BARITO UTARA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Kabupaten Barito Utara kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat(RDP)dengan Dinas Kesehatan mengenai honor tenaga kesehatan yang belum dibayarkan dan pemerataan pembagian tenaga kesehatan di Desa-desa,telah dilangaungkan pada ruang rapat DPRD,Selasa(31/8/2021).
Rapat Dengar Pendapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara,Sastra Jaya,diikuti lima orang anggota Dewan dari masing-masing Komisi serta dari pihak eksekutif dihadiri,Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda,Direktur RSUD dan Staf BKPSDM.
Saat rapat tersebut dilangsungkan,Politisi dari Partai Nasdem Hj.Nety Herawati,mempertanyakan terkait dengan honor tenaga kesehatan yang masih banyak belum terbayarkan dan pemerataan penempatan tenaga kesehatan di desa-desa.
“Permasalahan apa yang menjadi keluhan para tenaga kesehatan ini, karena dananya belum ada atau belum tersampaikan kepada tenaga honorer tersebut,”ungkapnya saat rapat dilangsungkan.
Menjawab hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Barito Utara,H.Siswandoyo menegaskan,bahwa tidak ada tenaga honorer yang belum dibayar.Bahkan pihaknya,sudah melakukan penyesuaian untuk gajih tenaga honor kesehatan tersebut.
“Kita sudah ada penyesuaian,sesuai dengan UMK yang tadinya dari bulan Januari,sampai Juni gajihnya Rp.1.250.000 per bulan untuk tenaga D3 dan S1.Pada bulan juli sudah kita sesuaikan semua,yakni untuk pendidikan D3 sebesar Rp. 1,8 juta sementara untuk pendidikan S1 gajinya sebesar Rp.2,5 juta,” ungkap Kadis Kesehatan.
Masih lanjut Kadis Kesehatan,memang ada beberapa puskesmas yang mengangkat sendiri TKS ini.Padahal menurut Siswandoyo,jumlah tenaga kesehatannya sudah cukup banyak.”Nanti TKS ini diusulkan ke kita juga tenaganya,yang sudah ada cukup banyak dan ini nantinya bisa jadi permasalahan,”katanya.
Hal ini,sudah ditekankan kemarin dan berdasarkan data update total TKS tersebut ada sebanyak 34 orang.
“Semua ini akan kami usulkan lagi serta mohon dukungan dari para anggota dewan terkait TKS tersebut,”pungkasnya.
RDP yang telah berlangsung selama dua jam itu,DPRD dengan Pemda dan Dinas Kesehatan.Bersama-sama memberi kesimpulan,yakni Dinas Kesehatan Barito Utara lebih aktif mengawasi,kehadiran tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada di desa-desa,se-Kabupaten Barito Utara.
Selanjutnya persediaan obat di Puskesmas sudah terpenuhi,untuk keperluan Pustu tinggal mengamprah obat ke Puskesmas sesuai kebutuhan. (SS).
