Home Blog Page 1567

Pemkab Jember Bakal Gelar Holistic Coffee Expo 2021 Bertajuk Bangga Kopi Nusantara

0

JEMBER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersama Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) dan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jember akan menyelanggarkan Holistic Coffee Expo (HCE) 2021.

Event HCE 2021 dilakukan secara Hybrid (Daring dan Luring) selama bulan Desember yang mencakup tiga aspek sudut pandang kopi, yaitu bisnis, budaya dan kesehatan.

Plt. Kepala Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan Jember, Imam Sudarmaji, menyampaikan tujuan diadakanya Holistic Coffee Expo (HCE) 2021.

”Event HCE tahun ini bertajuk tema “Bangga Kopi Nusantara” yang bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Kopi Nusantara dan upaya meningkatkan konsumsi kopi nasional,” ujar Imam Sudarmaji saat Press Release di Puslikoka Jember, Senin (29/11/2021).

Ia menjelaskan bahwa setiap tahunnya, kopi di Kabupaten Jember memproduksi kurang lebih 14 ribu ton dalam satu tahunnya, tetapi petani kopi masih terkendala dalam hal pemasarannya.

”Dalam event ini kita akan mengundang beberapa petani kopi dan para pembisnis untuk bekerjasama juga memberikan edukasi terkait dengan pemasarannya,” ungkap Imam.

Sementara itu, Kepala KPwBI Jember Hestu Wibowo menyampaikan, dengan adanya even HCE dapat meningkatkan potensi perekonomian Jember khususnya bagi pelaku UMKM dan juga para petani kopi.

”Kabupaten Jember memiliki potensi komoditas ekspor yang cukup besar salah satunya kopi yang bisa meningkatkan potensi perekonomian Jember,” ungkapnya.

Dijelaskannya tiga tugas pokok utama BI diantranya terkait pengembangan ekonomi, di wilayah kerja Bank Indonesia Jember meliputi eks-Karesidenan Besuki dan Lumajang (Sekarkijang).

”Puslit koka hanya ada di Jember secara nasional sehingga sekalian kita branding untuk potensi ekonomis secara nasional,” pungkasnya. (son)

Respon Pemprov Jatim Terkait Raperda Pemkab Jember Tentang Daerah Pesisir

0

JEMBER – Pemprov Jawa Timur menolak pengajuan Rancangan yang di usulkan oleh Pemkab Jember tentang Peraturan Daerah Pemanfaatan dan Pelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Hal tersebut merupakam hasil dari konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember dengan pemprov propinsi jawa timur.

Ada 25 raperda yang dikonsultasikan pemkab jember dengan pemprov jatim, dua diantaranya ditolak atau dihapuskan, yaitu raperda tentang pesisir. Karena Pemkab Jember dinilai tidak memiliki kewenangan atas wilayah pesisir. “hanya sebatas ijin pengelolaannya saja hat tersebut bisa dilakukan dengan peraturan bupati saja,” ujar Bupati Hendy Siswanto, Senin (29/11/2021).

Menanggapi hal tersebut bupati jember berencana akan mengajukan hak pengelolaan lahan atas sejumlah pulau kecil di perairan Jember.

“Pulau-pulau kecil itu tidak dikuasai, tapi akan kita ajukan pengelolaan. Kami akan mengajukan surat ke gubernur untuk bisanya pulau-pulau kecil itu di HPL kan. Ada 13 pulau kecil yang berpotensi kalau kita maksimalkan, termasuk Nusa Barong,” ungkapnya.

Program maritimnomics akan diwujudkan Hendy melalui Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember. “Pembangunan boleh dilakukan di pesisir namun dengan jarak sempadan pantai dijaga. Pengelolaan maritimnomics untuk tempat tambak, pertanian, pariwisata diizinkan. Kita boleh mengelola itu, tapi perdanya tak diizinkan,” katanya.

