SURABAYA – Massa yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Madura Bersatu berdemonstrasi di depan kantor Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/6/2021).

Ada tiga tuntutan yang diserukan dalam aksi bertajuk “Demonstrasi Akbar Madura Melawan”.

Tuntutan tersebut yaitu menghentikan penyekatan yang diskriminatif, lakukan saja swab antigen di tempat hiburan dan tempat kerumunan lainnya di Surabaya.

Mereka juga menuntut Wali Kota Surabaya untuk minta maaf kepada warga Madura.

“Kalau Pak Wali Kota ingin melakukan swab silakan di tempat keramaian lainnya. Jika tetap kebijakan swab ini tetap berlangsung hingga 1-2 minggu ke depan maka warga Madura bukan mati karena virus Covid-19, tapi karena kelaparan tidak bisa bekerja,” ujar koordinator aksi, Ahmad Annur, dalam orasinya.

Dia juga meminta agar pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya dibubarkan dan dihentikan.

“Bubarkan pos penyekatan karena banyak dampak yang dialami warga Madura, mulai dari sakit yang dialami warga Madura yang bekerja di Surabaya dikarenakan setiap hari harus di-swab, hingga melemahnya ekonomi di Madura,” lantangnya.

Para demonstran itu akhirnya ditemui oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Diwawancara usai bertemu pendemo, Eri mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan bersama dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur.

Ia menuturkan, dirinya dan Bupati Bangkalan hanyalah pelaksana tugas dari keputusan yang disepakati.

“Nanti saya akan sampaikan juga terkait tuntutan yang lainnya ke Forkopimda Jatim, nanti kami menunggu arahan dari satgas Covid-19 wilayah,” ucapnya kepada awak media.

Mengenai permintaan penghentian tes swab, ia mengatakan hal itu sudah mengacu pada kesepakatan Forkopimda Jawa Timur dengan Bupati Bangkalan.

“Saya sampaikan juga tadi, kalau sudah ada SIKM (surat izin keluar masuk) enggak perlulah ada swab di Surabaya, karena sudah ada kesepakatan dengan pimpinan daerah Forkopimda Jatim,” tuturnya.

Soal anggapan warga Madura didiskriminasi, Eri menyampaikan bahwa opini tersebut membuatnya sedih.

Pasalnya, kakek Eri berasal dari Madura. Dia pun memiliki keluarga yang tinggal di sana. *

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Surabaya, Muchlis | Editor: Pythag Kurniati, Robertus Belarminus)

SURABAYA – Ribuan eks karayawan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) kembali menagih uang pesangon dan pensiun yang belum dilunasi pemerintah sejak enam tahun lalu.

Ketua Paguyuban Pilot Ex Merpati (PPEM), Capt Anthony Ajawaila, mengaku telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Kamis, 17 Juni 2021 lalu.

Hal ini diakui upaya memohon dukungan agar permasalahan pesangon eks-pegawai Merpati segera terselesaikan.

“Selain kepada Presiden RI, surat terbuka tersebut juga ditembuskan khusus ke sembilan instansi, yakni Wakil Presiden RI, Menteri BUMN RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ketua Komnas HAM RI, Ketua Komisi VI DPR RI, dan Ketua Ombudsman RI,” kata Anthony dalam rilisnya, Kamis (24/6/2021).

Anthony menjelaskan, terdapat ribuan karyawan eks MNA yang hak-hak normatifnya belum dipenuhi.
Hal itu berupa cicilan kedua uang pesangon dari 1.233 pegawai sejumlah Rp 318,17 miliar serta nilai hak manfaat pensiun berupa solvabilitas (Dapen MNA dalam Likuidasi) dari 1.744 pensiunan, sebesar Rp 94,88 miliar.

“Kami sudah menempuh berbagai upaya sejak 2016 tetapi hingga kini tidak ada kepastian kapan hak pesangonnya akan dibayarkan,” ujar Anthony.

Sedangkan masing-masing eks-pegawai berharap uang pesangon akan dinikmati di masa pensiun, maupun untuk melanjutkan keberlangsungan hidup keluarganya.

Tidak dibayarnya uang pesangon tersebut tentunya menjadi masalah di setiap keluarga pegawai, mulai dari adanya perceraian, anak sakit, putus sekolah, alih kerja menjadi supir ojol, tukang bangunan, dan lainnya.

“Bahkan setiap minggu kami mendengar kabar kematian rekan kami sesama eks pegawai MNA,” jelas Anthony.

