Cegah Krisis Sampah, Bupati Sidoarjo Tegaskan Tanggung Jawab mulai Dari RT Dan Masyarakat
Sidoarjo | Gempurnews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tengah memperkuat upaya penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Upaya itu dilakukan dengan melakukan pemetaan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle
(TPS 3R) yang ada di berbagai wilayah.
Selain pemetaan, upaya penanganan sampah juga ditingkatkan dengan penguatan sistem pengelolaan berbasis digital, serta peningkatan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah krisis kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon yang diproyeksikan hanya mampu menampung sampah hingga tujuh tahun ke depan jika pola pengelolaan saat ini tidak segera dibenahi.
Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, RT, hingga masyarakat.
“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” ujar Subandi saat audiensi dengan Tim DLHK terkait TPS3R di Opsroom pada Senin (8/5/2026).
la menegaskan seluruh kebijakan penanganan sampah akan dipetakan berdasarkan kebutuhan di lapangan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, langkah pembenahan harus segera dimulai agar persoalan sampah tidak semakin besar di masa mendatang.
“Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.
Subandi juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memanfaatkan sistem dashboard digital dalam pengelolaan persampahan. Sistem tersebut akan digunakan untuk memantau kondisi TPS 3R, pelayanan pengangkutan sampah, hingga tingkat retribusi yang dibayarkan masyarakat.
“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga minta tolong Kominfo untuk membantu dari sisi teknologi informasinya,” katanya.
Selain penguatan sistem digital, Pemkab Sidoarjo juga akan melakukan pemetaan terhadap seluruh TPS 3R yang ada untuk menentukan kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penganggaran dalam upaya meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di tingkat desa.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Sebanyak 534 ton atau 59 persen di antaranya masih dibuang langsung ke TPA setiap hari.
Sementara itu, volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen. Persoalan lain yang masih menjadi perhatian adalah praktik pembuangan sampah liar. Tercatat sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen sampah harian warga masih belum
terkelola dengan baik dan dibuang di lokasi yang tidak semestinya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sidoarjo menyiapkan program peningkatan fasilitas TPS 3R. Sebanyak Rp4,02 miliar disiapkan untuk
mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang telah berjalan baik. Selain itu, Rp14,12 miliar akan dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R berkinerja sedang melalui pengadaan mesin pemilah, conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga.
Evaluasi yang dilakukan DLHK, dari total 210 TPS 3R yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 86 TPS 3R masih berkinerja rendah dan 25 TPS 3R lainnya tidak aktif. Padahal TPS 3R menjadi ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga yang saat ini melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga yang terlayani.
Dalam mendukung penegakan aturan, Subandi juga meminta pemerintah desa memperkuat pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan.
Salah satu langkah yang akan didorong adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan pembuangan liar serta penerapan sanksi bagi pelanggar.
“Kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Setiap desa perlu menyiapkan CCTV di lokasi-lokasi rawan dan mekanisme penindakan akan kita siapkan,” ujarnya.
Melalui penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo optimistis target mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan asri dapat tercapai sekaligus menghindarkan daerah dari ancaman krisis sampah di masa mendatang.
“Kita ingin mewujudkan Sidoarjo yang asri. Semua pihak harus terlibat karena persoalan sampah adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” tutupnya. (Yl)
