Home Blog Page 1467

Satresnarkoba Bekuk Pria Bandar Sabu Asal Selok Awar Awar

0

LUMAJANG – Kembali Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang Jawa Timur, mengamankan terduga pengedar sabu. Inisial ‘H’ (35) warga Desa Selok Awar – Awar Kecamatan Pasirian, diamankan berikut barang bukti kemarin sore.

Nampak semakin garang, ungkap kali ini kian menambah catatan tersangka dari ungkap yang dilakukan sebelumnya. Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D. S.I.K., M.H. dikonfirmasi melalui Kasat Resnarkoba AKP Ernowo menegaskan, jangan bermain – main dengan narkoba jika tidak ingin berhadapan dengan hukum.

Ernowo mengutarakan, ungkap kali ini bermula dari informasi yang disampaikan masyarakat, kemudian ditindak lanjuti. Hasilnya, selain mengamankan terduga pelaku, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti, salah satu diantaranya sabu seberat 5,28 gram.

“Saudara ‘H’ ini kami amankan kemarin sore. Tepatnya di pinggir jalan di Dusun Rekesan Desa Bagu Kecamatan Pasirian. Untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan saat ini kami tahan di rutan Mapolres Lumajang,” sebut Ernowo, Rabu (23/3/2022).

Tak hanya mengamankan berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti berupa sabu, polisi juga menyita barang bukti lain berupa klip plastik berisi sabu, 2 buah Handphone beserta SIM-card dan 1 unit mobil.

Modus terduga pelaku terbongkar dan akhirnya berujung terancam di bui. Ernowo menegaskan, jika pihaknya akan terus melakukan pengembangan, guna mengungkap adanya dugaan keterlibatan pelaku lain.

“Yang bersangkutan akan kita kenakan pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 112 ayat (2) No 35 tahun 2009, tentang Narkotika,” imbuh Ernowo. (Bamb)

Lapak Berbagi “URIP URUP” Bentuk Kepedulian Sesama

0

LUMAJANG — Manusia dilahirkan disamping sebagai makhluk individu juga makhluk sosial, yang dalam perjalanannya selalu berinteraksi secara langsung dengan yang lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, masing masing individu akan terikat secara secara sosial dengan lingkungannya, sehingga memunculkan sebuah paradigma positif baik secara pribadi maupun kelompok.

Rasa solidaritas dan empati di antara sesama akan tumbuh dalam jiwa tiap pribadi, jika fenomena ini dikelola dengan baik dan benar akan membuahkan hasil yang baik pula.

Hal ini dibuktikan oleh komunitas sosial, lapak berbagi “URIP URUP” yang berlokasi didesa Yosowilangun Kidul Kabupaten Lumajang.

Setiap hari Rabu pagi, komunitas tersebut menyediakan sayur mayur dan lauk untuk dibagikan kepada warga sekitarnya, dengan secara bergiliran.

Kegiatan tersebut nampak sederhana, akan tetapi gerakan ini merupakan ekspresi jiwa dan nurani, yang dapat memotivasi siapapun untuk meningkatkan rasa empati terhadap orang lain.

Drs. Wimbo Wiyono, MM, salah satu penggagas kegiatan tersebut mengatakan, jika dalam aktifitas Urip Urip ada makna yang cukup dalam, disamping untuk saling berbagi antar sesamanya, dapat menjadikan hal tersebut menggugah budaya adiluhung bangsa ini, yakni budaya gotong royong.

Menurutnya, dalam hidup bermasyarakat harus dibuang jauh jauh ego pribadi dan tidak membedakan latar belakang baik suku, agama, maupun status sosial, dengan demikian akan memunculkan hubungan sosial yang harmonis dan terjalin kerukunan dan kekeluargaan yang mendalam.

Disampaikan oleh Wimbo, jika lapak berbagi Urip Urup, tiap hari rabu pagi menyediakan berbagai sayur mayur yang bisa diambil di lapak oleh warga yang membutuhkan.

