Komisi III DPRD Kota Probolinggo Dorong Percepatan Sekolah Rakyat dan Perjuangkan Kesejahteraan Guru Ngaji
Probolinggo,
Komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam memperkuat layanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat menjadi sorotan Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, dewan menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat serta peningkatan kesejahteraan guru ngaji agar menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kota Probolinggo bersama Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Selasa (14/7/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, SH, MH, mengatakan pembahasan kali ini merupakan lanjutan rapat bersama OPD mitra. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah keberlanjutan Program Sekolah Rakyat.
Menurut Muchlas, sebelumnya sempat muncul rencana agar peserta didik Sekolah Rakyat Kota Probolinggo menjalani proses belajar di Kota Pasuruan. Namun, berkat komunikasi dan langkah cepat yang dilakukan Kepala Dinas Sosial, akhirnya proses pembelajaran dapat dilaksanakan di Kota Probolinggo.
“Yang paling menarik dalam pembahasan tadi adalah terkait Sekolah Rakyat. Awalnya siswa direncanakan belajar di Pasuruan, namun setelah dilakukan komunikasi oleh Kepala Dinas Sosial, akhirnya proses pembelajaran bisa dilaksanakan di Kota Probolinggo. Ini merupakan langkah yang sangat positif dan patut diapresiasi,” ujarnya.
Muchlas menjelaskan Komisi III sebelumnya telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan kesiapan pelaksanaan program tersebut. Ia mengapresiasi respons cepat Dinas Sosial yang segera menindaklanjuti berbagai masukan sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung di Kota Probolinggo.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti kesiapan pembangunan fasilitas permanen Sekolah Rakyat di kawasan Gedung Asem. Menurutnya, pemerintah daerah harus bergerak cepat agar peluang pembangunan tidak beralih ke daerah lain yang juga tengah mempersiapkan program serupa.
Dalam pembahasan bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat, Komisi III turut mencermati usulan kenaikan insentif guru ngaji pada tahun anggaran 2027. Meski terdapat peningkatan dibanding tahun sebelumnya, besaran yang diusulkan dinilai masih belum memenuhi harapan.
“Kami melihat memang ada kenaikan untuk guru ngaji pada tahun 2027, tetapi belum begitu signifikan. Nanti akan kami perjuangkan melalui rekomendasi Komisi III agar bisa ditingkatkan lagi sebagaimana perjuangan yang telah kami lakukan pada pembahasan anggaran tahun sebelumnya,” tegas Muchlas.
Melalui pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 ini, Komisi III DPRD Kota Probolinggo menegaskan komitmennya mengawal seluruh program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar pelaksanaannya berjalan optimal dan didukung alokasi anggaran yang memadai.