Capt M Masykoer menambahkan, dalam Surat Terbuka Kepada Presiden, PPEM juga menyampaikan apabila MNA akhirnya harus ditutup atau dilikuidasi oleh negara, maka seluruh ex Karyawan Merpati juga tidak memiliki daya dan kuasa untuk mencegahnya.

Namun, hendaknya MNA sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lalai dalam kewajibannya memenuhi hak-hak ex. pegawainya.
“Janganlah kami diperlakukan seperti kata pepatah ‘Habis manis, Sepah dibuang’. Kami memohon dengan sangat, perhatian serta pertolongan Bapak Presiden untuk membantu dapat segera dibayarkannya hak pesangon, begitupun hak Pensiun kami yang sampai saat ini tidak ada kepastiannya,” ujarnya.

Sebelumnya, seluruh unsur pegawai termasuk pilot telah melakukan berbagai upaya untuk menuntut hak-hak normatif tersebut.

Sejak tidak menerima gaji mulai Desember 2013, telah melakukan demo hingga akhirnya pada tahun 2016, Pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menetapkan Program Restrukturisasi Karyawan berupa PHK massal, dengan pembayaran pesangon dicicil dalam dua tahap.

Pesangon Tahap-I dibayarkan sebesar 50 persen, sementara cicilan pesangon Tahap-II diterbitkan menjadi Surat Pengakuan Utang (SPU) dijanjikan akan dilunasi pada Desember 2018.
Janji pembayaran cicilan Pesangon Tahap-II tidak pernah terjadi.

Belum jelasnya permasalahan ini tidak hanya berdampak pada eks karyawan MNA, namun juga pada keluarga.

Anthony berharap melalui surat terbuka ini, upaya para anggota PPEM untuk menuntut hak-hak normatifnya dapat berhasil.

“Saat ini semua solusi seolah terkunci, dan satu-satunya jalan keluar adalah adanya kebijakan pemerintah agar masalah pesangon karyawan MNA dibayarkan,” tegas Anthony. *

SURABAYA – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Korps Samapta Bhayangkara (Kakor Sabhara) Irjen Pol Nanang Avianto, mewakili Kapolri, Kamis (24/6/2021) melakukan kunjungan di Lapangan Prapat Kurung, Perak Surabaya, dalam rangka serbuan vaksinasi TNI/Polri, mendukung Program Presiden RI terkait penanganan covid-19 di sentra perekonomian.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto, Waka Polda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, dan Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, mendampingi kunjungan Kasal dan Kakor Sabhara dalam meninjau pelaksanaan vaksinasi, warga surabaya khususnya pekerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Kegiatan diawali dengan peninjauan pelaksanaan vaksinasi dengan didampingi Karumkit RSPAL Dr. Ramelan, Forkopimda Provinsi Jatim, dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Peninjauan vaksinasi dimulai dari tahapan Skrining, Pendaftaran, Vaksinasi, hingga Observasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sementara capaian target sebanyak 1200 orang dari masyarakat umum warga Surabaya, dan pekerja Pelabuhan Tanjung Perak dapat dilakukan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung di Lapangan Prapat Kurung, Perak, Surabaya ini menggunakan vaksin astrazeneca, yang dibagi menjadi dua gelombang dalam pelaksanaannya.

Sementara, Laksamana TNI Yudo Margono dalam kunjungannya mengatakan, targetnya pada siang hari ini adalah 1200 orang, ini sudah terlaksana sekitar 750.

“Harapannya kita mendukung program satu juta vaksin dalam sehari, tadi yang disampaikan ada 100 titik pelabuhan-pelabuhan yang juga dilaksanakan serbuan vaksin, karena ini pelabuhan internasional tentunya sebagai penopang ekonomi, ini juga sangat penting karena di situ juga tempat keluar masuknya kapal asing maupun kapal kita,” kata Kasal didampingi Forkopimda Jatim.

“Sehingga pelabuhan ini juga perlu para pekerjanya, kemudian para operator-operator crane maupun operator kendaraan, tenaga kerja bongkar muat beserta keluarganya perlu kita laksanakan vaksin,” tambah Kasal.

Laksamana TNI Yudo Margono berharap pelaksanaan serbuan vaksinasi ini dapat di ikuti oleh masyarakat pekerja pelabuhan, sehingga sentral ekonomi tidak akan terhenti.

“Jangan sampai di Pelabuhan yang merupakan sentra ekonomi ini terganggu karena terkena covid, mudah-mudahan mereka semuanya ikut vaksin dan sehat, sehingga sentral ekonomi tidak akan terhenti.” pungkas Kasal usai melakukan kunjungan serbuan vaksinasi. (tim)