Ketua DPP AJMI Sesalkan Tindakan Diskriminatif Oknum Petugas Keamanan Gedung Sate Bandung Larang Sejumlah Awak Media Meliput Kegiatan Gubernur Jabar

0
63

Kota Cimahi – Kamis, 19 Januari 2023 – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Media Independen Indonesia (DPP AJMII), Achmad Syafei kembali menyesalkan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh seorang petugas keamanan Gedung Sate Bandung terhadap sejumlah awak media yang akan meliput kegiatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (16/01/2023) kemarin yang menimpa sejumlah awak media dari dua buah media online.

Seperti dilansir dari media online porosindonesia.co.id, sejumlah awak media dari dua media online dilarang meliput kegiatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jln. Diponegoro No.22, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Akibat ulah oknum tersebut, wartawan kedua media online tersebut terpaksa tidak bisa melaksanakan tugas jurnalistiknya. Sementara itu wartawan dari media yang lain ternyata diperbolehkan meliput.

Menyikapi adanya tindakan diskriminatif tersebut, Ketua DPP AJMII Achmad Syafei mengatakan, “Saya mengecam keras dan sangat menyayangkan atas tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan (Satpam) Gedung Sate dengan melarang liputan wartawan, padahal sangat jelas dalam Undang-undang (UU) Pers No. 40 tahun 1999 pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwa tindakan tersebut ada konsekuensi hukumnya yaitu dapat dipidana penjara paling lama dua tahun.”

Ketua AJMII tersebut mengutip isi UU No. 40 tahun 1999 pasal 18 ayat (1) yang isinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Menurut Achmad, selain itu petugas tersebut juga telah melanggar UU No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Hanya karena tidak tergabung dalam kelompok kerja (pokja) wartawan di lembaga tertentu, bukan berarti wartawan lain tidak boleh meliput. Kalau wartawan dilarang, justru malah terjadi pelanggaran terhadap UU Pers No. 40 tahun 1999 dan juga UU No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saya merasa prihatin dan sangat disayangkan sekali,” pungkas Ketua DPP AJMII tersebut dengan nada prihatin.

Sumber berita: Siaran pers DPP AJMII
Editor : dhw_robhin