Sebagaimana Nusa Barong, pulau-pulau kecil terluar akan dijadikan wisata edukasi pula. “Kami tawarkan ke wisatawan. Pulau terluar kalau dibiarkan kan sayang, karena bisa digunakan untuk peningkatan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini kita harus kreatif dan inovatif. Tidak mungkin pulau terluar dibiarkan terus,” pungkas Hendy. (son)

Satgas PEN Polri Lakukan Pengawasan di Jatim

0

SURABAYA – Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri bentuk tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan melakukan asistensi di Polda Jawa Timur (Jatim), pada Selasa (30/11/2021) di gedung Rupatama Mapolda Jatim. Hal ini dilakukan, guna melihat kinerja Polda jajaran, dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam upaya pemulihan ekonomi.

Ketua Satgas PEN Bareskrim Polri, Brigjen Nurwidiyanto bersama tim, melakukan tatap muka dengan Kementerian Keuangan, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Propinsi Jatim.

Sekretaris Satgas PEN Bareskrim, Kombes Rudi Heru Susanto mengatakan, kedatangan tim Satgas Pen ini untuk melihat keseriusan satuan wilayah (satwil) dalam melaksanakan program PEN 2021.

“Melihat secara detail kinerja Satgasda PEN Polda Jatim dengan keberadanaan Posko PEN dan operasionalnya,” kata Rudi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan tugas pokok dan fungsi serta peran satgas mendukung perwujudan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu juga melakukan pertukaran data dan belanja masalah, serta penyamaan persepsi dengan Kemenkeu dan APIP Provinsi Jatim.

Satgas PEN Bareskrim Polri juga melakukan pencegahan terjadinya penyelewengan dengan melakukan fungsi pengawasan. Salah satunya dengan melakukan pertukaran informasi program PEN pada satuan kerja Kementerian/Lembaga/Pemda.

“Kita bersama APIP menyatakan peran pengawasan terhadap program PEN menyakinkan pelaksana untuk tidak ragu,” jelasnya Kombes Rudi.

Namun Kombes Rudi juga mengatakan untuk membantu APIP dan pihak terkait dalam memberikan pendampingan, konsultasi dan mencari solusi dalam pelaksanaan program PEN. Jika terjadi penyimpangan, tim akan memberikan peringatan serta koreksi.

“Penegakan hukum adalah upaya terakhir setelah dilakukan upaya pencegahan. Kita utamakan peran APIP untuk terapkan sanksi administratif dan pemulihan kerugian negara,” tandasnya.

Tim Satgas PEN Bareskrim Polri berharap kegiatan asistensi ini ada langkah nyata dari satwil jajaran dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dengan berkolaborasi bersama APIP.

Salah satu bentuk nyata, rencananya pada Rabu mendatang (1/12/2021), akan melihat realiasasi pembangunan pasar di Kabupaten Trenggalek, Purbalingga dan Bondowoso.

“Apakah pembangunan pasar telah sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah disalurkan,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh APIP Provinsi Jatim, Kabupaten/Kota berjumlah 43 Peserta, serta Kasat Serse jajaran Polda Jatim selaku Kasatgasres PEN 2021, mengikuti secara virtual. (tim)

Kejurprov Bola Voli Usia 17 Dibuka Wakapolda Jatim

0

JOMBANG– Kapolda Jawa Timur yang diwakili Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo membuka Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Bola Voli 2021 di Gelanggang olahraga (GOR) Merdeka yang berlokasi di jalan Gus Dur Jombang, Selasa (30/11/2021).

Kejuaraan Bola voli indoor usia 17 ini, digelar mulai tanggal 30 November hingga 4 Desember 2021. Turnamen yang memperebutkan piala Kapolda Jawa Timur ini tetap terbuka untuk masyarakat umum, meski pelaksanaannya berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19.

Hanya saja, setiap masyarakat yang ingin menonton atau memeriahkan pertandingan antar klub Kabupaten dan Kota ini, wajib menaati protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

Selan jumlah pengunjung dibatasi dan wajib memakai masker, penonton juga diwajibkan melakukan cek suhu tubuh terlebih dahulu. Di dalam, mereka juga diimbau agar tidak berkerumum.

