BARITO UTARA — Ratusan karyawan tambang batubara PT. Sumber Rejeki Ekonomi (SRE) mendatangi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi (Disnakertranskop) dan UKM Barito Utara, para karyawan ini menuntut gaji dan tunjangan yang terbengkalai selama bertahun-tahun.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi (Disnakertranskop)dan UKM Barito Utara, Ledianto merasa kesal pasalnya Direktur Utama PT.SRE, Pangestu Hari Kosasih hanya mengirim surat meminta pertemuan mediasi mengenai gaji dan tunjangan karyawan ditunda satu minggu lagi.
“Surat panggilan terhadap pimpinan PT.SRE ini ditandatangani bapak Bupati, jadi masalahnya sudah sangat serius, Ini malah dijawab dengan alasan yang tidak tepat,”ujar Kadisnaker didampingi Kabid Ketenagakerjaan,SD Aritonang dan Kasi Hudius diruang kerjanaya,Kamis (11/6/20).
Disaat pertemuan itu, Kepala Teknik Tambang(KTT)PT. SRE, Yulianto Subar Mastono yang ikut dalam aksi menuntut perusahaan, meminta hasil dari rapat yang diadakan pemerintah dapat membantu karyawan.
“Yang dipikirkan perusahaan ini hanya mengeluarkan batubara dengan cara apapun,”katanya.
Saya sudah menyampaikan surat kepada pimpinan kami agar gaji kami yang selama bertahun-tahun tidak dibayarkan agar cepat dibayar, akan tetapi hal ini tetap tidak digubris, imbuhnya.
Hal senada disampaikan, HRD PT.SRE, Patih Herman, ia menyebut, PT. SRE sudah pernah lima kali dipanggil tapi tidak hadir, selain bersurat, karyawan sudah pernah memportal PT.SRE, lalu dimediasi di Polsek Teweh Tengah, Namun semua janji perusahaan untuk membayar hak karyawan tidak ditepati, padahal PT. SRE baru saja menjual batubara sebanyak 150.000 meterik ton lebih yang nilainya puluhan miliar.
Ditambahkan perwakilan Staf Humas PT.SRE, Imis melalui Pujiono, bahwa PT. SRE yang beroperasi di Desa Lemo I, Kecamatan Teweh Tengah tidak hadir dengan alasan yang tidak prinsip.
“Dia meminta pengambil keputusan, yang hadir. pimpinan PT.SRE sudah tidak menghargai Bupati Barito Utara, ini perlu disikapi dengan tegas, ujar pujiono dengan nada kesal.
Lebih lanjut Pujiono, meminta dikeluarkan risalah, anjuran, rekomendasi ke Pengadilan Hubungan Industrial, kemudian memohon kepada Bupati Barito Utara, untuk membekukan PT.Sumber Rejeki Ekonomi, sampai hak-hak karyawan dipenuhi.
Selanjutnya memohon kepada Bupati Barito Utara tidak melayani perizinan PT.Sumber Rejeki Ekonomi, hingga persoalan dengan karyawan selesai.
Kami juga mohon agar aset-aset PT.SRE tidak digerakan untuk kepentingan perusahaan, sampai hak-hak karyawan dipenuhi, apabila permasalahan tidak kunjung diselesaikan secepatnya, maka direksi PT.SRE menyerahkan aset-aset termasuk batubara yang ada di stockpile, untuk dipergunakan membayar hak-hak karyawannya, desak Pujiono.
Terhadap tuntutan karyawan ini, SD Aritonang sangat sependapat dan mendukung.
Disnakertran sendiri sudah maksimal mengupayakan penyelesaian perselisihan bahkan meminta Bupati yang memanggil ke pihak Management Prusahaan ini, akan tetapi tidak ada tanggapan yg serius. “Harus ada efek jera, aktivitas perusahaan dibekukan dulu, karena selain PT.SRE ini masih banyak lagi investor yang serius mau berinvestasi dan bekerja di Barito Utara ini,”ulasnya.
Atas semua masukan peserta rapat, Plt. Kadisnakertranskop dan UKM Barito Utara, Ledianto pun memberikan satu kali lagi kesempatan kepada PT.SRE untuk datang tanggal 18 Juni 2020 mendatang.
“Kami akan upayakan, rapat akan diadakan di Ruang Setda yang akan dipimpin oleh pimpinan Daerah,”tutup Kadisnakertrankop. (SS).
