Lumajang-Situasi kamtibmas yang cenderung kondusif saat ini tidak mengurangi langkah Sat Samapta Polres Lumajang untuk terus melaksanakan patroli pada jam rawan demi menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif, Kamis (9/2/2023) malam.

Sebanyak 4 personil Sat Samapta terus melaksanakan patroli di perbankan wilayah kabupaten Lumajang pada jam malam antisipasi tindak kriminalitas.

Dalam kegiatan patroli, personil memantau situasi dan kondisi wilayah di perbankan.

“Patroli diperbankan ini kami ingin memastikan ahwa lingkungan perbankan tersebut aman dan kondusif,” ungkap Kapolres Lumajang AKBP Boy Jeckson Situmorang melalui Kasubsi Penmas Subbag Humas Polres Lumajang Aiptu Eko Budi Laksono.

Kegiatan patroli rutin dilaksanakan oleh personil Sat Samapta Polres Lumajang dalam upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

”Kami rutin melaksanakan Patroli malam hari sebagai upaya mencegah dan meminimalisir aksi tindak kejahatan terutama Curat, Curas Curanmor (3C)” ungkap Eko

Personil patroli ini juga nampak berdialogis dengan personil pengamanan dan satpam bank untuk menyampaikan situasi dan kondisi perbankan saat itu. Anggota patroli menyampaikan pentingnya menjaga kamtibmas di lingkungan perbankan untuk menjaga rasa aman dan rasa nyaman masyarakat

Gempurnews.com – Lumajang; Peringatan Hari Pers 2023 berlangsung sederhana di Kantor Sekretariat F-Jinlu, Kamis (9/2/2023. Dalam acara ini sejumlah jurnalis berkumpul  membangun kebersamaan mempererat tali persahabatan antar kelompok media. 

Dalam kesempatan tersebut komunitas Forum Jurnalis Independen Nasional Lumajang (F-Jinlu) berkomitmen menjaga marwah jurnalisme di tengah serbuan buzzer.

Ketua F-Jinlu, Misdi SH MH menyampaikan bahwa komunitas ini menyadari jika kemunculan media sosial telah merombak sistem komunikasi publik yang semula satu arah menjadi lebih interaktif. 

“Tentunya kita menyadari, bisa saja media sosial dimanfaatkan untuk memuluskan agenda lain. Salah satunya dengan menggiring opini publik dengan menggunakan jasa buzzer,” ucap Misdi dalam sambutannya.

Dia menjelaskan bagaimana praktik buzzer yang dapat mempengaruhi opini publik. Menurut dirinya, perbedaan antara buzzer dengan para pelaku media sosial lain dapat dilihat dari tujuannya.

“Misal, kalau tujuan pesannya untuk menyebarkan keraguan, tipu daya, dan menutup kritik itu jelas merupakan propagandis. Namun kecenderungan masyarakat lebih sering menyebutnya sebagai buzzer ketimbang propagandis,” ungkap Misdi.

Oleh karenanya ia mengajak seluruh anggotanya yang ada di F-Jinlu untuk tetap menjaga prinsip jurnalisme yang sudah ditegakkan.

Lumajang-Polsek Pasirian kembali menempatkan personelnya didepan sekolah untuk menyebrangkan para pelajar yang akan masuk sekolah serta melakukan pengaturan lalu lintas. Kegiatan tersebut dilakukan anggota Polsek Pasirian pada waktu jam sekolah.

Polsek Pasirian menempatkan personelnya untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas di depan SMPN 1 Pasirian, Selasa (10/1/2023).

Kapolsek Pasirian AKP Agus Sugiharto mengatakan bahwa pengaturan lalu lintas penting agar tercipta Kamseltibcar lalu lintas juga untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat terutama para pelajar.

“Kami ingin memastikan serta memberikan rasa aman bagi para pelajar yang sudah mulai masuk sekolah,” ujarnya.

Agus menyampaikam, kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh anggota Polsek Pasirian sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat menuju Polri yang presisi.

“Dengan kehadiran petugas di jalan maka akan memberikan kenyamanan kepada penyeberang jalan.dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Lumajang-Demi menjaga dan memelihara situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, anggota Polsek Kunir mengintensifkan kegiatan Blue Light Patrol atau Patroli Malam Hari dengan menyalakan Rotator pada mobil patroli.

Diketahui, Blue light merupakan tugas rutin dan menjadi aktivitas keseharian personil Polsek Kunir.

Gita patroli malam hari dilakukan di sejumlah titik yang rawan kriminaliras dengan menyalakan lampu rotator.

Kapolsek Kunir Iptu Soegeng Susanto mengatakan, anggota polsek kunir melaksanakan patroli pemantuan wilayah zona merah dengan menyalakan lampu rotator patroli dan membunyikan sirine pada wilayah yang rawan kriminalitas.

“Selain itu, anggota kami juga melaksanakan patroli sambang poskamling guna memberikan pesan dan himbauan kamtibmas serta memberikan himbauan agar selalu waspada terhadap pelaku kriminalitas pada malam hari,” ungkapnya.