Wakapolda mengatakan atlet yang kini telah menyandang predikat Nasional bahkan Internasional berasal dari kerja keras serta jam terbang yang sangat tinggi. Maka untuk meneruskan proses regenerasi, ajang untuk melakukan latih tanding harus terus ada.

“Seorang atlet yang kini telah level nasional bahkan internasional, berasal dari hasil kerja keras. Maka tidak ada istilahnya jika mereka ujug-ujug jadi seperti sekarang,” katanya.

Ditegaskan oleh Wakapolda, seiring masih berlakunya pandemi Covid-19. Ia secara khusus meminta agar semua pihak tetap dan selalu mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

“Karena ini masih dalam suasana pandemi Covid-19, kami meminta agar semua pihak tetap mematuhi prokes. Untuk pengawasannya, kami meminta rekan-rekan wartawan untuk senantiasa memantau jalannya kejuaraan agar hal itu dilaksanakan,” tegasnya.

Hadir dalam agenda pembukaan Kejurprov Bola Voli di Gor Merdeka Jombang. Bupati Hj. Mundjidah Wahab, dengan didampingi Wabup Sumrambah. Lalu tampak pula jajaran Forkopimda Jombang, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dari total sebanyak 96 kontingen, terdiri dari 59 kontingen putra, serta 37 kontingen putri. Acara pembukaan sendiri ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakapolda dengan disaksikan jajaran Forkopimda Kabupaten Jombang. (tim)

Tembus Angka 9.885 Dosis, Tim Vaksinator PMI Kabupaten Jember Terus Blusukan ke Desa

0

JEMBER – Tim Vaksinator PMI Kabupaten Jember bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) meneruskan program vaksinasi ke desa-desa, khususnya di daerah pinggiran. Kali ini Tim Vaksinator PMI menyeleggarakan vaksinasi di rumah kepala Desa Kemunusingsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Ketua PMI Kabupaten Jember H EA Zaenal Marzuki SH MH memantau lamgsung pelaksanaan vaksinasi di Desa Kemuningsari Kidul. “Alhamdulillah, warga Desa Kemuningsari Kidul antusias vaksinasi.kami harap bisa menenuhi target 1.000 dosis hari ini,” kata ketua PMI Kabupaten Jember J EA Zaenal Marzuki SH MH.

Dia menjelaskan, vaksinasi kali ini meggunakan vaksin dosis 1 Astrazenica untuk 300 orang, dosis 2 vaknsin Pfaizer untuk 400 orang dan dosis 2 dosis 2 vaksin Astrazenica. “Tim vaksinator PMI dan Dinkes terus sinergi untuk vaknsiasi sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19,” kata ketua PMI kabupaten Jember H EA Zaenal Marzuki SH MH.

Dia menjelaskan sampai saat ini tim vaksinator PMI aktif untuk membantu pemerintah dalam vaksinasi tercatat sudah melakukan kegiatan di 28 titik vaksiasi di Kabupaten Jember. “Catatan kami, tim vaksinator PMI sudah berhasil melakukan vaksinasi 9.885 orang di Kabupaten Jember,” ungkapnya

Apalagi, sambungnya. Pemerintah sedang ngebut untuk melakukan vaksinasi sampai akhir tahun 2021. “Semua petugas kesehatan di Dinkes kerjasama untuk melakukan vaksinasi sebanyak mungkin sampai akhir tahun 2021. Tim Vaksinator PMI Kabupaten Jember juga aktif bersama tim Dinkes,” terangnya.

Dia menjelaskan, pemerintah memang sedang gencar melakukan vaksinasi secara gratis kepada warganya. Selama ini biaya vaksin ditanggung oleh pemerintah. Namun, kedepannya, vaksin tidak gratis lagi. Warga yang ingin vaksin diharuskan membayar vaksin dan penyuntikannya sendiri. “Makanya hayuk segera vaksin, sudah ada wacana dari pemerintah nanti yang mau vaksin membayar sendiri. Mumpung masih gratis segera vaksin,” imbuhnya.

