Negara Indonesia sedang berada pada fase peralihan menuju Negara modern, unggul dan berkemajuan. Seiring dengan itu ternyata Negara Indonesia sedang mengalami keterpurukan, carut marut dan silang antara tujuan dengan keadaan. Untuk itu, memodernisasi Negara adalah mungkin, namun keterpurukan yang terjadi harus diganyang!
-Al Mukhollis Siagian
Belakangan ini, Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan menuju Negara unggul dan maju atau kata lainnya adalah modernisasi pada seluruh sendi-sendi kehidupan. Terlihat jelas dari berbagai program pemerintah dalam membangun infrastruktur, sumber daya manusia, memangkas birokrat, menjalin pergaulan internasional dan sebagainya. Tentu i’tikad baik ini harus didukung penuh oleh semua lapisan Negara serta bekerja sama dalam mewujudkannya, mulai dari masyarakat, swasta dan pemerintah.
Memang tidak bisa dipungkiri, persoalan pembangunan dan memperbaharui kondisi Negara berkembang menjadi Negara maju tidaklah mudah, butuh pemimpin yang berani mengambil langkah tidak biasa, dan melampaui seluruh keterbatasan linier monoton. Selain sebagai tuntutan percaturan global dan paradigma pembangunan berkelanjutan, langkah modernisasi itu jua merupakan keharusan. Mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, sumber daya yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh Negara lain pun tersedia di bumi pertiwi.
Itulah sejatinya esensi yang mesti dilakukan oleh para pemangku kepentingan Negara dalam membangun, menjadikan Negara bargaining potition tinggi, adaptif hingga menjadi Negara super power sekalipun bukan karena ikut-ikutan kondisi global melainkan mengetahui potensi nasional yang bisa mengubah posisi global. Memang tidak mudah, bahkan terlihat sedikit utopis, tapi pada sejatinya demikian adalah mungkin dengan komitment dan konsistensi stakeholders melakukan pengelolaan sumber daya bumi pertiwi secara maksimal dan sebaik-baiknya.
Dewasa ini, kebijakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan Negara dan pemangku kebijakan publik (stakeholders) memiliki dua aspek saling terkait menyoal pembangunan yang berimplikasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun percepatan modernisasi, yaitu globalitas dan lokalitas.
Sederhananya globalitas merupakan kondisi penyamaan persepsi dan pengaburan perbedaan Negara-negara di dunia dalam melangsungkan kehidupan, batasan wilayah/geografis hanya sebagai administratif suatu Negara, bangsa dan identitas sosial lainnya menjadi ciri kesejarahan kontekstual saja. Sedangkan yang dimaksud dengan lokalitas adalah intervensi global pada skala lokal, sehingga untuk memahami kondisi global cukup mempelajari realitas lokal sebagai manifestasi global.
Ganyang, Sekarang!
Kondisi pembangunan bangsa mungkin selalu kita peroleh suguhan dalam keadaan meningkat setiap tahunnya, baik itu infrastruktur, ekonomi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Namun suguhan itu mengalami silang realita dan data. Seperti halnya pembangunan infrastruktur, peningkatannya berbanding lurus dengan peningkatan hutang luar negeri (lebih dari 5000 Triliun). Pembangunan ekonomi, angka yang hanya berkisar di 5%. Angka yang dalam studi ekonomi hanyalah kondisi alamiah suatu Negara, artinya belum ada peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah.
Begitu juga halnya dengan sumber daya manusia, sebagaimana kualitas pembangunan sumber daya manusia yang di publis oleh UNDP pada “Human Developments Indices And Indicators Statistical Update 2018”, Indonesia berada pada posisi 116 dari 189 negara. Belum lagi data pengangguran yang tidak terjangkau setiap tahunnya mengalami peningkatan, sebab diluar keterputusan sekolah setiap tahun SMA/SMK/MAN/Pesantren/se dan Kampus meluluskan peserta didiknya yang tidak semuanya melanjutkan studi dan sebahagian kecil dari mereka yang memperoleh pekerjaan.