“Ini gerakan moral mas, disamping untuk meringankan beban warga di musim Pandemi, juga sekaligus pembelajaran diri untuk selalu berempati sesamanya,” ujar Wimbo, yang juga seorang dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota pisang ini.

Dia bersama teman teman akan terus berupaya mengembangkan kegiatan tersebut, bahkan diharapkan nantinya dapat berkembang ke wilayah lain. ( Udy)

Kapolres Nganjuk, Ingatkan Dustrbutor Tidak Timbun dan Jual Minyak Goreng Di Atas HET

0

NGANJUK – Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jeckson, S.H., S.I.K., M.H. mengingatkan distributor resmi minyak goreng di Kabupaten Nganjuk untuk tidak menimbun atau menjual minyak goreng curah di atas harga eceran tertinggi (HET).

Hal itu disampaikan saat melakukan pemeriksaan ketersediaan stok minyak goreng di PT Sami Mulyo yang merupakan distributor resmi minyak goreng untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, Selasa (22/3/2022).

“Sejauh ini stok minyak goreng di Kabupaten Nganjuk aman dan tidak terjadi kelangkaan. Saya harap kondisi seperti ini bisa terus dijaga, terutama menjelang puasa dan Lebaran nanti agar masyarakat tetap bisa mendapatkan minyak goreng dengan mudah sesuai kebutuhan,” ujar AKBP Boy Jeckson.

Kapolres Nganjuk menambahkan Pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah.

“Jika ada oknum yang dengan sengaja menimbun atau menjual melebehi HET demi meraup keuntungan, pihak Kepolisian pasti akan melakukan penindakan,”tegas AKBP Boy Jeckson.

Pada kesempatan tersebut, AKBP Boy Jeckson meminta masyarakat Kabupaten Nganjuk tidak khawatir mengenai ketersediaan minyak goreng atau bahan kebutuhan pokok lainnya menjelang Ramadan.

“Secara umum, stok pangan di Kabupaten Nganjuk juga masih aman, termasuk menjelang bulan Ramadan. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kami juga terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga,”tambah Kapolres Nganjuk.

Selain itu kata AKBP Boy Jeckson pihak Kepolisian juga terus melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak goreng curah agar hanya dijual kepada masyarakat langsung dan pengusaha UMKM sebagaimana aturan yang ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500,- per kilogram. Penetapan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 11/22 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah per 16 Maret 2022.

Dalam aturan itu juga tertulis bahwa minyak goreng curah hanya boleh dijual untuk konsumen masyarakat serta pengusaha mikro dan kecil.

Adapun industri besar, industri menengah, hingga pengemas dilarang menggunakan minyak curah.(Anwar)

Polda Jatim Terima Penghargaan dari Dirjen KSDAE

SURABAYA — Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) berikan penghargaan pada Kapolda Jawa Timur dan jajaran tahun 2022, pada Selasa (22/3/2022) di Gedung Patuh Mapolda Jawa Timur, atas penegakan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana satwa liar di Provinsi Jawa Timur.

Ir. Wiratno, M.Sc Dirjen KSDAE, Kementerian LHK, menjelaskan. Penghargaan ini diberikan karena pihak kepolisian khususnya Polda Jatim beserta jajarannya telah terbukti membantu penegakan hukum dan pencegahan perdagangan satwa liar di wilayah Jawa.

“Prestasi Polda Jawa Timur saya kira sudah terbukti mulai tahun 2015 sampai dengan 2022 selalu ada proses penegakan hukum, terutama ini proses penghargaan oleh Dirjen kepada jajaran Polda, sebagai rasa terima kasih dan apresiasi Kepada jajaran Polda sampai ke Polresta, Polres dan seluruhnya di seluruh Jawa Timur, bisa menjadi contoh untuk Polda – Polda lain juga,” ucapnya Dirjen KSDAE, Kementerian LHK usai memberikan penghargaan di Gedung Patuh Mapolda Jatim.

Menurutnya Wiratno, penyelundupan satwa dari Indonesia Timur. Terutama paruh bengkok, di Maluku, di Papua, bahkan termasuk cenderawasih, itu masih kerap terjadi.

