Janji Bupati 100 Hari Kerja Menjadi Sorotan Masyarakat
Gempurnews | Pemalang – Memasuki akhir periode 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pemalang,menjadi sorotan tajam dari kalangan masyarakat Pemalang.
Perwakilan tokoh masyarakat Pemalang yang tidak mau disebut nama nya, secara terbuka mempertanyakan sejauh mana realisasi program program prioritas yang di janjikan Bupati dan Wakil Bupati saat berkampanye dan sejak di lantik pada tanggal 20 Februari 2025.
Perwakilan tokoh masyarakat Pemalang menilai hingga saat ini sejumlah janji dan komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat belum menampakan hasil yang kongkret di Kabupaten Pemalang.
Padahal menurutnya program 100 hari kerja merupakan langkah awal yang semestinya mencerminkan keseriusan dan tanggungjawab pemerintah dalam msmenuhi janji politiknya.
Berikut beberapa program unggulan yang di janjikan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang :
- Seragam Sekolah dan LKS gratis
- Jalan halus merata
- Revitalisasi Penyediaan air bersih
dari hulu sampai hilir - Penyediaan lapangan kerja melalui
Padat karya - Bantuan Modal usaha UMKM
- Wi-Fi gratis setiap desa
- Satu ambulance satu desa
- Jaminan ketersediaan bibit unggul
dan Pupuk murah - Bantuan kendaraan operasional
Pondok pesantren
10.Intensif untuk guru honorer, TPQ,
Madin dan Marbot
11.Santunan Kematian 3.000.000
12.Pembukaan Pintu Tol Sewaka
Dari beberapa program yang dijanjikan sampai dengan saat ini belum terlihat adanya langkah nyata kemajuan di Kabupaten Pemalang.
Dalam kapasitasnya sebagai masyarakat Pemalang, menyampaikan kritik ini sebagai bentuk partisipasi publik dan bagian dari proses demokrasi, dan kami hanya memastikan bahwa janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat Pemalang tidak berhenti sebagai retorika belaka. “jelasnya.
Senada yang disampaikan Teguh Suwito.R.,CFLE., CPLA., selaku LBH RHI.
Waktu seratus hari memang terlalu singkat, tetapi seharusnya cukup untuk menunjukan langkah awal yang jelas.
Dan kami berharap dengan akan berakhirnya masa 100 hari kerja,masyarakat Pemalang mananti kejelasan Pemerintah daerah dan diharapkan segera menyampaikan laporan pencapaian serta langkah langkah tindak lanjut yang akan di tempuh ke depan.
Dan kami masyarakat Pemalang tidak menuntut semuanya selesai dalam 100 hari kerja,namun setidaknya ada pijakan awal yang kongkret dan bisa di verifikasi publik.”tutupnya.
(yn26)
