharismatik, habaib, serta tokoh agama.

Saat dikonfirmasi, AKBP Wibowo, S.I.K., M.H. pada kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan elemen pesantren dalam menjaga stabilitas daerah.

“Kehadiran kami di sini merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi Al-Maghfurlah KHS. Abdullah Schal dalam mensyiarkan nilai kebaikan. Kami juga mengajak seluruh jemaah untuk bersama-sama menjaga keamanan di wilayah Bangkalan dengan berdoa agar wilayah ini tetap aman dan damai,” ucapnya.

Beliau juga menitipkan pesan khusus terkait sinergitas Polri dengan para pemuka agama.

“Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Kami dari jajaran Polri sangat mengharapkan doa dan dukungan dari para habaib serta alim ulama agar tugas kami dalam mengayomi masyarakat selalu diridhai. Spirit keteladanan para guru kita harus dijaga untuk mempererat silaturahmi demi terciptanya kamtibmas yang kondusif,” harapnya.

Guna memastikan kelancaran acara yang dihadiri ribuan jemaah tersebut, pihak Polres Bangkalan mengerahkan sejumlah personil untuk melakukan pengamanan di titik-titik strategis.

“Petugas kepolisian disiagakan mulai dari pengaturan lalu lintas di sekitar area pesantren hingga pengamanan di lokasi utama kegiatan. Berkat kesiagaan personil di lapangan, Alhamdulillah seluruh rangkaian acara berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” tutup AKBP Wibowo.

Rangkaian acara meliputi pembacaan Surat Yasin, Tahlil, Syarafal Anam, dan doa bersama, yang diakhiri dengan buka puasa bersama para santri dan jemaah.

(Tan)

Ditlantas Polda Jatim Instruksikan Gerakan Indonesia ASRI, Samsat Surabaya Selatan Siap Wujudkan Lingkungan Aman dan Bersih

0

Surabaya – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur mengeluarkan Nota Dinas Nomor: B/ND-80/II/BIN.2/2026/Ditlantas tentang pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah) di lingkungan kerja Ditlantas Polda Jatim.

Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor ST/179/II/BIN.2/2026 tanggal 5 Februari 2026 terkait pelaksanaan kerja bakti di lingkungan Mako Polri.

Dalam nota dinas yang ditandatangani Direktur Lalu Lintas Polda Jatim pada 12 Februari 2026 itu, seluruh jajaran, termasuk para Kasubdit, Kasat PJR, dan Kasubbagrenmin, diminta mendukung penuh gerakan Indonesia ASRI melalui berbagai langkah konkret.

AKP Dristica Brian Arya, PAUR Samsat Surabaya Selatan, menyampaikan, Beberapa poin yang ditekankan antara lain pelaksanaan korve di ruang kerja masing-masing selama 15 menit setelah apel pagi dan sebelum jam kerja berakhir, kerja bakti rutin setiap hari Jumat untuk membersihkan saluran air dan fasilitas umum, serta larangan membuang sampah sembarangan.

“Selain itu, anggota juga diwajibkan mematikan listrik dan air saat tidak digunakan, melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik, menertibkan spanduk yang telah melewati masa berlaku, membentuk tim piket kebersihan di setiap subsatker, serta mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan kebersihan tersebut,” terang Dristica Brian Arya. Sabtu (21/02).

ia juga menambahkan, Sebagai bagian dari jajaran Ditlantas Polda Jatim, Samsat Surabaya Selatan menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI guna menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

“Gerakan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga membangun budaya disiplin dan kepedulian terhadap lingkungan di seluruh satuan kerja Ditlantas Polda Jawa Timur,”
“M74ID”

Kapolres Pasuruan Ajak Masyarakat Ciptakan Ramadan Aman dan Kondusif

0

PASURUAN – Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif selama Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Ajakan tersebut disampaikan sebagai langkah preventif guna memastikan pelaksanaan ibadah puasa berjalan lancar, nyaman, dan penuh kekhusyukan di wilayah hukum Polres Pasuruan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas selama Ramadan. Hindari penggunaan petasan atau kembang api berbahaya yang dapat mengganggu keamanan,” ujar AKBP Harto Agung Cahyono.