“Kita sudah mencegah kemarin berhasil di Makassar, penyelundupan yang paling bagus adalah bisa dicegah di Maluku, di Papua. Tapi burung-burung itu masih masuk di kita. Oleh karena itu, terbukti telah dilakukan penegakan hukum dibantu oleh Polda dan jajaran Dirjen Gakum yang di sini, sehingga itu salah satu kriteria,” tandasnya.

Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo dalam sambutannya mengatakan, tanpa koordinasi, komunikasi dan kolaborasi yang baik kejahatan – kejahatan konservasi satwa liar maupun tumbuhan kita tidak dapat melaksanakannya, pemberian penghargaan ini tentunya akan memberikan semangat bagi seluruh anggora di lapangan.

“Penganugrahan yang diberikan oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem kepada Polda Jawa Timur, tentunya ini adalah wujud dari pelaksanaan kerjasama yang baik, tentunya ini akan menjadi motivasi khususnya dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif terkait dengan masalah kejahatan konservasi,” kata Wakapolda dalam sambutannya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Farman mengatakan. Menteri kehutanan hari ini memberikan apresiasi terhadap upaya ungkap yang sudah dilakukan oleh Polda Jatim dan jajaran, baik di polda beberapa perkara yang sudah diungkap. Termasuk dari Polres-polres lebih kurang ada 10.000 hewan tadi yang berhasil kita selamatkan, sebagian kita titipkan ke BKSDA, sebagian dilepas liarkan.

“Tentunya apresiasi yang diberikan oleh Menteri Kehutanan, yang diserahkan oleh Ditjen KSDAE ini dapat memberikan motivasi kepada anggota kami, untuk lebih giat lagi kedepan sedapatnya memberikan atau menangkap pelaku-pelaku yang diduga melakukan penjualan satwa liar termasuk satwa yang dilindungi,” ungkap Kombes Pol Farman.

“Kita tentunya tidak berdiri ya. Polri tentu bekerja bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Bea Cukai biasanya, juga termasuk dari Balai BKSDA sendiri, terhadap adanya info-info perdagangan satwa liar atau perkara-perkara yang terkait dengan undang-undang konservasi,” pungkasnya. (Jono)

Perkuat Mitigasi Bencana, Pemkot Cimahi Bentuk Kelurahan Tangguh Bencana

0

CIMAHI – Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tanggap dan siap siaga pada potensi dan ancaman bencana alam, Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyelenggarakan Pembentukan Kelurahan tanggap bencana pada hari Selasa (22/3/2022) di Aula Kecamatan Cimahi Selatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Camat Cimahi Selatan dan para Lurah di Wilayah Kecamatan Cimahi Selatan.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Salah satu strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).

Dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) masyarakat dilibatkan secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana yang mungkin terjadi di sekitar lingkungannya sehingga terwujud “Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana” (Destana/Katana).

Kelurahan Tangguh Bencana merupakan Kelurahan dengan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana (mitigasi bencana) serta mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana.

Plt. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dalam sambutannya menyebutkan bahwa sasaran dari Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana kelurahan adalah untuk membentuk masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengenali, mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

“Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca bencana,” Tutur Ngatiyana.

Ngatiyana juga menyebutkan dalam kelurahan tangguh bencana masyarakat terlibat aktif dalam proses mitigasi bencana.

“Masyarkat harus turut terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada diwilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan,” tambahnya.

Hasil dan Rumusan dari analisis potensi bencana ini akan membawa implikasi terhadap tanggung jawab pemerintah serta semua komponen ataupun stake holder dalam urusan penyelenggaraan dan penanggulangan bencana.

“Hal tersebut harus kita sepakati bersama-sama,bahwa bencana merupakan urusan bersama tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja tapi menjadi urusan bersama,” tegas Ngatiyana.

Iapun berharap kelurahan tangguh bencana ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat Kota Cimahi untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.

