Fraksi Nasdem Ellyas Aditiawan Sampaikan Sejumlah Catatan Strategis di Paripurna APBD 2025
Probolinggo,
Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Probolinggo memberikan sorotan tajam terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi NasDem menyampaikan berbagai catatan, evaluasi, serta pertanyaan strategis kepada Pemerintah Kota Probolinggo. Senin (29/06/2026).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib dan Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Santi Wilujeng Prastyani. Turut hadir Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Probolinggo Hj. Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Budiono Wirawan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta unsur terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, juru bicara Fraksi Partai NasDem, Ellyas Aditiawan, S.I.Kom., terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Probolinggo atas keberhasilannya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun demikian, menurut Fraksi NasDem, capaian opini WTP tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan berbagai persoalan yang masih terjadi dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah. Oleh karena itu, Fraksi NasDem mengajukan sejumlah pertanyaan yang nantinya akan menjadi bahan pendalaman dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo.
Pada bidang pemerintahan, Fraksi NasDem mempertanyakan realisasi anggaran penegasan batas wilayah kelurahan, efektivitas penggunaan dana kelurahan dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, hingga ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi indikator kinerja pemerintah.
Di bidang perekonomian dan pembangunan, Fraksi NasDem menyoroti efektivitas pengendalian inflasi daerah yang dinilai masih menghadapi tantangan akibat fluktuasi harga bahan pokok. Selain itu, Fraksi NasDem juga meminta penjelasan terkait kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyebab rendahnya progres sejumlah proyek strategis daerah.
Tidak hanya itu, Fraksi NasDem juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Keterlambatan proses lelang proyek strategis, potensi gagal tender, hingga efektivitas sistem pengadaan elektronik menjadi beberapa poin yang dinilai perlu mendapat evaluasi serius agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan.
Pada sektor keuangan daerah, Fraksi NasDem menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset pemerintah daerah, serta penyelesaian piutang pajak yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Sementara itu, pada bidang perencanaan pembangunan, Fraksi NasDem mempertanyakan konsistensi dokumen perencanaan daerah yang kerap mengalami revisi, efektivitas anggaran riset dan inovasi daerah, serta capaian target penurunan angka stunting dan kemiskinan yang dinilai belum maksimal.
Fraksi NasDem juga menaruh perhatian terhadap sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan. Pemerataan bantuan pupuk dan bibit pertanian, kualitas pembangunan jaringan irigasi, serta peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi beberapa hal yang dianggap perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Di bidang perhubungan, Fraksi NasDem mempertanyakan kebocoran retribusi parkir, efektivitas pemeliharaan fasilitas lalu lintas, serta pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih menjadi persoalan di lapangan.
Selain itu, sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata juga tak luput dari sorotan. Fraksi NasDem meminta penjelasan mengenai dampak nyata kegiatan kepemudaan dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia generasi muda Kota Probolinggo.
Pada sektor perpustakaan dan kearsipan, Fraksi NasDem mempertanyakan efektivitas anggaran pengadaan buku, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, hingga optimalisasi layanan perpustakaan keliling dan sistem digitalisasi arsip daerah.
Mengakhiri pemandangan umumnya, Ellyas Aditiawan menegaskan bahwa seluruh pertanyaan dan catatan yang disampaikan Fraksi Partai NasDem merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Fraksi Partai NasDem berharap seluruh pertanyaan ini dapat dijawab secara komprehensif dalam pembahasan selanjutnya sehingga pelaksanaan APBD benar-benar berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo,” tegas Ellyas Aditiawan.
Rapat Paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus memastikan bahwa seluruh program pembangunan daerah berjalan sesuai target serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Probolinggo
