Home Blog Page 1457

Ketua DPD RI, Biang Masalah Solar Karena Penetapan Kuota BPH Migas Yang Salah

Gempur News.com
-
0
Ketua DPD RI, Biang Masalah Solar Karena Penetapan Kuota BPH Migas Yang Salah

SURABAYA-Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan biang masalah kelangkaan bahan bakar jenis Solar Subsidi di Indonesia adalah karena penetapan kuota yang dibuat BPH Migas salah. Demikian dikatakan LaNyalla setiba di Surabaya, dalam agenda kunjungan kerja ke Jawa Timur, Kamis (31/3/2022).

“BPH Migas tidak memperhitungan kenaikan belanja konsumsi masyarakat, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di tahun 2022. Bahkan tidak menghitung mudik dan balik Lebaran di akhir April dan awal Mei 2022,” tandas LaNyalla.

Faktanya, lanjut Senator asal Jawa Timur itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi itu malah menurunkan kuota tahun 2022 dibanding kuota tahun 2021. “Ini kan aneh. Dirut Pertamina sudah sampaikan, kuota turun 5 persen dari kuota tahun 2021. Sementara ada kenaikan permintaan aktivitas logistik di tahun 2022,” tandasnya.

Kelangkaan Solar yang juga terjadi di Jawa Timur juga menjadi perhatian LaNyalla. Menurutnya, Gubernur Khofifah sampai membuat surat kepada Kepala BPH Migas di Jakarta, untuk meminta tambahan kuota Solar Subsidi untuk Jatim.

“Kasus Jatim coba kita lihat. Tahun 2021 mendapat kuota 2.352.388 kilo liter. Tapi 2022 diberi jatah 2.281.581 kilo liter. Malah turun kan. Karena itu Gubernur Jatim minta tambahan kuota 306.045 kilo liter. Dan ini diberlakukan nasional. Diturunkan,” ungkapnya.

Dikatakan LaNyalla, mekanisme penetapan kuota Solar Subsidi oleh BPH memang salah satunya mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Selain berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Tetapi juga memperhatikan usulan kebutuhan dari pemda.

“Saya tidak tahu, mengapa kuota Solar Subsidi malah diturunkan di saat Pandemi mulai declined. Apakah karena pemerintah tidak punya kemampuan anggaran? Ini yang belum terungkap. Alasan menurunkan kuota di tahun 2022,” imbuhnya.

Untuk itu, LaNyalla meminta Komite II DPD RI untuk memanggil BPH Migas agar menjelaskan alasan apa mereka menetapkan kuota Solar Subdisi tahun 2022 lebih sedikit dari tahun 2021.

Soal spekulasi adanya kebocoran Solar Subsidi ke industri sebenarnya tidak signifikan. Karena dari total dari kebutuhan nasional Solar, kebutuhan industri hanya di kisaran 2 persen. Sisanya 98 persen tersalurkan ke SPBU.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengungkapkan penyebab kelangkaan Solar Subsidi di sejumlah daerah akibat permintaan yang naik, sementara kuota tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Menurut Nicke, terdapat kenaikan permintaan 10 persen karena meningkatnya aktivitas logistik. Namun, kuota solar lebih rendah 5 persen dibanding tahun 2021.
Nicke mengatakan, tahun ini kuota solar ditetapkan sebesar 14,09 juta kilo liter, namun dirinya memprediksi permintaan sebesar 16 juta kilo liter. ( Sony)

Pemkab Gelar Rakerda Bangga Kencana 2022

Gempur News.com
-
0
Pemkab Gelar Rakerda Bangga Kencana 2022

PROBOLINGGO –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP2KB) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tahun 2022 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (31/3/2022).

Rakerda ini dihadiri oleh Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko bersama perwakilan Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sukamto, Kepala Bidang PP & KK DP3AK Provinsi Jawa Timur Siti Cholisoh.