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta tidak melakukan aktivitas yang meresahkan, seperti balap liar dan penggunaan knalpot bising.

“Tertiblah dalam berlalu lintas. Hindari balap liar dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi karena dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, khususnya saat ibadah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta warga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminal dengan menjaga barang berharga dan segera melaporkan hal mencurigakan kepada pihak kepolisian.

“Waspadai tindak kriminal. Jaga barang berharga dan segera laporkan jika ada hal yang mencurigakan,” katanya.

Kapolres juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak dan remaja agar tidak terlibat tawuran, perang sarung, maupun aktivitas berbahaya lainnya.

“Peran orang tua sangat penting untuk mencegah anak-anak terlibat tawuran, perang sarung, atau kegiatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain,” tambahnya.

Selain itu, masyarakat diimbau memastikan rumah dalam kondisi aman saat ditinggalkan beribadah, seperti mengunci pintu serta mematikan kompor dan aliran listrik yang tidak diperlukan.

Tak kalah penting, AKBP Harto Agung Cahyono juga mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi dan ketertiban umum selama Ramadan.

“Mari kita jaga toleransi antarwarga dan ketertiban umum demi kenyamanan bersama. Ramadan adalah momentum memperkuat persaudaraan dan kebersamaan,” pungkasnya.

Polres Pasuruan juga mengingatkan bahwa layanan darurat kepolisian melalui call center 110 tersedia selama 24 jam untuk menerima laporan dan pengaduan masyarakat.

Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan suasana Ramadan di Kabupaten Pasuruan berlangsung aman, tertib, dan damai.

Balap Liar Ngabuburit Dibubarkan, Polres Lumajang Amankan 15 Sepeda Motor

0

Lumajang – bersama personel gabungan membubarkan aksi balap liar yang kerap dilakukan menjelang waktu berbuka puasa di Jalan Lintas Selatan, tepatnya di Desa Bago dan Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Sabtu (20/2/2026).

Kegiatan penertiban tersebut melibatkan personel dari Sat Samapta, Satlantas Polres Lumajang, Polsek Pasirian, Polsek Tempeh, serta Polsek Kunir.

Operasi dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas balap liar yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Dalam penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 15 unit sepeda motor yang digunakan para pelaku balap liar.

Kendaraan-kendaraan tersebut sebagian besar tidak sesuai spesifikasi teknis, menggunakan knalpot brong, serta tidak dilengkapi surat-surat kendaraan.

Kapolres Lumajang melalui Kasubsi PIDM Si Humas menegaskan bahwa aksi balap liar, terlebih saat ngabuburit, sangat berbahaya dan tidak dapat ditoleransi.

“Balap liar ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan pelaku sendiri maupun masyarakat pengguna jalan lainnya. Apalagi dilakukan menjelang berbuka puasa, saat aktivitas masyarakat meningkat,” ujar Ipda Suprapto saat dikonfirmasi.

Menurutnya, Jalan Lintas Selatan sering dijadikan lokasi balap liar oleh sekelompok pemuda desa karena kondisi jalan yang relatif lurus dan sepi. Namun, hal tersebut justru meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat berujung fatal.

“Penertiban ini merupakan langkah preventif sekaligus penegakan hukum. Kami ingin menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama bulan Ramadan, khususnya di wilayah Kecamatan Pasirian,” tambahnya.

Ipda Suprapto juga mengimbau kepada para orang tua agar lebih mengawasi aktivitas anak-anaknya, terutama pada waktu menjelang berbuka puasa. Ia mengajak para pemuda untuk mengisi waktu ngabuburit dengan kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat.

“Silakan lakukan kegiatan yang bernilai ibadah dan sosial. Jangan sampai Ramadan justru diisi dengan aktivitas yang merugikan diri sendiri dan orang lain,” pungkasnya.

Polres Lumajang memastikan akan terus melakukan patroli dan penindakan secara rutin di lokasi-lokasi rawan balap liar demi menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat.

Satgas Pangan Polres Lumajang dan Bapanas RI Pantau Stok dan Harga Bapokting di Pasar

0

Lumajang – Memasuki Bulan Suci Ramadhan 1417 Hijriah, Satgas Pangan bersama melakukan pengecekan ketersediaan stok serta pemantauan perkembangan harga Bahan Pokok Penting (Bapokting) di , Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Jumat (20/2/2026).