“Semoga kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana, juga dapat dijadikan sebagai bentuk pengabdian tanpa batas dengan tulus ikhlas, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, rela berkorban dan tanpa pamrih,” Tutup Ngatiyana. (Syafei)

LaNyalla: Setelah Ekonomi, Percepatan Sektor Pendidikan Harus Dilakukan Jatim

0

JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut positif kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang
melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat.

Selain menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan ekonomi, LaNyalla juga berharap pelonggaran itu dimanfaatkan dengan baik di sektor pendidikan.

“Saya berharap pelonggaran aktivitas bukan hanya untuk menggenjot perekonomian. Tetapi juga dimanfaatkan sektor pendidikan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sedikit mundur karena pandemi,” paparnya, Selasa (22/3/2022).

Di sektor ekonomi, lanjutnya, percepatan pemulihan dapat
dimulai dari pergerakan ekonomi lokal. Sebab dengan bergeraknya ekonomi lokal bergerak maka akan menggerakkan sektor lainnya.

“Pertumbuhan ekonomi lokal perlu didorong
dengan kebijakan-kebijakan lokal dari setiap daerah kota atau kabupaten, sehingga rodanya bergerak serentak. Kita harus optimistis pemulihan ekonomi bisa terus didorong melalui berbagai langkah bersama,” ujar LaNyalla.

Oleh karena itu LaNyalla meminta Pemprov Jatim untuk berkolaborasi dengan dunia usaha dalam mengakselerasi upaya-upaya membangkitkan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi tidak dapat bergerak begitu saja tetapi memerlukan
kebijakan yang strategis dan mampu mendorong
pelaku usaha di semua lini,” tukas dia.

Sedangkan untuk sektor pendidikan, memang harus segera dimulai dengan pembelajaran tatap muka. Banyak kalangan menganggap, pendidikan dengan sistem belajar online menyebabkan banyak kemunduran terhadap kualitas anak.

“Pandemi membuat pembelajaran tidak maksimal. Makanya setelah ada pelonggaran aktivitas, setelah ekonomi pemerintah daerah perlu mendorong percepatan perbaikan pada sektor pendidikan agar kita tidak
mengalami lost generation,” ujar dia.(Son)

Satresnarkoba Ringkus Dua Pengadar Sabu Asal Jatiroto Dan Randuagung

LUMAJANG,- Tim Satresnarkoba Polres Lumajang berhasil mengamankan dua pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu masing berinisial R (32 ), serta TJ (28).

“ untuk R kita tangkap di rumahnya di Desa Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatiroto sedang TJ berhasil kita amankan di Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang ,” ujar Kasatresnarkoba AKP Ernowo, Selasa (22/03/2022) siang.

Penangkapan keduanya berawal dari pengembangan penyidikan kepada A yang sebelumnya tertangkap oleh Satresnakoba Polres Jember. Dari terduga pelaku bernisial A , polisi mengetahui bahwa barang haram tersebut diedarkan melalui R.

Setelah dilakukan koordinasi, Tim Satresnarkoba Polres Lumajang pun melakukan penyelidikan guna memastikan keterangan dari terduga pelaku yang berinisial A tersebut. Tak butuh waktu lama, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku R yang saat itu sedang berada dirumahnya di Desa Banyuputih Kidul, kecamatan Jatiroto pada Jumat malam (18/03/2022)

“dari tangan R kami berhasil mendapatkan BB berupa bubuk Sabu seberat 0.39 gr tk hanya itu kami juga mengmankan barang bukti lain berupa 1 set alat hisap sabu, 3 bh plastic berisi serbuksabu, 2 bh sendok sabu yang terbuat dari sedotan, plstik klip bekas sabu, serta 1 bh Handphone lengkap dengan simcard,” jelasnya

Tak berhenti sampai disitu, polisi kembali berhasil mendapatkan pengakuan dari pelaku R bahwa Sabu tersebut dia dapat dari TJ. Selang berapa jam kemuadian, polisi kembali berhasil mengamankan TJ dirumahnya di Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung. Dari tangan TJ didapat barang bukti berupa 1 buah handphone serta uang sejumlah 650 ribu yag diakui oleh pelaku sebagai hasil dari penjualan barang haram tersebut.