Kegiatan yang mengambil tema “Membangun Kebersamaan Wujudkan Probolinggo Sehat Tanpa Stunting” ini melibatkan sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, Camat dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, kepala puskesmas, penyuluh, swasta, organisasi profesi, ormas pemuda dan keagamaan di Kabupaten Probolinggo.

Dalam Rakerda Bangga Kencana tahun 2022 ini dilakukan penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan stunting di Kabupaten Probolinggo oleh Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko bersama dengan Forkopimda Kabupaten Probolinggo.

Kepala DP2KB Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesamaan persepsi, komitmen, memperkuat sinergitas dalam penurunan stunting di wilayah Kabupaten Probolinggo dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan .

“Sebelum Rakerda ini, kemarin 30 Maret 2022 telah dilakukan kegiatan Pra Rakerda Bangga Kencana 2022 di ruang Bentar Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Dalam Pra Rakerda jelas Anang, ada beberapa hal yang telah disepakati untuk ditindak lanjuti diantaranya data permasalahan berkaitan penurunan stunting (angka stunting, angka pernikahan anak, angka keluarga beresiko stunting dan tim pendamping keluarga).

“Stunting adalah permasalahan serius yang harus ditangani secara bersama semua elemen dengan konvergensi perencanaan, penganggaran dan kegiatan, menata sistem data dengan menyepakati data PK21 DP3AP2KB sebagai data sasaran bersama intervensi, penataan kelembagaan dengan pembentukan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Tingkat kabupaten, kecamatan dan desa,” jelasnya.

Salah satu titik permasalahan adalah tingginya pernikahan anak/dini, komitmen yang terbangun mengakkselerasi kursus catin dan bersertifikat sebagai prasarat ijin nikah dengan membuat MoU dengan Kemenag serta revisi Perbup Nomor 16 tahun 2017 Tentang Kursus Catin.

“Pendampingan pola asuh dengan revitasasi posyandu dengan mengupayakan semua posyandu memiliki fungsi layanan kesehatan, tumbuh kembang dan PAUD serta menjadikan kader posyandu adalah kader desa yang terfasilitasi Dana Desa berdasar mandatory yang tekah ditetapkan. Serta bersepakat OPD terkait melakukan intervensi sesuai kegatan yang dimiliki dalam pengentasan kemiskinan pada keluarga beresiko stunting,” tegasnya.

Sementara Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah elemen strategis Negara. Sebab SDM adalah sasaran sekaligus pelaku pembangunan yang dilakukan seperti yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Kabupaten Probolinggo. Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya ditentukan satu sektor, perlu peran semua unsur untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

“Rakerda adalah suatu media koordinasi seluruh pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, swasta maupun organisasi kemasyarakatan. Saya berharap seluruh elemen yang bertanggung jawab dalam pembangunan keluarga kembali duduk bersama menyamakan persepsi, membangun komitmen kembali untuk bersama-sama mencari solusi dan berbuat terbaik bagi Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Menurut Plt Bupati Timbul, perhatian Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap masalah percepatan penurunan stunting menjadi salah satu prioritas karena stunting merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia, sehingga dengan kata lain Kabupaten Probolinggo masih mempunyai pekerjaan rumah mendasar dalam peningkatan kualitas SDM.

“Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah usia dua tahun yang disebabkan kekurangan gizi pada waktu yang lama (kronis). Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru tampak setelah bayi berusia 2 tahun,” terangnya.

Plt Bupati Timbul menegaskan stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi dan berpotensi meningkatkan angka keluarga miskin yang saat ini sedang menjadi permasalahan dan sedang diupayakan ditanggulangi.

