DPRD Barut Gelar Audensi Dengan Kemenkumham Kalteng

0
6

BARITO UTARA -DPRD Kabupaten Barito Utara, menggelar kegiatan rapat Audensi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)Provinsi Kalimantan Tengah.

Audensi tersebut dilanjutkan dengan kegiatan Konsultasi Publik, yang telah di langsungkan pada ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara,Kamis(12/11/20).

Rapat Audensi dan Konsultaai Publik tersebut,dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara,Parmana Setiawan,ST didampingi Wakil Ketua II,Sastra Jaya dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara,Ir.H.Jainal Abidin,MAP.Pejabat Kemenkumham Provinsi Kalteng,Unsur perangkat Daerah,Kalangan Akademisi,masyarakat adat dan masyarakat umum.

Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan,ST menyampaikan kegiatan audensi DPRD dengan kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng, yang telah membantu DPRD Barito Utara dalam penataan dan evaluasi produk hukum di Daerah.

“Kegiatan ini terus dilanjutkan dengan Konsultasi Publik,Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara, tentang bantuan hukum bagi masyaŕakat miskin yang langsung dipandu oleh Ketua Badan Legislasi(Baleg)Henny Roagiaty Rusli,”Kata Parmana Setiawan usai memimpin rapat kàmis siang.

Saat rapat dilangsungkan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Karyadi,SH.MH menyampaikan bahwa,banyak sekali potensi di Barito Utara ini,yang dapat menjadi aset dan Ikon yang harus dipatenkan,agar tidak mudah diklaim oleh pihak lain.

Selain itu, Karyadi mengapresiasikan, berterimakasih dan bangga terhadap Pemerintah Barito Utara, telah merealisasikan Raperda tentang bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.

Ia juga menyebutkan, untuk kerjasama dengan DPRD ini,merupakan yang pertama kali diaudensikan tentu hal ini,menjadi penghargaan yang baik karena sudah menjalin silaturahmi dengan Kemenkumham Kalteng.

Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara,Ir.H.Jainal Abidin,M.AP, berharap agar segera direalisasikan naskah akademik Raperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang telah diajukan ke Dewan. Tujuan utama Raperda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yakni, mewujudkan Kabupaten Barito Utara menjadi tertib dan taat hukum.

Dengan adanya Raperda tersebut maka,dapat terbentuk Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Barito Utara. hadirnya program bantuan hukum bagi masyarakat miskin sudah tepat karena, masyarakat kecil dapat terbantu dengan adanya bantuan tersebut, sehingga masyarakat miskin yang terkena masalah hukum bisa mendapatkan perlindungan dan juga pendampingan hukum, harap Jainal.

Program bantuan Hukum semacam ini,akan disebarluaskan dan disosialisasikan,sebab masih banyak masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum dan belum mengetahui adanya program bantuan hukum ini,tutup Sekda.  (SS).