Hj.Dewi Kades Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah mengaku berterimakasih kepada PMI dan Dinkes Jember. “Kami warga Desa Kemuningsari Kidul ucapkan banyak terima kasih kepada PMI dan Dinkes yang mengadakan vaksinasi. Vaksin sangat dibutuhkan untuk mencegah COVID-19,” kata Hj Dewi. (Son)

Bupati Hendy: Permainan Persid Jember Sudah Maksimal, Hanya Perlu Dioptimalkan

0

JEMBER -Setelah menggelar beberapa laga pertandingan sepak bola, klub Persid Jember akhirnya finish sebagai juara ke dua / runner up pada klasemen Grub J yang kemudian menghadapi juara Grub C yang artinya langkah Persid Jember untuk naik kasta dari Liga 3 ke Liga 2 Terhenti setelah dikalahkan oleh juara Grub C

Hal ini setelah serangkaian pertandingan yang dilakukan oleh anak asuh Riono Asnan tersebut dilakukan yang diantaranya; Rabu, 10 November 2021, Persid vs Persipro 1954 yang digelar di Stadion Notohadinegoro berakhir dengan skor 5 – 1.

Sebelumnya, Selasa, 16 November 2021,
Persid vs Singhasari di tempat yang sama berakhir dengan skor 2 – 0.

Pada laga, Jum’at, 19 November 2021,
Banyuwangi Putra vs Persid menghasilkan skor 1 – 0.

Hingga pada Senin, 22 November 2021
Persid vs PSIL menghasilkan skor 4 – 0

Setelah serangkaian pertandingan tersebut, Jember menjadi runner up grub J dikarenakan dipertandingan terakhir dikalahkan oleh Banyuwangi Putra yang finish sebagai juara grub J akibat kalah jumlah selisih gol.

Kemudian Persid Jember menantang Juara Grub C di 32 Besar untuk memastikan tiket ke 16 Besar, hanya saja langkah tersebut terhenti setelah dikalahkan oleh Persida Sidoarjo di stadiun Gelora Deltas Sidoarjo, dengan skor 2 – 1, pada Senin, 29/11/21).

Bupati Hendi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pemain Persid sudah bermain maksimal, hanya saja terkendala jeda kompetisi karena pandemi.

Untuk mentalitas pemain, terang Hendy, sudah cukup bagus, meski perlu di tingkatkan lagi performannya supaya bisa naik ke kasta liga 2.

“Anak – anak sudah bermain bagus, maksimal mereka terbentuk dari hasil seleksi ketat pemain dan mayoritas orang jember, merek hanya dikarantina selama 4 bulan, dengan hasil tersebut saya rasa mentalitas juara sudah bagus perlu dimaksimalkan jadi mohon untuk dimaklumi karena masih banyak kekurangan dan perlu pembenahan,” pungkas Hendy. (Son)

Kapolresta Sidoarjo Rilis Penangkapan Tersangka Narkoba Masuk Sungai

0

SIDOARJO – Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro, Selasa (30/11/2021), memberikan keterangan pers terkait penangkapan tersangka pengedar narkoba jenis sabu di wilayah Sidoarjo, pada Senin (29/11/2021).

Penangkapan bermula saat tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo menangkap AS, pengedar sabu yang akan bertransaksi di depan RSUD Sidoarjo, Senin (29/11/2021) pagi. Saat digeledah polisi, ditemukan padanya barang bukti satu poket sabu, satu unit handphone dan satu unit sepeda motor.

Kemudian dilakukan interogasi pada AS, bahwa masih ada sabu lainnya di kamar kos yang berada di Desa Lemahputro, Sidoarjo. Polisi langsung bergerak cepat melakukan penggerebekan lokasi yang ditunjukan AS. Di kamar kos tersebut polisi mendapatkan, barang bukti tujuh poket sabu. Lalu AS mengaku pada polisi, bahwa barang tersebut diperolehnya dari kawannya I. Keberadaan I saat penggerebekan tak jauh dari lokasi kamar kos.