“Pencegahan stunting jauh lebih penting dibandingkan penanganan stunting itu sendiri. Stunting menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan ditanggulangi secara terpadu dan terintegrasi melalui kolaborasi semua pihak, pemerintah, pengusaha swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat dan yang paling berperan adalah dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai individu atau pribadi,” pungkasnya.(Ali)

Kapolres Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Serentak di Sawaran Lor Klakah

Gempur News.com
-
0
Kapolres Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Serentak di Sawaran Lor Klakah

LUMAJANG – Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, S.I.K M.H. meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi Covid – 19, di balai Desa Sawaran Lor Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Jawa Timur, Kamis (31/3/2022).

Turut mendampingi diantaranya Kapolsek Klakah Iptu Khoirin, Batituud Koramil 0821/05 Serka Anggik, Sekcam Klakah Dadang, Kepala Puskesmas Klakah drg. Tutut Prihatini dan Kades Sawaran Lor Didik Hermanto beserta staf.

Kegiatan vaksinasi tersebut serentak dilaksanakan dan ditinjau langsung melalui zoom meeting oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, yang bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian dalam proses akselerasi vaksinasi dosis 3 atau booster khususnya bagi para lansia.

Dalam kesempatan itu, Kapolres mengatakan, dari hari ke hari jumlah pencapaian vaksinasi khususnya di Kecamatan Klakah semakin meningkat.

Tentunya hal itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi semakin baik. Dengan demikian upaya Pemerintah dalam mengakhiri pandemi bisa secepatnya terlaksana.

“Tadi juga dilaksanakan zoom dengan bapak Wakapolri, tentang percepatan vaksinasi yang dilakukan di balai Desa Sawaran Lor. Dimana merupakan bentuk upaya percepatan vaksinasi, guna antisipasi serta mencegah penularan virus Covid – 19 varian baru yakni Omicron yang sedang melanda bangsa Indonesia,” kata Kapolres.

Dalam kegiatan itu, sebanyak 92 orang memperoleh vaksin. Terbagi dari vaksin dosis 1 sebanyak 34 orang, vaksin dosis 2 sebanyak 36 orang dan vaksin dosis 3 sebanyak 22 orang.

Kapolres meminta, pada anggotanya untuk terus bersinergi dengan stakeholder terkait, dalam tahapan sosialisasi tentang tujuan vaksinasi, sehingga masyarakat sadar, bahwa vaksin itu bermanfaat pada diri dan orang lain disekitarnya.

“Jangan gampang menerima informasi yang belum tentu benar atau hoax. Vaksinasi itu baik, meningkatkan daya tahan tubuh atau memperkuat anti bodi,” imbuh Kapolres.

Sementara Kapolsek Klakah Iptu Khoirin menambahkan, kegiatan digelar di 2 lokasi. Satu diantaranya di Puskesmas Klakah.

Adapun perolehan vaksinasi di puskesmas dosis 1 sebanyak 35 terbagi dosis umum sebanyak 22 sementara lansia sebanyak 35. Kemudian, dosis 2 sebanyak 102 terbagi diantaranya dosis umum sebanyak 69 sementara lansia 33. Juga, dosis 3 sebanyak 130 terbagi dosis umum sebanyak 74 sedangkan dosis lansia sebanyak 56.

“Jadi global, perolehan vaksinasi hari ini sebanyak 359 orang divaksin. Hasilnya semakin banyak, kami ucapkan terimakasih pada semua pihak yang terlibat dan mendukung, dan masyarakat yang secara tidak langsung mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan Covid – 19,” tutup Iptu Khoirin.(Bamb)

Karuniawan PS, Ketua Terpilih APIDA, Dorong Pengembangan Budidaya Perlebahan

Gempur News.com
-
0
Karuniawan PS, Ketua Terpilih APIDA, Dorong Pengembangan Budidaya Perlebahan

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik Deklarasi dan Kongres 1 Asosiasi Perlebahan Indonesia (APIDA) Jawa Timur.

Hal ini sebagai bagian dari dukungan terhadap kelompok masyarakat sekitar hutan, baik yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan, atau Kelompok Tani Hutan agar dapat meningkatkan kapasitas keterampilan pengolahan pasca panen.

