Dugaan aktivitas Pencurian Kabel Optik Bawah Tanah di Grogol Kediri, LSM Ratu: Kapolresta Kota Kediri Harus bertanggung jawab
Kediri, Jatim – Pencurian kabel serat optik (fiber optik) bawah tanah pinggir jalan merupakan tindak kriminal yang sering terjadi dengan berbagai modus operandi untuk mengelabui warga dan petugas.
Penggalian Ilegal Untuk kabel bawah tanah, sindikat biasanya melakukan penggalian pada malam hari atau dini hari untuk menghindari pengawasan.
LSM Ratu menghimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi surat tugas atau identitas resmi jika melihat aktivitas teknisi yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Jika ditemukan indikasi pencurian, segera laporkan kepada pihak berwajib atau melalui saluran pengaduan operator terkait.
Terkait hal tersebut, Ketua LSM Ratu Saiful Iskak menjelaskan terkait aktifitas yang diduga ilegal, dan adanya penggalian pinggir jalan yang menarget pengambil kabel optik.
“Dari hasil informasi tim investigasi, LSM Ratu sempat menemukan dugaan aktivis ilegal penggalian pinggir jalan yang menarget pengambil kabel optik Tkp mulai SMP 2grogol smpai pasar gringing, jarak kurang lbih ada 1 km lebih di wilayah hukum polresta kota kediri kec,grogol Kabupaten Kediri,” ucap saiful
Pencurian kabel optik bawah tanah pinggir jalan merupakan tindak pidana serius yang merugikan infrastruktur publik.
Saiful Iskak berpesan, tindakan yang dapat dilakukan warga jika melihat aktivitas mencurigakan berupa penggalian atau pemotongan kabel di pinggir jalan, terutama saat jam malam atau siang hari oleh pihak yang tidak berseragam resmi, warga disarankan segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atau berkoordinasi dengan petugas keamanan setempat.
“Pencurian kabel optik atau kabel fiber optik di dalam tanah pinggir jalan, terutama yang merupakan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Telkom, secara hukum pidana dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan negara,” Terangnya.
“Kabel optik dan tiang jaringan yang terpasang di dalam tanah pinggir jalan seringkali merupakan aset milik perusahaan BUMN. Kerusakan atau kehilangan barang milik BUMN dianggap sebagai kerugian negara karena mengurangi nilai aset dan mengganggu operasional vital. Hukum pidana tidak hanya menyasar pencuri, tetapi juga penadah yang membeli kabel hasil curian,” Tutur Ketua LSM Ratu tersebut.
