PD PABPDSI Lumajang Gelar Rakerda 1 dan Resmikan gerakan aktifivasi tertib administrasi BPD
Lumajang, Gempurnews com/ Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Gelar Rapat Kerja 1 di Suhanto Agro desa Kebon Agung kecamatan Sukodono kabupaten Lumajang.
Didalam acara tersebut disertakan dan dilaksanakan peresmian gerakan aktifivasi mandiri pembiasaan tertib administrasi BPD oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.
Kegiatan Rakerda 1 tersebut dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Pengurus Provinsi PABPDSI Jawa Timur, Forkopimda Lumajang, Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur serta 198 Ketua BPD se Kabupaten Lumajang.
Dalam sambutannya Ketua PD PABPDSI Lumajang, bertujuan supaya kegiatan tersebut agar bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik juga bersih sekaligus agar BPD di Lumajang bisa melaksanakan tertib administrasi.
” Kemudian tujuanya kegiatan ini agar BPD sekabupaten Lumajang bisa melaksanakan tata kelola pemerintahan desa dengan baik dan benar ” terang Hisbullah Huda, Sabtu (15-02-2025).
Menurut keterangan Budi Sarwoto Kepala DPMD Jatim mengapresiasi adanya, kegiatan tersebut semoga bisa dapat dikembangkan untuk memberikan masukan bagi pemerintah dari bawah serta selaras dengan program Provinsi Jawa Timur.
” Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini sehingga harapannya administrasi di desa semakin baik ” terang Budi Sarwoto.
Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan Kemendesa PDTT, Dr. Dwi Rudi Hartoyo, S.Sos., M.Si akan merencanakan bulan pendataan program desa yang akan melibatkan BPD.
” Kita akan melakukan bulan pendataan desa yang akan rencana dilaksanakan mulai bulan Maret 2025 ” ujar Dwi Rudi Hartoyo.
Sekretaris Dirjen bina pemerintahan desa Kemendagri, Murtono,SSTP, M.Si menyampaikan Dana Desa harus mendukung program ketahanan pangan melalui penggunaan anggaran 20 persen.
Selain itu, BUMDES menjadi penyuplai program makan bergizi gratis yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah.
” Anggaran dana desa harus mendukung program ketahanan pangan dengan alokasi anggaran 20 persen” Jelas Murtono.(Djk.P)