Tak hanya itu, dukungan Pemprov Jatim juga berupa fasilitasi dan pembinaan dalam pemberian bantuan alat ekonomi produktif berupa mesin pengolahan madu, fasilitasi perizinan produk yang dihasilkan, peningkatan mutu kemasan dan fasilitasi pemasarannya.

Hal ini dikatakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov Jatim, Benny Sampirwanto, saat Deklarasi dan Kongres 1 APIDA Jatim, di Foresta Resort Prigen Pasuruan, Kamis (31/3/2022).

Menurutnya, saat ini potensi pengembangan bisnis madu sangatlah prospektif. Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi besar untuk pengembangan usaha perlebahan, sebanyak 6 dari 7 spesies lebah madu di dunia ada di Indonesia,
dengan Luas daratan 193 juta hektar dan luas hutan 143 juta hektar.

Tak hanya itu, Indonesia juga mempunyai sumber daya alam lahan yang luas untuk pengembangan budidaya lebah madu. Dengan Iklim tropis serta 115 jenis tanaman penghasil nectar sebagai pakan lebah (bee forage) Indonesia berpotensi untuk memproduksi madu sekitar 80.000-200.000 ton madu dalam setahun.

“Dari sini kita bisa melihat bahwa usaha budidaya lebah madu masih sangat potensial untuk terus dikembangkan, dukungan keberadaan kawasan hutan negara seluas 1,36 juta hektar di Jawa Timur, serta 600 ribuan hektar hutan rakyat yang tersebar di kabupaten/kota merupakan sumber pakan lebah dan sumber nectar alami yang produktif,” ujar Benny.

Bennypun berharap, keberadaan APIDA ini dapat menjadi wadah dan tempat berdiskusi para pegiat, usahawan dan masyarakat perlebahan di Jawa Timur. hal ini terutama dalam pengembangan mutu, kesepahaman etika dalam berusaha dan peningkatan pangsa pasar.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Perlebahan Indonesia (API), Dr dr James Hutagalung, M.Kes, mengatakan tujuan dari kongres ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi dan sinkronisasi antar stake holder perlebahan.

Sedangkan program jangka panjang APIDA, yakni membangun technopark berupa budidaya produksi, ekowisata dan pusat edukasi perlebahan.

Tak hanya itu, program lainnya, yakni mengelola klinik medis terapi perlebahan, serta sebagai pusat studi perlebahan dan standarisasi produk, juga sebagai pusat pengembangan sumberdaya manusia dan masyarakat pinggir hutan.

“Kami ingin APIDA Jatim menjadi unggul sebagai pusat studi lebah dan standarisasi produk lebah nasional,” ujar James Hutagalung.

Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Timur, Karuniawan Purwanto Sanjaya, yang juga sebagai ketua APIDA terpilih, mengapresiasi semua pihak yang selalu konsen dan eksis dalam pengembangan budidaya Perlebahan, hal ini menurutnya dapat banyak manfaat yang didapat, baik secara ekonomi dan tetap menjaga alam, karena dalam pelaksanaan bisnis tersebut tidak sampai merusak lingkungan

Termasuk kerjasama dengan LMDH bisa lebih dioptimalkan, dan dirinya siap memfasilitasi APIDA untuk mempermudah kerjasama dengan lembaga tersebut.

” Semoga nantinya APIDA bisa memberdayakan LMDH, sehingga meningkatkan pendapatan para petani hutan, dan dengan demikian mereka akan ikut menjaga kelestarian hutan itu juga,” Ujar ketua APIDA terilih Karuniawan Purwanto Sanjaya. (Kompers Divre/Red)

Cegah Kebocoran Anggaran, Gus Muhdlor Gandeng KAD Anti Korupsi Awasi Perusahaan Plat Merah

Gempur News.com
-
0
Cegah Kebocoran Anggaran, Gus Muhdlor Gandeng KAD Anti Korupsi Awasi Perusahaan Plat Merah

SIDOARJO – Upaya Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) dalam mencegah kebocoran anggaran daerah tidak main-main. Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Jawa Timur digandeng untuk ikut mengawasi perusahaan daerah (Perusda) berplat merah milik pemerintah kabupaten (Pemda) Sidoarjo.