“ untuk keduanya kita kenakan pasal 114 ayat (1) sub. Pasal 112 ayat (1) jo pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,” pungkasnya. (Humas)

Kapolresta Barelang Sidak Minyak Goreng di Pasaran, Distributor Dan Pabrik

Batam, gempurnews.com – Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH bersama dengan Dandim 0316 Batam Letkol Kav. Sigit Dharma Wiryawan, SH dan Kadisperindag Kota Batam Gustian Riau melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) stok dan harga minyak goreng di Pasaran, Distributor dan Pabrik di Kota Batam. Selasa (22/03/2022)

Pengecekan dilakukan di Pasar Pagi Tos 3000 Jodoh Kec. Lubuk Baja, Salah Satu Distributor Minyak Curah CV. Murni Inti Sawit Kec. Batu Ampar, dan Pabrik Pengolahan Kelapa sawit PT. Synergy Oil Nusantara Kabil Kec. Nongsa.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH Mengatakan Sebelumnya ada beberapa Wilayah di Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng, Alhamdulillah untuk stok di Kota Batam Masih aman, kebutuhan minyak goreng curah maupun kemasan untuk Masyarakat Kota Batam untuk keperluan perbulannya sebesar 1.750 Ton, dan kita masih bisa menyetok sebanyak 2.500 Ton Perbulan jadi alhamdullilah masih surplus.

Sesuai dengan Atensi Bapak Kapolri dan bapak kapolda kepri kita diperintahkan untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilnya harga maupun pengadaan sembako dipasaran terutama minyak goreng yang terjadi kelangkaan dibeberapa wilayah indonesia, kami Kapolresta Barelang bersama Dandim 0316 Batam dan Kadisperindag Kota Batam melakukan Sidak Stok Minyak Goreng yang ada di Kota Batam, kita sudah menyidak Harga Minyak Goreng dari Pasaran, mulai dari Kosumen, Distributor dan Pabrik. Diketahui HET (Harga eceran tinggi) minyak goreng curah di pasaran seharga Rp.14.000/Liter, lalu kita cek ke distributornya mereka menjual seharga Rp.13.500/Liter ke Pedagang / Toko. Lalu dari Pedagang/ Toko ke Konsumen dijual dengan harga Rp. 14.500/ Liter untuk minyak goreng Curah.

Kemudian kita lakukan sidak lagi ke atasnya ke Pabrik PT. Synergy Oil Nusantara, PT. SON dari hasil sidak untuk Minyak Goreng Kemasan merk Hayat, SON Gold dan MAHA dari Pabrik ke Distributor seharga Rp. 18.000/Liter, dari Distributor ke Toko atau Pedagang Seharga Rp. 19.000/ Liter, dan di jual ke Pasaran atau Konsumen Perliter seharga Rp. 20.000/Liter. Yang harga tersebut sudah sesuai dengan HET di Kota Batam.

Dari Hasil Sidak ini Alhamdulillah untuk stok Minyak Goreng di Kota Batam masih aman. jika berjalan terus seperti ini semoga hingga Ramadhan nanti stok Minyak Goreng Kota Batam akan terus Aman.

Kami Polresta Barelang bersama TNI dan Disperindag akan terus mengkontrol harga minyak goreng di pasaran, apabila terjadi Monopoli harga ataupun penimbunan akan kita tindak dengan UU Perdagang dan bisa di pidana.

Dihimbau kepada Masyarakat Kota Batam tidak perlu membeli minyak goreng yang berlebihan karena stok masih banyak, sesuai dengan hasil pengecekan dari pedagang, distributor dan pabrik yang ada di Kota Batam. Dan di harapkan kepada Pedagang maupun Distributor jangan menjual minyak goreng dengan harga yang tidak wajar, dan Operasi Pasar ini tetap kami lakukan, dan akan kami melakukan penindakan terhadap pedagang atau pun distributor yang menjual minyak goreng tidak sesuai dengan harga yang di tetapkan Pemerintah Kota Batam. Ungkap Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH.