“Mengetahui dirinya akan ditangkap, I melarikan diri, karena panik ia pun menjeburkan diri ke dalam sungai sampai bersembunyi di tumpukan enceng gondok di bawah jembatan Sungai Bok Legi. Sekitar dua jam, tim kami yang turut masuk ke sungai akhirnya berhasil menangkap I,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro.

Namun, dari hasil pemeriksaan polisi tersangka I bukanlah bandar narkoba seperti disampaikan AS. “Saat di interogasi ternyat I ini adalah juga sama seperti AS. Pengedar dan pemakai narkoba dari hasil tes urine. Ia kabur saat ditangkap dan nekat menceburkan dirinya ke sungai karena panik,” lanjut Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terhadap kedua tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 dengan penjara paling lama 20 tahun. Dan pasal 112 ayat 2 penjara paling lama 12 tahun. (Hum,Pol/Yl)

Kapolresta Sidoarjo Pimpin Sertijab Kasat Tahti dan Kapolsek Krian

SIDOARJO – Kasat Tahti Polresta Sidoarjo AKP Darmadi, yang sedang dalam rangka pensiun menyerahkan jabatannya kepada Iptu Agus Hermanto, mantan Kanit Samapta Polsek Tanggulangin.

Rotasi juga ada pucuk pimpinan Polsek Krian. Dari Kompol Mukhlason digantikan Kompol Gatot Setyo Budi. Keduanya saling tukar posisi, dari Kapolsek Mojoroto Kediri Kota menjadi Kapolsek Krian.

Secara resmi serah terima jabatan (sertijab) Kasat Tahti Polresta Sidoarjo dan Kapolsek Krian, ditandai dalam upacara sertijab dipimpin Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro, Selasa (30/11/2021) pagi di Lobi Utama Mapolresta Sidoarjo.

“Rotasi jabatan di tubuh Polri adalah hal yang biasa, sebagai bentuk penyegaran kinerja Polri, khususnya Polresta Sidoarjo dalam meningkatkan pelayanan masyarakat”, ujar Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro.

Kapolresta Sidoarjo juga mengucapkan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas yang dilakukan AKP Darmadi dan Kompol Mukhlason, selama berdinas di Polresta Sidoarjo. Segala yang sudah dijalankan keduanya, diharapkan dapat ditingkatkan oleh dua pejabat baru. Yakni Iptu Agus Hermanto dan Kompol Gatot Setyo Budi.

“Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Termasuk saat ini, kita sedang berupaya menekan penyebaran Covid-19, akselerasi vaksinasi dan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022,” imbuhnya. (Hum,Pol/Yl)

Bupati Muhdlor : Target Reformasi Birokrasi Masyarakat Merasakan Kemudahan Pelayanan Pemerintah

0

SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kembali mengingatkan jajarannya agar tidak berhenti memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bupati Muhdlor menekankan bahwa tujuan dari reformasi birokrasi adalah masyarakat bisa merasakan perubahan pelayanan pemerintah yang lebih baik. Perubahan yang diharapkan masyarakat ialah pelayanan yang efektif, cepat dan mudah.

Muhdlor minta birokrasi harus membuka diri dan membuka ruang kritik dari publik. Kanal komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tidak boleh dibatasi. Prinsip kebijakan dalam mewujudkan reformasi birokrasi hanya bisa dicapai jika kebijakan itu berasal dari suara bawah. Kebijakan buttom up atau berlandaskan kebutuhan masyarakat luas.

“Riset atau kajian merupakan tahapan yang harus dilalui setiap OPD dalam membuat perencanaan. Suara masyoritas publik tidak bisa dibaikan. OPD harus aktif dan cepat dalam merespon setiap perubahan di masyarakat,” jelas Muhdlor saat membuka program Sidoarjo Resik di Kantor Suara Surabaya. Selasa, (30/11/2021).