Salah satunya adalah Perusda PDAM Delta Tirta. Perusda urusan air minum yang pernah bermasalah urusan hukum itu mulai sekarang pengawasannya melibatkan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Jatim. KAD merupakan komite dibawah naungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan PDAM Delta Tirta dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Jatim Reswanda dengan Direktur Utama Perumda PDAM Delta Tirta Dwi Hary Soeryadi. Kerjasama tersebut ditandatangani pada hari Senin, (28/3) di Kantor PDAM Delta Tirta.

“Kerjasama ini merupakan komitmen kami dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Pengawasan internal lewat APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) juga kita perkuat untuk mencegah kebocoran APBD,” tegas Gus Muhdlor. Rabu, (30/3/2022) di Pendopo Delta Wibawa.

Kerjasama dengan KAD anti korupsi, kata Gus Muhdlor tidak berhenti pada PDAM saja, lembaga berplat merah lainnya juga akan dilihat perkembangannya seperti pengelolaan PD. Aneka Usaha.

“Kedua usaha milik pemkab itu kita dorong mewujudkan good corporate governance. Pelibatan komite advokasi anti korupsi dalam mengawal perusahana daerah merupakan semangat bersama dalam mencegah kebocoran anggaran,” ujarnya.

Sementara itu, ditempat terpisah Direktur Pelayanan Fatihul Faizun menyampaikan, ruang lingkup kerjasama dengan komite advokasi anti korupsi itu mencakup pembangunan manajemen bisnis yang berintegritas, membentuk Anti Corruption Working Group (ACWG) dan gencar melakukan sosialisasi dan kampanye anti korupsi.

Pada pengembangan sektor bisnis akan dilakukan pembinaan dan pengembangan sistem pencegahan korupsi, implementasi buku panduan pencegahan korupsi, peningkatan kesadaran dan budaya anti korupsi.

“Setiap penyelenggaraan kegiatan pembangunan bisnis berintegritas yang dilakukan itu tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan, itu point utama dalam pengawasan dan pencegahan disektor pembangunan bisnis PDAM berintegritas yang termuat di pasal 3 dalam nota kesepahaman,” terang Faizun.

Selain itu, lanjut Faizun, dalam pasal 4 yang didalamnya dibentuk ACWG kegiatannya nanti meliputi pembahasan isu-isu strategis bisnis berkaitan hambatan bisnis terkait tindakan koruptif seperti menghambat perizinan, suap menyuap, pungutan liar, gratifikasi, pemerasan serta kecurangan pada pengadaan barang dan jasa.

“ACWG menjadi forum dialog dalam pemecahan masalah secara partisipatif dan kolaboratif. Kemudian membuat rekomendasi dan tindak lanjut, dan menyampaikan rencana tindak lanjut kepada Bupati dan membahasnya langsung dengan KPK untuk dilakukan Oversight atas rencana aksi pencegahan,” jelas Faizun. (Kominfo/Yl).

Kapolres Bersama Forkopimda Terima Kunjungan Kepala BNPB Di Relokasi Hunian Bagi Penyintas Erupsi Semeru

Gempur News.com
-
0
Kapolres Bersama Forkopimda Terima Kunjungan Kepala BNPB Di Relokasi Hunian Bagi Penyintas Erupsi Semeru

LUMAJANG,- Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D., S.I.K., M.H., bersama Dandim 0821 Letkol Czi Gunawan Indra Y.T mendampingi Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Indah Amperawati, menerima kunjungan kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. Kamis (31/03/2022)siang.