Kegiatan tersebut merupakan langkah pengawasan terpadu guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, memastikan kelancaran distribusi, serta mengantisipasi potensi lonjakan harga dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok selama Ramadhan di wilayah Kabupaten Lumajang.

Pengecekan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Lumajang dengan melibatkan unsur Bapanas RI, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Lumajang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, serta Bulog Kabupaten Lumajang.

Sekitar pukul 08.30 WIB, tim gabungan tiba di lokasi dan melakukan koordinasi awal untuk menentukan sasaran prioritas pengecekan.

Petugas kemudian menyisir kios dan los pedagang guna memantau langsung ketersediaan stok, harga jual, serta kelancaran distribusi berbagai komoditas strategis, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan daging ayam.

Selain itu, petugas juga melakukan komunikasi dan wawancara dengan pedagang maupun konsumen untuk memperoleh data faktual terkait dinamika harga, pasokan barang, serta daya beli masyarakat selama Ramadhan.

Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Pras Adinata mengatakan bahwa hasil pemantauan sementara menunjukkan kondisi stok Bapokting di Pasar Randuagung masih relatif aman dan harga terpantau stabil.

“Dari hasil pengecekan lapangan, secara umum ketersediaan bahan pokok mencukupi dan belum ditemukan adanya lonjakan harga yang signifikan. Kami akan terus melakukan pemantauan secara berkala agar tidak terjadi praktik penimbunan maupun permainan harga,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga melakukan pengecekan terhadap pengepul ayam, telur, dan bahan sembako lainnya di wilayah Kabupaten Lumajang guna memastikan stabilitas harga terjaga mulai dari tingkat distributor hingga pedagang eceran.

Sementara itu, Kapolres Lumajang menegaskan komitmen kepolisian dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga dan ketersediaan pangan selama Ramadhan.

“Kami berkomitmen menjaga situasi kamtibmas sekaligus stabilitas pangan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang, tanpa terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujarnya.

AKBP Alex mengimbau para pelaku usaha dan pedagang agar tetap mematuhi ketentuan yang berlaku serta tidak melakukan praktik yang merugikan masyarakat. Polisi, kata dia, tidak akan ragu mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum di bidang pangan.

“Dengan pengawasan terpadu lintas instansi ini, diharapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Lumajang dapat terus terjaga sepanjang Bulan Suci Ramadhan,” pungkasnya

Polri Terbitkan Direktif dan Bentuk Satgas ASRI untuk Pastikan Program Presiden Berjalan Optimal

0

Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung Gerakan Nasional Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) dengan menerbitkan direktif melalui Surat Telegram Kapolri serta membentuk Satuan Tugas (Satgas) ASRI Polri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program Presiden Republik Indonesia terlaksana secara konsisten dan berkelanjutan dari tingkat Mabes Polri hingga Polsek.

Direktif tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran Polri, mulai dari Polsek, Polres, Polresta, Polrestabes, Polda, hingga Mabes Polri, dan memuat sejumlah poin yang wajib dilaksanakan guna mendukung implementasi Gerakan Indonesia ASRI secara menyeluruh, terstruktur, dan berkesinambungan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar pada 2 Februari 2026.

Sebagai bentuk penguatan pelaksanaan di lapangan, Kapolri menunjuk Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., S.I.K., M.H., selaku Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Polri sebagai Ketua Satgas ASRI Polri. Satgas ini bertugas mengoordinasikan, mengendalikan, serta mengawasi pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI agar berjalan efektif, seragam, dan berjenjang di seluruh satuan kewilayahan.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menjelaskan bahwa Gerakan Nasional Indonesia ASRI di lingkungan Polri bukan sekadar kegiatan kebersihan, melainkan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang tertib, sehat, dan profesional, sekaligus menghadirkan keteladanan institusi di tengah masyarakat.

“Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga berkewajiban memberi contoh. Lingkungan kerja yang aman, sehat, bersih, dan indah mencerminkan kedisiplinan serta kesungguhan Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kadivhumas.

Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di tubuh Polri berlandaskan pada berbagai regulasi dan kebijakan strategis, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2025, Surat Menteri Lingkungan Hidup tanggal 6 Februari 2026, taklimat Presiden RI pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2 Februari 2026, serta arahan Kapolri pada pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tanggal 10 Februari 2026.

Berdasarkan landasan tersebut, seluruh Kapolda, Kapolrestabes, Kapolresta, Kapolres, hingga Kapolsek diminta untuk mengambil langkah-langkah strategis, termasuk menyusun dan menetapkan kebijakan internal yang mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI secara konsisten.

Gerakan Indonesia ASRI mencakup empat fokus utama, yaitu Aman (keamanan lingkungan dan ketertiban ruang publik), Sehat (kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan), Resik (kebersihan dan pengelolaan lingkungan secara terintegrasi), serta Indah (estetika dan kenyamanan ruang publik).

Sebagai bentuk implementasi konkret, Polri melaksanakan sejumlah kegiatan rutin. Setiap hari kerja, seluruh personel mengikuti kegiatan “Satu Jam Awal Resik”, yakni satu jam sebelum tugas operasional dimulai untuk membersihkan dan menata ruang kerja masing-masing. Selain itu, Polri juga melaksanakan “Korve Mako Terpadu” secara mingguan yang menyasar kebersihan halaman perkantoran, perumahan dinas atau asrama, drainase, hingga penataan instalasi kabel dan lingkungan sekitar.

Tidak hanya berfokus pada internal, Polri juga menggelar kegiatan periodik “Polri Peduli Lingkungan” secara bulanan dengan menyasar fasilitas umum, baik internal maupun eksternal, seperti taman, rumah ibadah, dan ruang publik. Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta warga sekitar sebagai bentuk penguatan kemitraan Polri dengan masyarakat.

Untuk memperkuat pesan gerakan, Polri melakukan branding dan visualisasi Gerakan Indonesia ASRI melalui media digital, dengan menayangkan poster dan materi kampanye melalui media sosial, videotron, serta sarana informasi lainnya tanpa mencetak fisik, tetap menyesuaikan kearifan lokal dan menampilkan identitas ASRI.

Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa seluruh jajaran Polri wajib melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berjenjang atas pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI.

“Gerakan Nasional Indonesia ASRI di lingkungan Polri merupakan langkah nyata mendukung program pemerintah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui keteladanan, kedisiplinan, dan pelayanan yang humanis,” pungkasnya.

Satgas Pangan Polres Probolinggo Kota Perketat Pengawasan Bapokting

0

KOTA PROBOLINGGO – Satgas Pangan Polres Probolinggo Kota Polda Jatim bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI dan instansi terkait, terus melakukan pengawasan ketersediaan stok serta harga bahan pokok penting (bapokting) Kota Probolinggo.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah pengawasan terpadu, dari menjelang Bulan Suci Ramadan hingga Idul Fitri guna memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terkendali di wilayah Kota Probolinggo.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, AKP Zaenal Arifin, S.H., mengatakan secara umum stok bahan pokok di Pasar Baru dalam kondisi aman dan mencukupi.

“Dari hasil pengecekan bersama Bapanas dan instansi terkait, stok bapokting terpantau aman dan tidak ditemukan adanya kelangkaan di tingkat pedagang maupun distributor,” ujar AKP Zaenal, Jumat (20/2/26).

Dalam pengecekan tersebut, tim memantau langsung harga sejumlah komoditas seperti beras, bawang, cabai, daging, telur, gula hingga minyak goreng.

“Kami pastikan stok bapokting aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas AKP Zaenal.

Ia menambahkan secara umum, pergerakan harga masih dalam kondisi wajar menjelang peningkatan permintaan masyarakat.

Selain di pasar tradisional, Satgas Pangan juga melakukan pengecekan di sejumlah ritel modern.

Dari hasil pemantauan, stok bahan pokok termasuk minyak goreng terpantau aman dan tersedia bagi masyarakat.

“Kami memastikan stok minyak goreng dan komoditas lainnya dalam kondisi aman. Tidak ditemukan adanya kelangkaan maupun indikasi penimbunan,” tambahnya.