Selanjutnya, persoalan sosial dan politik yang sejak revolusi industri 1.0 hingga sekarang yang secara berbondong-bondong kita sebut sebagai era revolusi industri 4.0 belum jua selesai. Yakninya persoalan mengedepankan ego kelompok yang konsekuensinya adalah konflik horizontal, baik itu melalui suku, agama, ras dan antargolongan seperti yang baru terjadi di Papua. Padahal, pembangunan merupakan tugas bersama yang harus diselesaikan secara bersama jua, tidak ada saling menyalahkan melainakan saling menguatkan dan mengingatkan baik itu dari sosial, politik, budaya dan sendi-sendi kehidupan lainnya.
Kondisi inilah yang sedang dialami oleh Indonesia, sebuah kecarut marutan berkehidupan. Kondisi yang sedang berada pada ketidakstabilan lokal maupun nasional namun ditambah tuntutan global untuk melakukan modernisasi/kesetaraan kedudukan pembangunan.
Tentu, Indonesia harus secara cepat mengganyang keadaan ini, melepas dan membubarkan permasalahan-permasalahan bangsa. Untuk teknisnya, kita butuh kebijakan yang pro rakyat dan pro kemajuan seperti yang dilakukan oleh India atau pembentukan energi yang tidak tergantung pada energi fosil seperti China dan Negara maju lainnya.
Kondisi global pada dewasa ini adalah kondisi digital, penggunaan big data dalam setiap kebijakan pemangku kepentingan Negara dan teknologi ramah aktivitas. Misalnya India, perekonomian digitalnya sangat signifikan maju, dimana secara teknis Pemerintahan India menggunakan kartu biometric pada penduduknya, selain untuk menyalurkan bantuan secara cepat dan tepat sasaran melainkan juga memangkas birokrasi berbelit dan menutup kran korupsi.
Dan Indonesia sebenarnya sudah mulai pada tahap tersebut melalui e-ktp, namun komitment dan konsistensi pemerintah serta kompetensi pengelolaan big data secara tepat sangatlah dibutuhkan. Selain itu, optimisme pembangunan ini juga pemerintah perlihatkan sewaktu pertemuan pada Konferensi Tingkat Tinggi Group 20 di Osawa, Jepang beberapa bulan lalu, Presiden Joko Widodo membawakan topik ekonomi, yang salah satunya adalah optimalisasi ekonomi digital dengan nama IDEA Hub yang berisikan tentang tiga hal, yaitu Sharing Economies, Workforce Digitalization, dan Financial Inclusion. Membicarakan topik tersebut dihadapan para petinggi negara merupakan sinyal dan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam memberantas ketimpangan berbasis digital/teknologi.
Selanjutnya, slogan Indonesia pada usia yang ke-74 ini adalah menjadikan sumber daya manusia unggul dan Negara yang maju dan berdaulat. Sebelumnya slogan ini adalah visi Indonesia 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka. Artinya sebuah langkah percepatan memang dibutuhkan dan sedang di gencarkan. Terlebih kondisi perekonomian digital Indonesia yang terus meningkat, seperti halnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 merupakan hasil dari penetrasi penggunaan internet, dan kini pada tahun 2019 memperoleh angka 64,8% yang dua tahun sebelumnya hanya 54,86%. Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik jika pengelolaannya mampu dilakukan dengan baik dan tepat kebijakan, apalagi sekarang Indonesia berada pada fase bonus demografi yang akan berakhir pada tahun 2030.
Oleh sebab itu, langkah pemerintah dalam modernisasi sebenarnya sekaligus langkah mengganyang carut marut Indonesia melalui dua aspek terkait diatas, yaitu penyesuaian kebijakan dengan globalitas dan lokalitas, kebijakan pro rakyat dan pro kemajuan, dan produktifitas serta kreatitivitas lokal untuk global. Namun lagi-lagi yang kita tunggu adalah bukti konret dari komitment dan konsistensi para pemangku kepentingan Negara. Semoga!
Penulis: Al Mukhollis Siagian