Kunjungan kepala BNPB tersebut dalam rangka melakukan peninjauan dan rapat koordinasi terkait progres pembangunan Huntara dan huntap bagi penyintas erupsi Semeru yang berlokasi di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Turut hadir dala kegiatan tersebut, Danyonif 527 Mayor Inf Ragil Jaka Utama, Ka Balai Prasarana Perumahan Jatim, BPPW Prov Jatim, Kalaksa BPBD Lumajang, Kadin DPKP Lumajang serta Forkopimca Candipuro.

Dalam kesempatan tersebut kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. mengapresiasi progres pencapaian pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap bagi para penyintas erupsi Semeru.

Yang mana sampai dengan saat ini progres pembangunan untuk hunian sementara sudah mencapai 562 unit.

Sementara itu dari target pembangunan 1.951 unit hunian tetap, sampai dengan saat ini sudah terselesaikan sebanyak 1.656 unit.

“Sebanyak 165 unit huntara lengkap dengan huntap telah selesai dan siap dikunjungi tersebar dalam 3 blok lokasi antara lain Dusun Kebondeli selatan sebanyak 65 unit, kebondeli Utara sebanyak 70 unit dan kajar Kuning sebanyak 30 unit” jelasnya

Ia berharap sebelum hari raya nanti , masyarakat yang terdampak sudah bisa menempati hunian di tempat relokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah.

“Progres pembangunan Huntara dan Huntap warga terdampak erupsi Gunung Semeru ini bisa menjadi percontohan pembangunan dalam upaya penanganan pasca bencana di tempat lainnya” tambahnya.

Kapolres Lumajang AKBP Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D., S.I.K., M.H. mengatakan pihaknya akan selalu bersinergi dengan TNI dan stakeholder terkait dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban pada pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanganan pasca bencana.

” Tentunya yang paling utama adalah cipta kondisi harkamtibmas untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, tak hanya itu kita berikan juga dukungan dalam upaya pemulihan psikologis dengan memberikan konseling atau trauma healing kepada para penyintas bencana erupsi Semeru,” pungkasnya (Bamb)

Kapolres Pasuruan Resmikan Bangunan Baru Mapolsek Tosari Kabupaten Pasuruan

Gempur News.com
-
0
Kapolres Pasuruan Resmikan Bangunan Baru Mapolsek Tosari Kabupaten Pasuruan

PASURUAN- Kapolres Pasuruan AKBP Erick Frendriz, S.I.K., M.Si. didampingi Wakapolres Pasuruan, Kapolsek Tosari bersama Tiga Pilar dan para Pejabat Utama Polres Pasuruan meresmikan bangunan Polsek Tosari yang baru, Peresmian ini dilaksanakan di Kec.Tosari, Kab.Pasuruan, Kamis (31/03/2022).

Pembangunan Polsek Tosari yang baru dilakukan karena bangunan yang lama sudah tidak layak huni dikarenakan usia bangunan yang cukup tua dan tempatnya tidak strategis katena terlalu sempit, sehingga dilakukan pembangunan baru yang ukurannya lebih luas dan bangunan yang lebih kokoh serta lokasinya mudah dijangkau oleh warga yg membutuhkan Yanmas.

Dalam sambutannya, Kapolres Pasuruan mengatakan kepada anggota Polsek Tosari bahwa dengan bangunan Mapolsek yang baru ini bisa menambah semangat dalam memberikan pelayanan yang benar-benar ekstra kepada masyarakat di wilayah Kec.Tosari.

“Semoga dengan dibangunnya Polsek Tosari yang baru ini, personil yang bertugas di Polsek Tosari bisa merasakan kenyamanan saat bekerja terutama dalam melayani masyarakat agar lebih ditingkatkan lagi,”ucap Kapolres Pasuruan.

