LUMAJANG — Pemerintah Kabupaten Lumajang dan IUWASH-PLUS (Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua) bekerja sama di sub sektor peningkatan pelayanan air bersih bagi warga masyarakat miskin.
Hal itu, disampaikan Bupati Lumajang, H. Thoriqul Haq, M.ML., (Cak Thoriq) saat melakukan Video Conference (vidcon) dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, di Ruang Mahameru Kantor Bupati, Rabu (24/06/2020) pagi.
Cak Thoriq menyampaikan, bahwa pelayanan air bersih/ air minum bagi warga masyarakat miskin sangat penting untuk diperhatikan. Karena itu, Pemkab Lumajang akan terus berikhtiar mewujudkannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati mengungkapkan, di Kabupaten Lumajang ada permasalahan terkait penyediaan air minum. Ada disparitas (perbedaan) akses air bersih, antara wilayah Selatan, yang melimpah air bersihnya, dan wilayah Utara yang kesulitan air bersih setiap musim kemarau.
Ia yakin, dengan konsolidasi dan komunikasi yang baik secara langsung dengan warga masyarakat, pasti akan dapat mengatasinya secara maksimal dalam pendistribusian air bersih.
Sementara itu, Tim USAID IUWASH PLUS, Rudhy Finansyah mengungkapkan, bahwa Tim Peneliti PSKK UGM akan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat miskin, khususnya lapisan 40 persen paling bawah (B40).
Ia menambahkan, bahwa Tim Peneliti juga akan melakukan kajian ke-21 lokasi di seluruh Indonesia, dan empat diantaranya masuk wilayah Provinsi Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Lumajang, Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.
Di pihak lain, Tim Peneliti PSKK UGM Hakimul Ikhwan menerangkan, bahwa pihaknya bekerja sama dengan USAID IUWASH PLUS untuk melakukan kajian dan merumuskan strategi pendekatan, yang efektif untuk membuka akses air minum bagi masyarakat miskin B40.
Ikhwan menjelaskan, Riset tahap awal dilakukan di 21 kabupaten/kota, kemudian akan lebih fokus meneliti di 10 wilayah saja. Hasil akhirnya, berupa rekomendasi, strategi pendekatan secara nasional di 10 wilayah tersebut. (kom/red)