Iptu Soegeng menjelaskan, Patroli ini merupakan kegiatan dengan tujuan mencegah niat pelaku kejahatan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam setiap aktivitasnya.

“Dengan adanya patroli, diharapkan situasi di Kecamatan Kairatu tetap aman dan terkendali,” pungkasnya.

Dinas Koperindag sebagai pelaksana pengawasan Distribusi pupuk subsidi sebagai mana di atur dalam peraturan menteri perdagangan (permendag) nomor 4 tahun 2023 tanggal 02 Januari 2023 sebagai permendag nomer 15 tahun 2013, sudah memuat dengan jelas dan lengkap tugas pokok dan fungsi masing-masing lini dalam distribusi pupuk subsidi yang merupakan barang dalam pengawasan susuai peraturan presiden nomer 77 tahun 2005.

Pengecer atau lebih familiar sebagai kios pupuk bersubsidi adalah garda terdepan pelayanan pada petani/kelompok tani, pasal khusus tentang aturan sebagai pengecer terdapat pada pasal pasal 11 ayat 1 dan 2 yang secara garis besar pengecer adalah badan usaha yang memiliki ijin sesuai ketentuan undang-undang. Fungsi pengecer ini adalah distribusi pupuk subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, distributor selaku pembina langsung juga harus berperan aktif melayani dan mengawasi agar yang bersangkutan bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada, bahkan dalam pasal 12 huruf 1 sampai 3 distributor diberi kewenangan untuk menyalurkan pupuk subsidi mana kala kios tidak dapat melakukan distribusi pupuk sesuai dengan aturan yang ada.
Dalam pasal 13 tanggungjawab pengecer diuraikan secara detail dan mengikat agar distributor bisa melakukan penilaian kinerja pengecer yang bersangkutan termasuk memberikan sanksi sesuai pasal 32 dan 33.

Proses pembelian pupuk subsidi juga sudah jelas diatur pada pasal 14 yang menyebutkan bahwa pelayanan dan penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani dan atau sistem penebusan yang diatur oleh kementerian pertanian, dan tahun ini di terapkan E Alokasi, dalam sistem ini hak petani yang sudah terdaftar dalam sistem sudah tertera dan wajib diketahui oleh Kelompok tani atau para petani, dalam daftar tersebut perolehan subsidi masing masing petani tertera dengan jelas per nama petani, penyesuaian sistem ini dilakukan sebagai penyempurnaan E RDKK yang dinilai masih ada kelemahannya, yaitu karena masih perencanaan E RDKK memuat usulan petani sedangkan nilai subsidi yang diberikan pemerintah angkanya dibawah yang di inginkan para petani.
E Alokasi ini diatur dalam permentan nomer 10 tahun 2022, tentang tata cara menentukan alokasi dan HET Pupuk bersubsidi.
Menyikapi hasil SIDAK Bupati dan Kapolres Lumajang kemarin sudah selayaknyalah, ada perubahan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara distributor dan Pengecer dimana didalamnya harus tercantum wilayah kerja pengecer berbasis E Alokasi dan juga Tonase penyalurannya harus jelas tertuang, ini mutlak diperlukan agar runtut secara aturan dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai mana mestinya, dalam pakta integritas tertulis mutlak di cantumkan kewajiban pengecer untuk memasang daftar nama petani penerima pupuk subsidi yang berbasis E alokasi, kewajiban memberikan nota dan kewajiban melaporkan penyaluran pupuknya pada kelompok tani dan petugas penyuluh di lapangan, hal ini sebagai wujud transparansi oleh pengecer.

Pembinaan oleh distributor juga harus lebih ditingkatkan dan di buktikan dengan surat surat atau pun buku kunjungan yang ditandatangani bersama sehingga penilaian kinerja pengecer bisa dibuktikan secara faktual dan hasil penilaian kinerja ini juga harus terlaporkan dengan baik ke Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Lumajang sesuai pasal 25 sampai 28 tentang pembinaan dan pengawasan dan dari hasil pengawasan tersebut sebagai dasar untuk menetapkan sanksi sesuai pasal 29 sampai 33, ini mutlak dijalankan oleh KP3 yang dikomandani oleh Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Kabupaten Lumajang, dan hasil evaluasi ini harus tervisualisasi dengan jelas untuk dilaporkan berjenjang termasuk pada produsen yaitu PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Besar harapan kami dari HKTI DPC Lumajang agar dinas yang membidangi perdagangan ini lebih proaktif dengan memetakan potensi masalah pelanggaran pupuk subsidi berdasarkan daerah dan tingkat pelanggarannya, hal ini sangat berpengaruh pada penetapan sanksi sesuai derajat kesalahannya. Peran aktif para petani dan kelompok tani juga mutlak diperlukan untuk mengawal distribusi pupuk ini agar tepat sasaran dan meminimalisir pelanggaran yang ada.
Dari segi data based petani juga harus diinventarisir dengan baik dan tepat sesuai keadaan yang sebenarnya dan berbasis lahan dengan peta blok yang akurat, sehingga menghindari petani yang tidak terdaftar dalam E Alokasi tukas iskhak Subagio selaku ketua DPC HKTI. (isk)