Kapolres Pasuruan melanjutkan, agar anggota Polsek Tosari lebih ketat lagi dalam mencegah aksi kriminalitas maupun aksi tindak pidana yang dapat mengancam Kamtibmas di Kec.Tosari sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Saya berharap bagi personil yang ditugaskan di Polsek Tosari agar dapat melaksanakan tugas dengan baik serta bersosialisasi dan menyatu dengan lingkungan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat merasakan kenyamanan dan keamanan tanpa khawatir terjadi aksi kriminalitas maupun aksi lainnya yang mengancam Kamtibmas di Kec.Tosari,” tutup AKBP Erick Frendriz. (Qomar)

Bupati Sampikan Dua Dokumen kepada DPRD Dalam Rapat Paripurna

-
0
Bupati Sampikan Dua Dokumen kepada DPRD Dalam Rapat Paripurna

BARITO UTARA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Kabupaten Barito Utata, melangsungkan Rapat Paripurna I dalam rangka penyampaian Pidato pengantar Bupati Barito Utara,terhadap Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban ( LKPJ).Bupati Barito Utara tahun anggaran 2021, kepada DPRD Kabupaten Barito Utara,telah dilangsungkan di gedung DPRD,Kamis(31/3/ 2022).

Sidang Paripurna I dipimpin Ketua DPRD barito Utara,Ir.Hj.Mery Rukaini,M.IP didampingi Wakil ketua I dan Ketua II beserta 24 anggota DPRD yang hadir,dihadiri Oleh Eksekutif.Bupati Barito Utara,Sekretaris Daerah,Kepala perangkat daerah,Kapolres Barito Utara,Dandim 1013 Muara Teweh dan Inatansi Vertikal.

Dalam laporannya,Bupati Barito Utara menyampaikan bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan sebesar 0.283 persen menjadi 70.79 angka IPM,angka pengangguran mengalami penurunan dari 5.29 persen menjadi 5.14 persen

Pertumbuhan perkapita mengalami kenaikan sebesar 10.48 persen dan ketimpangan pendapatan mengalami penurunan angka sebesar 8.60 persen.

Bupati Barito Utara,H.Nadalsyah juga menyampaikan,bahwa eksekutif dan legislatif berupaya memenuhi kebutuhan nyata masyarakat sesuai potensi yang ada,sehingga masyarakat dapat dilayani dengan baik,melalui kebijakan anggaran yang tepat terhadap aspirasi masyarakat,sebagai konsekuensi dari kewajiban masyarakat membayar pajak,retribusi dan lain-lain,”tutup Bupati.

Dari akhir rangkaian Sidang Paripurna I.Penyerahan dokumen Pidato Bupati dan dokumen LKPJ tahun anggaran 2021,oleh Bupti Barito Utara,H.Nadalsyah disampaikan ke Ketua DPRD Barito Utara,diterima oleh,Ir.Hj.Mery Rukaini,M.IP. Dihadapan anggota Dewan dan pemerintah daerah. (SS)

Wali Kota-BBPOM Surabaya Teken Komitmen Keamanan Pangan Terpadu

-
0
Wali Kota-BBPOM Surabaya Teken Komitmen Keamanan Pangan Terpadu

PROBOLINGGO – Penandatanganan Komitmen Keamanan Pangan Terpadu antara Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dan Kepala BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Surabaya Rustyawati dilakukan di Gedung Puri Manggala Bhakti, kantor Wali Kota Probolinggo, Kamis (31/3).

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Advokasi Program Keamanan Pangan Nasional Terpadu yang meliputi Program Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang diikuti oleh kepala perangkat daerah dan perwakilan puskesmas terkait.

Menurut Rustyawati, Program Keamanan Pangan adalah urusan bersama sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan. Ia mengatakan ketahanan pangan tidak hanya sebatas pada ketersediaan saja namun juga harus aman.

“Kita tahu bahwa tidak cukup hanya satu daerah itu memiliki ketahanan pangan saja tetapi di dalamnya juga pangan yang ada itu harus aman,” terang Kepala BBPOM Surabaya yang menjabat sejak tahun 2021 itu.

