Menhub Dudy Pimpin Rakor Kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi
BANYUWANGI | Gempurnews.com – Kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk terus dimatangkan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memimpin langsung rakor kesiapan tersebut fi Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Selasa malam (16/12/2025).
Rakor dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo, KSOP, operator penyeberangan, BPTD, pengusaha kapal, dan mitra terkait.
Menhub Dudy menyampaikan pergerakan masyarakat pada periode Nataru diprediksi akan meningkat signifikan sehingga diperlukan upaya agar layanan penyeberangan selama masa libur bataru berjalan aman dan nyaman.
“Melalui rapat koordinasi kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang ini, kita sepakati langkah-langkah strategis terkait kualitas layanan, serta menjaga standar keselamatan dan keamanan dalam setiap aspek operasional,” ujarnya.
Menhub juga mengingatkan seluruh pihak untuk belajar dari insiden kecelakaan kapal yang menimpa KM Tunu Pratama Jaya dan KM Barcelona beberapa bulan lalu. Tragedi tersebut menjadi pengingat agar pengawasan keselamatan dijalankan tanpa toleransi.
Ditambahkannya, setiap aspek, mulai kelaikan kapal, kesiapan awak, hingga mitigasi potensi cuaca ekstrem diminta dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Lebih-lebih di periode Desember-Januari merupakan puncak musim penghujan.
“Saya mengingatkan agar seluruh pihak senantiasa siaga dalam mengantisipasi berbagai potensi resiko dengan perhatian khusus pada empat aspek utama. Yakni keselamatan dan keamanan pelayaran, kesiapan infrastruktur, keandalan operasional, serta mitigasi terhadap cuaca ekstrim dan kondisi darurat lainnya,” tegas Menhub.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, Pemkab siap mendukung kelancaran arus Nataru baik dari Pulau Jawa menuju Bali dan NTB dan sebaliknya.
“Sebagai daerah penyangga penyeberangan, kami telah melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda Banyuwangi dan menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung kelancaran arus Nataru,” kata Ipuk.
Ipuk memaparkan Pemkab Banyuwangi menyiapkan buffer zone di Terminal Sritanjung dan kawasan Grand Watu Dodol untuk mengurai kepadatan, termasuk lokasi parkir truk logistik agar tidak menumpuk di jalur pantura.
“Kami juga akan menyiapkan posko layanan, fasilitas kesehatan, IGD, ambulans, serta bersinergi dengan Polresta, TNI, dan OPD terkait,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab memperkuat pengamanan perlintasan sebidang kereta api, memasang rambu dan marka tambahan, melakukan edukasi masyarakat, serta berkoordinasi dengan BMKG, BPBD, SAR, dan Pertamina terkait cuaca ekstrem dan ketersediaan BBM.
“Tentunya kami ingin memastikan masa libur Nataru bisa dinikmati dengan aman, nyaman untuk semua masyarakat,” tambah Ipuk.
Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyebut puncak arus diprediksi terjadi pada 21-23 Desember pada periode mejelang Natal dan 28-29 Desember pada periode menjelang Tahun Baru. ASDP telah menyusun skenario pola operasi kapal dengan penyesuaian jumlah armada sesuai tingkat kepadatan penumpang.
“Pada kondisi normal kami operasikan 28 kapal, saat padat 30 kapal, dan saat sangat padat hingga 32 kapal, serta penempatan buffer zone di Ketapang dan Gilimanuk,” ujarnya.
Sementara Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memastikan skenario pengamanan telah disiapkan secara optimal di seluruh jalur transportasi.
“Kami memastikan pengamanan Nataru berjalan optimal mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, baik di jalan tol, jalur arteri, pelabuhan, tempat ibadah, maupun kawasan wisata. Malam ini kami juga menyeberang ke Gilimanuk untuk meninjau langsung jalur darat menuju Bali,” tegasnya.
Rakor tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Danantara, Ditlantas Polda Jatim, Dishub Provensi Jatim, ASDP Ketapang, Kapolresta Banyuwangi, Danlanal Banyuwangi, Kapolres Jembrana, Dishub Jembrana, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), dan stakeholder terkait lainnya. (*)