AKP Zaenal menegaskan, Satgas Pangan Polres Probolinggo Kota Polda Jatim akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok selama bulan Ramadan.

“Kami berkomitmen menjaga stabilitas pangan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang dan nyaman,” pungkasnya. (*)

RSUD Dr. Haryoto Lumajang Klarifikasi Poster Lowongan Pekerjaan sebagai HOAX

0

Lumajang, Gempur News.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Haryoto Lumajang mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengklarifikasi bahwa poster lowongan pekerjaan yang beredar adalah tidak benar (HOAX). Dalam pernyataan tersebut, pihak rumah sakit menegaskan bahwa mereka tidak membuka lowongan pekerjaan dalam bentuk apa pun dan nomor Customer Care tidak digunakan untuk proses rekrutmen.

Pihak RSUD Dr. Haryoto Lumajang mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yang beredar dan tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. “Kami ingin mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak jelas sumbernya,” kata pihak RSUD Dr. Haryoto Lumajang.

Informasi resmi hanya dapat diperoleh melalui kanal resmi RSUD Dr. Haryoto, seperti situs web resmi, media sosial, atau pengumuman langsung di rumah sakit. Pihak rumah sakit juga mengingatkan bahwa mereka tidak akan meminta data pribadi atau uang kepada pelamar kerja melalui telepon atau pesan singkat.

Apabila di kemudian hari terdapat pembukaan lowongan, informasi akan diumumkan melalui media sosial dan kanal resmi RSUD Dr. Haryoto. Masyarakat dapat memantau informasi terbaru tentang lowongan pekerjaan di RSUD Dr. Haryoto melalui situs web resmi atau media sosial mereka.

Pihak RSUD Dr. Haryoto Lumajang juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan informasi yang mencurigakan atau tidak jelas sumbernya. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik dan transparan kepada masyarakat,” tambah pihak RSUD Dr. Haryoto Lumajang.

Dengan demikian, RSUD Dr. Haryoto Lumajang berharap masyarakat dapat lebih waspada dan tidak terpengaruh dengan informasi HOAX yang beredar.( JOE)

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi Rika Lis Indarti Sampaikan Beberapa Poin Dari Sisi Pengawasan DPRD

0

Cimahi,Jumat(20/02/2026)
Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Rika Lis Indarti, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atas terselenggaranya Forum Perangkat Daerah (FPD) untuk tahun 2027.

Rika Lis Indarti mengatakan pembangunan infrastruktur bukan sekedar mengejar target visi, tetapi harus bertumpu pada kualitas, manfaat, dan kepatuhan aturan yang berlaku.

“FGD ini adalah forum penting untuk menyamakan persepsi, menjaring aspirasi, dan mencari solusi atas kendala-kendala di lapangan,”ungkap Rika,
Saat menghadiri FPD PUPR di gedung A Pemkot Cimahi, Jum’at (20/02/2026)

Rika berharap hasil diskusi ini mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang komprehensif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan.

“Melalui momen ini, Rika menyampaikan beberapa poin dari sisi pengawasan DPRD. Pertama, prioritas dan efektivitas anggaran. Kami mendorong agar PUPR memprioritaskan proyek yang berdampak langsung pada pemulihan ekonomi dan pemerataan layanan dasar rakyat seperti air, jembatan, dan jalan,” tambahnya.

Kedua, sinergitas dan perencanaan. Kami berharap hasil FGD ini benar-benar berintegrasi dengan perencanaan anggaran agar tidak ada tumpang tindih dan program berjalan sesuai target, tepat sasaran.

“Ketiga, kualitas jasa konstruksi. Mengingat tantangan di lapangan semakin kompleks, kami menitikberatkan pada peningkatan kompetensi tenaga ahli dan pengawasan ketat terhadap badan usaha jasa konstruksi,” imbuhnya.

Rika menegaskan Komisi III berkomitmen untuk mengawal dan mendukung langkah-langkah strategis Dinas PUPR selama hal tersebut bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. FGD diharapkan menghasilkan pembangunan yang kokoh dan ramah lingkungan.

“Dengan adanya FGD ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Cimahi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,”pungkas Rika.

Achmad Syafei