(Jhonson)

Buka Rakernis Gabungan, Kapolri Harapkan Polri Presisi jadi Lompatan Jauh.

0

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis (rakernis) gabungan beberapa satuan kerja (satker) di Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2022).

Dalam arahannya, Sigit pun mengingatkan masing-masing satker untuk selalu bekerja secara beriringan dan bersinergi agar organisasi Polri menjadi lebih baik.

“Saya ingin mengibaratkan, ibarat organ tubuh maka di Polri ini ada berbagai macam unsur yang sudah diatur dimana seluruh organ tubuh ini bisa bekerja dengan baik apakah itu organ vital, panca indra, alat gerak sehingga tubuh kita yang bernama organisasi Polri ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan kuat,” kata Sigit.

Ia pun menuturkan, dengan kondisi tubuh yang prima dan sehat, maka Polri bisa menghadapi segala macam ancaman dan tantangan ke depan guna mewujudkan organisasi Polri yang Presisi dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurutnya, Polri yang kuat menjaga stabilitas kamtibmas menjadi salah satu kunci utama agar seluruh kebijakan nasional dan harapan masyarakat terhadap Polri bisa diwujudkan.

“Ini menjadi bagian yang kita semua harus memahami dan saling bersinergi menjaga kekuatan kesehatan yang ada sehingga warna dan persepsinya menjadi satu,” ujar Sigit.

Ia pun mengingatkan jajarannya untuk tak pernah lepas dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis. Dampak situasi global saat ini, kata Sigit sangat luar biasa dan menimbulkan ketidakpastian.

Ia pun mencontohkan bagaimana Pandemi Covid-19 berdampak ke seluruh negara di dunia dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Kemudian invasi Rusia ke Ukraina juga menimbulkan dampak bagi Indonesia.

Fenomena ini, kata Sigit harus dikelola dengan sebaik mungkin. Sebab, jika tidak akan menimbulkan gangguan kamtibmas. Ke depan, memasuki bulan Ramadan ia juga mengingatkan jajarannya agar mewaspadai kenaikan beberapa harga bahan pokok.

“Kita akan memasuki bulan ramadhan dimana harga-harga komoditas dan bahan pokok akan naik. ini menjadi ancaman apabila tak bisa diatasi,” tutur Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Dimana semua informasi yang ada baik di dalam maupun luar negeri akan berdampak. Hal ini menurutnya harus diikuti perkembangannya agar mengetahui langkah yang dilakukan jika terjadi sesuatu.

Tak hanya itu, ia pun meminta jajarannya untuk mengetahui kerja makro dan mikro di lapangan. Kerja makro adalah hal besar dilaksanakan negara dan mikro hal-hal menjadi tugas pokok kita.

Indonesia, lanjut Sigit saat ini sedang berusaha terus menjaga pertumbuhan ekonomi kita berada di atas lima persen. Pemerintah telah memberikan kelonggaran terhadap defisit negara dan mau tak mau hal itu harus dikembalikan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen.

“Refocusing membuat APBN kita menjadi kurang maksimal. Beban APBN menjadi berat dan mau tak mau pemerintah melakukan langkah dengan membesarkan sektor investasi. sektor investasi di angka 85 persen dan saat ini sedang dikawal dan bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan tentunya ini bagian upaya kita yang 85 persen bisa dilaksanakan maksimal,” papar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit pun mengatakan saat ini Indonesia tengah membangun pondasi menjadi negara maju. Salah satunya dengan merubah kebijakan dari negara konsumen menjadi produsen. Merubah kebijakan yang tadinya melepas ekspor material mentah, saat ini disetop dalam rangka membuka hilirisasi di dalam negeri.

Hal itu dilakukan agar Indonesia mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan bisa melompat serta tak tergantung dengan negara lain.

“Transformasi yang ada di satu sisi suatu lompatan jika kita bisa melakukan, namun disisi lain ini berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Menjaga pondasi ini bisa kita bangun dengan sinergitas.” jelas Sigit.

