Ketua Fraksi PKB H.Eko Purwanto Dorong Pemerataan Infrastruktur di Seluruh Kota Probolinggo
Probolinggo,
Komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara tepat sasaran kembali menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Melalui forum tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan sejumlah catatan penting, terutama terkait pemerataan pembangunan dan manfaat nyata program pemerintah bagi masyarakat.
Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, Senin (29/06/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, didampingi Wakil Ketua I DPRD Abdul Mujib dan Wakil Ketua II DPRD Santi Wilujeng Prastyani. Hadir pula Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Hj. Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kota Probolinggo.
Dalam penyampaiannya, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Probolinggo, H. Eko Purwanto, S.Ap., menegaskan bahwa Fraksi PKB memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Probolinggo.
“Setelah kami sampaikan dalam pandangan umum Fraksi PKB tadi, ada beberapa catatan, termasuk soal pembangunan yang harus ada pemerataan. Jangan hanya terpusat di satu wilayah, tetapi juga wilayah lain agar tidak terjadi kesenjangan,” ujar H. Eko Purwanto.
Menurutnya, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah harus direncanakan secara matang sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Ia mengingatkan agar setiap program pembangunan tidak dilaksanakan hanya berdasarkan kebutuhan sesaat atau spontanitas.
“Dengan pembangunan itu terkesan pemerintah sekarang tidak ada perencanaan sebelumnya dan hanya atas dasar spontanitas. Kami khawatir ke depan akan menjadi permasalahan-permasalahan lanjutan apabila pembangunan tersebut tidak terselesaikan dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKB juga meminta penjelasan terhadap sejumlah perbedaan data dan capaian yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban APBD. Menurutnya, kejelasan informasi tersebut sangat penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Lebih lanjut, H. Eko Purwanto menekankan bahwa seluruh anggaran yang telah dialokasikan melalui APBD harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Program-program pemerintah harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga Kota Probolinggo.
“Harapan kami, apa pun yang menjadi APBD dan anggaran yang telah digunakan ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Program pemerintah harus benar-benar berimbas secara langsung kepada masyarakat. Itu yang menjadi harapan kami,” pungkasnya.
Melalui berbagai masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi, DPRD Kota Probolinggo berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menghasilkan evaluasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun mendatang.