Data pengaduan yang masuk ke Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo yang selama ini memegang dan mengelola kanal aduan aplikasi Lapor.go.id, mayoritas masyarakat masih mengeluhkan permasalahan jalan rusak dan berlubang, pencemaran lingkungan, layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil juga masih jadi kritikan masyarakat serta layanan air minum PDAM juga masih banyak menerima komplain.

Keluhan itu diterima tangan terbuka oleh Bupati Muhdlor, salah satunya dengan membuat kebijakan strategis dengan memfokuskan APBD 2022 senilai 5,4 triliun rupiah untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur serta untuk pemulihan ekonomi.

Dua kebijakan prioritas itu diambil Bupati Muhdlor karena dilandaskan pada menguatkan permintaan publik/masyarakat Sidoarjo yang menginginkan perbaikan infrastruktur jalan dan pemulihan ekonomi. Tahun 2021 ini program betonisasi jalan sudah dimulai Muhdlor. Sebanyak 25 ruas jalan kabupaten dikebut pengerjaanya.

“Kita bekerja berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, banyak keluhan yang masuk agar pemerintah segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan berlubang itu. Peningkatan infrastruktur jalan, masuk dalam prioritas kebijakan tahun 2022. Untuk perbaikan layanan pemerintah seperti pelayanan administrasi kependudukan, PDAM dan OPD lainnya saya minta harus kerja keras. Termasuk penanganan pencemaran lingkungan seperti penanganan sampah. Aplikasi layanan online yang selama ini dibuat harus juga didukung dengan layanan offline yang lebih baik, pelayanan pemerintah disemua lini bertahap perlu ditingkatkan,” tutur Muhdlor.

“Yang diinginkan masyarakat bagaimana pelayanan itu bisa cepat, mudah dan tidak berbelit-belit serta transparan,” pungkasnya. (Kominfo/Yl).

Optimalkan Alokasi Anggaran DBHCHT, Diskominfo Gelar Seminar Nasional dengan Peserta Lintas OPD

SIDOARJO – Dalam rangka meningkatkan koordinasi serta mewujudkan sinergitas lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan para stakeholder dalam memaksimalkan Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kepentingan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan seminar nasional “Optimalisasi Kompetensi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Alokasi DBHCHT T.A 2021” di Hotel Grand Mercure Surabaya, Senin 29/11/2021.

Plt. Kadis Kominfo Drs. Ahmad Misbahul Munir, M.Si menyampaikan kegiatan Seminar Nasional Kompetensi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Alokasi DBHCHT di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemahaman Implementasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam Pemberantasn Rokok Ilegal dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai dan PMK No. 206/PMK07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau juga.

“Kegiatan ini menghadirkan 100 (seratus) orang terdiri dari Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas yang akan mengikuti diskusi Ilmiah dengan menghadirkam narasumber,”katanya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo H. Ahmad Zaini yang hadir dan membuka secara langsung kegiatan ini menyampaikan DBHCHT merupakan bagian dari transfer dana ke daerah yang dibagikan kepada kab/kota penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau. DBHCHT digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

Sekda Zaini menyampaikan dalam merencanakan program kerja harus berbasis kebutuhan masyarakat agar setiap pembangunan menjadi jelas arah dan nilai kemanfa’atannya.

“Membuat program kerja yang didasari dari hasil riset dan kajian akan mendorong arah pembangunan tepat sasaran,” katanya.

“Alokasi dana DBHCHT terdiri dari 50 persen untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 25 persen untuk Bidang Penegakan Hukum dan 25 persen untuk Bidang Kesehatan,” imbuhnya.

Pemanfaatan DBHCHT dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, baik itu kecamatan penghasil cukai rokok dan bahan baku, maupun yang tidak menghasilkan cukai rokok dan bahan baku.

Bea Cukai Sidoarjo mencatat pemanfaatan DBHCHT diketahui pada Periode Januari – November 2021 jumlah penindakan 537 SBP, jumlah SPDP ada 3 sedang jumlah P-21 ada 4 dengan total potensi kerugian negara mencapai 7,592 milyar rupiah. (Kominfo/Yl).