Jawaban Bupati Pada Paripurna III Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD

0
63

BARITO UTARA -Dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPRD Barito Utara,setelah dibacakan oleh Bupati Barito Utara,H.Nadalsyah langsung diserahkan,jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi pendukung DPRD atas dua buah Raperda yakni.Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor.2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.Rapat Paripurna III tersebut telah dilaksanakan di Gedung DPRD, Rabu (21/4/2021). 

Rapat Paripurna III masa Sidang II tahun 2021 dipimpin Ketua DPRD Barito Utara,Ir.Hj.Mery Rukaini,M.IP yang didampingi oleh Wakil Ketua I, Parmana Setiawan,ST dan Wakil Kètua II,Sastra Jaya serta  dihadiri oleh Sekda,FKPD, Anggota DPRD,Staf Ahli Bupati ,Asisten Sekda dan Kepala Perangkat Daerah.

Bupati Barito Utara H.Nadalayah mengatakan setelah mencermati pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung Dewan yang telah disampaikan pada 5 April,pada prinsifnya semua fraksi DPRD menerima Raperda tersebut.

Mengenai pertanyaan dari fraksi PKB,setelah dilakuan evaluasi kelembagaan oleh Gubernur terhadap perangkat daerah Barito Utara,Dinas Dukcapil mengalami penurunan tipe dari tipe A menjadi tipe B. 

 
Perlu disampaikan bahwa berdasarkan perbandingan data skor pada saat awal,pembentukan kelembagaan Dinas Dukcapil tahun 2016 yang lalu dan mendapat hasil evaluasi kelembagaan pada tahun 2020 terdapat indikator yang turun,yaitu indikator jumlah rata-rata mobilitas penduduk pertahun,dalam tiga tahun terakhir yang disebabkan masalah tenaga kerja,”kata Bupati.

Selain pengurangan tenaga kerja,masalah ekonomi masyarakat yang masih belum Stabil pasca ditariknya urusan Pertambangan ke Pusat,mengakibatkan berkurangnya kunjungan atau mobilitas penduduk ke daerah.Itu juga menjadi indikator yang berdampak kepada penurunan skor pada Dinas Dukcapil,”jelas Nadalsyah.

Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD sesuai dengan ketentuan, sehingga Raperda yang telah diajukan dapat dilanjutkan.setelah diundangkan,kita bisa menyusun peraturan tentang petunjuk teknisnya, yakni Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati. Dengan demikian, peraturan daerah tersebut dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. (SS).