Jakarta, gempurnews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan ketentuan penilaian kelayakan pemberian pembiayaan dari perusahaan multifinance atau leasing kepada nasabah di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. OJK juga meminta penagihan menggunakan debt collector dihentikan saat ini.
Dilansir dari CNN, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, kebijakan ini serupa dengan pelonggaran yang sebelumnya diberikan otoritas kepada perbankan nasional. Tujuannya, untuk memberi kemudahan akses pembiayaan bagi nasabah di tengah tekanan corona.
Tujuan lain, agar rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) tidak membengkak akibat tingginya potensi kesulitan pengembalian kewajiban pokok dan bunga pembiayaan dari nasabah. Sebab, peningkatan NPF dikhawatirkan bakal membuat perusahaan memutus status kerja para karyawannya.
“Jangan sampai menimbulkan lay off atau PHK, maka kami memberi keleluasaan. Tidak hanya perbankan, tapi leasing company juga,” ungkap Wimboh, dikutip Senin (23/3).
Wimboh juga mengatakan, pelonggaran diberlakukan OJK untuk pembiayaan dengan nominal lebih dari Rp10 miliar dimana pembiayaan macet akan bisa langsung direstrukturisasi. Kebijakan ini, juga akan berlaku untuk pembiayaan di bawah Rp10 miliar, misalnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Termasuk UMKM dan KUR boleh langsung direstrukturisasi untuk penundaan bayar pokok dan bunga sampai waktu paling lama satu tahun. Ini berlaku ke sektor-sektor yang berdampak langsung maupun tidak langsung (akibat penyebaran corona),” terangnya.
Kemudian, masih kata Wimbo, OJK juga meminta para perusahaan pembiayaan agar menghentikan sistem penagihan pengembalian pembiayaan dengan debt collector.
“Terutama untuk kredit motor, khususnya ojek, jangan lakukan penagihan menggunakan debt collector, selama kami tangguhkan pembayaran pokok dan bunganya, seharusnya ada pemikiran lain agar sektor ini bisa bertahan,” ucapnya. (red)