Untuk itu, dirinya mengajak seluruh peserta yang hadir untuk bersinergi menjalankan program prioritas nasional ini. Adapun tujuan dari program Desa Pangan Aman adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa di bidang keamanan pangan.

Selanjutnya, program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) bertujuan untuk memberdayakan dan mendorong kemandirian kader dan komunitas sekolah dalam membangun budaya keamanan pangan di lingkungan sekolah. Di sisi lain, Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, tujuannya untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat.

Disampaikan pula oleh Rustyawati, Kota Probolinggo terpilih menjadi salah satu target dari 6 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan intervensi keamanan pangan terpadu. Berikutnya, akan ditentukan 1 kelurahan, 1 pasar, dan 5 sekolah sebagai lokal khusus (lokus) intervensi ketiga program yang telah disebutkan.

Wali Kota Habib Hadi menyambut baik kehadiran BBPOM Surabaya serta menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Kota Probolinggo sebagai lokasi intervensi Ketahanan Pangan Nasional Terpadu. Menurutnya, menjaga keamanan pangan merupakan sebuah tantangan, salah satu yang dicontohkan oleh wali kota adalah pengawasan pada produk makanan frozen.

“Memang kalau kita bicara masalah pangan dan keamanan pangan ini menjadi tantangan, apalagi sekarang ini banyak masyarakat yang berjualan secara online atau segala macam. Itu tentunya bahan pengawetnya, terlalu lama di frozen, mungkin perlu ada semacam batasan waktu, mungkin tidak boleh lebih dari 1 minggu yang dibekukan supaya sehat,” kata Habib Hadi.

Kepada kepala perangkat daerah terkait yang turut menjadi peserta, wali kota berharap untuk dapat mengambil peran di masing-masing bidang tugasnya. “Jangan hanya sebatas sekarang saja, jadi terus kita lakukan, dari masing-masing PD punya peran masing masing,” terang wali kota.

Komitmen keamanan pangan terpadu ini juga turut ditandatangani sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Diantaranya dari Kepala Bappedalitbang Tartib Goenawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moch. Maskur, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Aries Santoso, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pujo Agung Satrio, Plt Kepala Dinas Kesehatan P2KB dr. NH Hidayati, perwakilan DKUPP, dan perwakilan Bagian Pemerintahan. Agenda dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Bappedalitbang Kota Probolinggo (Ali)

Danramil dan Kapolsek Jombang Beserta Anggota, Kolaborasi Dengan Pemdes Sarimulyo Lakukan Baksos

-
0
Danramil dan Kapolsek Jombang Beserta Anggota, Kolaborasi Dengan Pemdes Sarimulyo Lakukan Baksos

JEMBER -Untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1443 Hijriyah, Pemerintah Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang beserta anggota Koramil dan kepolisian melakukan kerjabakti membersihkan dan pengecatan Musholla At taqwa yang berada di lingkungan Kantor Desa setempat.

Menurut Kepala Desa Sarimulyo, Mashudi, kegiatan semacam ini dilakukan setiap tahun menjelang bulan suci Ramadhan.

Sedangkan dari unsur TNI yang di komandoi oleh Kapten Inf. Agus Suhartoyo selaku Komandan Koramil 0824/27 Jombang, sedangkan dari pihak kepolisian sendiri dipimpin oleh AKP Kusmiyanto, selaku Kapolsek Jombang.

Menurut Kapolsek, kegiatan semacam ini bukan hanya dilaksanakan di Desa Sarimulyo saja, akan tetapi dilakukan bergilir di seluruh desa se- Kecamatan Jombang.

” Sambil silaturahmi, kerjabakti ini kita lakukan keliling ke masing masing desa se kecamatan Jombang,” Ujar AKP. Kusmiyanto. (Jen)

1...1,4561,4571,458...2,428Page 1,457 of 2,428