Terkait dengan transformasi digital, ia pun mengingatkan akan menjadi tantangan sendiri bagi Polri. Di satu sisi menjadi hal yang memudahkan, khususnya dalam hal memprediksi sebagaimana keinginan menjadikan pemolisian prediktif dengan mengelola data yang ada dan mendapatkan rekomendasi dalam mengambil keputusan. Namun disisi lain ada tantangan.

Dengan semua hal itu, Kapolri berharap jajarannya untuk tak menjadikan Polri Presisi hanya sebagai program kerja. Namun, juga bisa menjadi lompatan perubahan untuk kembali ke esensi sejarah Kepolisian yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Harapan saya disamping tugas dan kebijakan pemerintah. Saya kembali mengingatkan bahwa kita semua ingin mengukir sejarah Polri. Kita sudah buat road map menuju Polri yang Presisi. Tentu harapan saya ini bukan hanya program kerja, tapi lompatan perubahan untuk kembali ke esensi sejarah kepolisian yang tentunya ini betul-betul dirasakan masyarakat. Polri yang mampu menjadi garda terdepan menjaga negara, Polri yang bisa diandalkan, profesional, dekat dan dicintai masyarakatnya,” tutup Sigit.(tim)

Proyek Flyover JPL-64 Krian, Warga Mulai Kosongkan dan Bongkar Bangunan

SIDOARJO – Bangunan yang terkena dampak pembangunan Flyover Jembatan Penyebrangan Lintas (JPL) 64 Krian mulai dikosongkan para penghuninya ada juga yang dibongkar sendiri oleh mereka.

Hal ini dilakukan setelah mereka menerima Surat Peringatan (SP) 3 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Sidoarjo yang memberi batas waktu 3 hari untuk proses pengosongan. Karena, bila melewati batas itu pemkab akan melakukan pembongkaran menggunakan alat berat.

Pada 25 Maret lusa hari Jum’at, Pemkab Sidoarjo akan memulai appraisal lahan/bangunan untuk menentukan nilai aset lahan bangunan milik warga yang dilengkapi dokumen atau surat-surat. Selanjutnya proses pembayaran tanah dan bangunan dilakukan pada 28 Maret setelah dokumennya dinyatakan lengkap semua.

Besoknya, Sabtu 29 Maret Pemkab Sidoarjo akan melakukan pembongkaran seluruh bangunan yang masuk dalam peta proyek pembangunan Flyover JPL-64 Krian tersebut.

“Ada 74 bidang yang terdampak pembangunan Flyover JPL-64 Krian yang berdiri di titik lintas jembatan sepanjang 740 meter. Jumlah itu tidak termasuk bidang yang berada di bawah turunan (off ride) Flyover sepanjang 100 meteran, total identifikasi akhir ada 110 bidang yang terdampak,” jelas Bachruni Ketua Ketua Tim Percepatan Persiapan Pembangunan Flyover JPL 64 Krian. Selasa, (22/3/2022).

Untuk bangunan liar, kata Bachruni tidak masuk dalam appraisal. Yang dimaksud bangunan liar, lanjut Bachruni, pemilik bangunan tidak bisa menunjukkan dokumen atau surat-surat kepemilikan tanah seperti sertipikat, surat petok D atau surat letter C.

Bachruni juga menyampaikan setelah proses appraisal sudah rampung, Pemkab akan segera memproses pembayaran karena targetnya akhir Maret seluruh dokumen termasuk dokumen pembebasan lahan sudah harus diserahkan ke Kementerian Perhubungan RI.

“Timelinenya, saat ini mereka sudah diberikan SP 3 untuk segera mengosongkan bangunan, kita diberi batas waktu 3 hari. Kemudian mulai 25 Maret sudah mulai dilakukan penghitungan aset lahan dan bangunan (appraisal), pada 28 Maret dilakukan proses pembayaran dan besoknya 29 Maret sudah mulai dilakukan pembongkaran,” terang Bachruni yang juga menjabat Kepala Dinas Perikanan Pemkab Sidoarjo. (Kominfo/Yl)