CIMAHI,Jum’at(10/10/2025)
Pemerintah Kota Cimahi menggelar kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Aula Gedung A Pemerintah Kota Cimahi, Jumat (10/10/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil uji kompetensi pejabat eselon II yang dilaksanakan pada September 2025 lalu, dengan tujuan untuk mengisi delapan posisi jabatan yang mengalami kekosongan karena pejabat sebelumnya memasuki batas usia pensiun.

Dalam sambutannya, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menjelaskan bahwa pelantikan dan rotasi-mutasi kali ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk menjaga dinamika organisasi agar tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) telah melakukan uji kompetensi terhadap 22 pejabat pimpinan tinggi pratama dengan pendampingan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Sebagaimana telah dilaporkan oleh BKPSDM Kota Cimahi, rotasi-mutasi jabatan hari ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kekosongan beberapa posisi jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Kota Cimahi yang dikarenakan para pejabat sebelumnya telah memasuki batas usia pensiun. Dalam uji kompetensi tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian pejabat direkomendasikan untuk dimutasi ke jabatan lain, sementara sebagian lainnya tetap pada jabatan eksisting,” jelas Ngatiyana.

Proses ini, kata Wali Kota, telah dijalankan secara terbuka dan transparan dengan mempertimbangkan pengalaman serta kinerja masing-masing pejabat. Dalam kesempatan ini, Wali Kota berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian.

“Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mari maknai momentum ini sebagai kesempatan untuk berkarya dengan sebaik-baiknya, sekaligus ikhtiar bersama dalam membangun birokrasi dan institusi daerah yang semakin kuat, adaptif, dan terpercaya,” tuturnya.

Dalam wawancara usai kegiatan, Wali Kota Cimahi menegaskan bahwa pelaksanaan rotasi dan mutasi jabatan dilakukan dengan profesional dan tanpa intervensi. Prosesnya mengedepankan sistem seleksi yang ketat, transparan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Ngatiyana juga menjelaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi melibatkan tim panitia seleksi dari berbagai unsur akademisi dan lembaga resmi, sehingga menjamin objektivitas dan akuntabilitas hasilnya.
“Perlu diketahui juga bahwa dalam rangka uji kompetensi dilaksanakan oleh Tim Panitia Seleksi yang dipimpin oleh seorang rektor, yaitu Unjani, kemudian dari BKN, juga dari BKD Provinsi Jawa Barat dan Sekda Kota Cimahi. Ini dilakukan dan dilaksanakan secara transparan dan semuanya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Menurut Ngatiyana, terdapat 8 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Administrasi, Keuangan dan SDM, Kepala Satpol PP dan Damkar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala BKPSDM, serta Inspektur Inspektorat Kota Cimahi. Kekosongan jabatan tersebut perlu segera diisi agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.

“Kenapa kita lakukan? Agar program bisa tercapai dengan baik, kinerja dengan baik apabila jabatan diisi ataupun diisi personilnya. Oleh sebab itu sementara kita penggeseran sesuai profesionalnya, sesuai disiplin ilmunya, dan baru kita nanti lakukan open bidding atau meritokrasi,” jelasnya.

Wali Kota menegaskan, pelantikan dan mutasi ini bukan hasil dari kepentingan pribadi atau imbalan apa pun, melainkan murni karena prestasi dan hasil penilaian panitia seleksi. “Saya sampaikan bahwa rotasi-mutasi penempatan jabatan di Kota Cimahi tidak ada yang menggunakan uang. Semuanya karena profesi, semuanya karena prestasi, dan semuanya karena hasil daripada panitia seleksi,” tegasnya.
Ngatiyana juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi tengah mempersiapkan penerapan sistem meritokrasi atau manajemen talenta yang akan dimulai pada tahun 2026. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan setiap ASN dapat mengembangkan kariernya secara profesional dan berbasis kinerja.

Berdasarkan surat Kepala BKN Nomor 18763/R-AK.02.03/SD/F/2025 tanggal 3 Oktober 2025, dari 22 pejabat yang diuji, terdapat 12 pejabat direkomendasikan untuk mutasi ke jabatan lain dan 10 pejabat direkomendasikan tetap pada jabatan eksisting. Dampak dari pelantikan ini menimbulkan kekosongan baru pada beberapa jabatan, yang selanjutnya akan diisi melalui proses seleksi terbuka sesuai ketentuan Kemendagri, Pemerintah Provinsi, dan BKN.

Achmad Syafei
Sumber:(Bidang IKPS)

Cimahi,Jum’at(10/10/2025)
Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) turut berperan aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian se-Jawa Barat dan Banten yang digelar sebagai upaya strategis memperkuat manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, Kamis(9/10/2025).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., M.H., selaku tokoh nasional dalam bidang kepegawaian dan reformasi birokrasi. Dalam paparannya, Prof. Zudan menekankan pentingnya pengelolaan talenta ASN secara sistematis dan berbasis kompetensi untuk menjawab tantangan pembangunan di era digital dan globalisasi.

“Manajemen talenta ASN bukan sekadar penempatan SDM, tetapi bagaimana kita mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi terbaik dari setiap individu untuk mendukung visi pembangunan daerah,” ujar Prof. Zudan dalam sesi diskusi.

Rakor ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang menyampaikan komitmen Pemprov Jabar dalam mendorong transformasi birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik.

“ASN adalah kuncinya menjadi mesin dalam menggerakan pembangunan mewujudkan visi misi kepala daerah, mewujudkan visi misi pemerintah, dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto” ucap Herman ketika diwawancarai oleh para awak media.

Walikota Cimahi, Ngatiyana, turut hadir dan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai wadah sinergi antar daerah dalam penguatan kapasitas ASN.

“Kami di Pemkot Cimahi sangat mendukung langkah-langkah strategis ini. ASN adalah tulang punggung pelayanan publik, dan pengelolaan talenta yang tepat akan berdampak langsung pada kualitas pembangunan di daerah,” ungkap Walikota Ngatiyana.

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini diisi dengan sesi panel, diskusi kelompok, dan pemaparan best practices dari berbagai daerah. BKPSDM Kota Cimahi berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil Rakor dengan menyusun strategi pengembangan SDM yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Achmad Syafei

Gempurnews | Pemalang – Dinas Sosial Kabupaten Pemalang melalui Bidang Perlindungan Perlindungan Anak dan Perempuan (Kabid PPA) dalam rangka pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Fasilitator masyarakat terkait rumah perlindungan perempuan dan anak kepada Kecamatan berdaya di Kabupaten Pemalang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Ampelgading pada Kamis (9/10/25),dan turut hadir dalam acara ini Anggota DPRD Pemalang Komisi D (Nuryani), Kabid PPA (Triyatno Yuliarso) dan para tamu undangan lainnya.

Kabid PPA Dinsos Pemalang Triyatno Yuliarso menyampaikan, dalam peningkatan kapasitas fasilitator masyarakat bertujuan membentuk rumah perlindungan anak dan perempuan tugasnya untuk melakukan sosialisasi edukasi terhadap kekerasan perempuan dan anak dan apabila terjadi kasus bisa menjadi tempat melapor dan pendampingan.”ujarnya.

Nanti pada tanggal 13 Oktober besok kita latih masing masing bagi tugas, Kami juga menyediakan tempat pelayanan pengaduan di Kecamatan dan apabila ada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dicatat dan dilaporkan pertolongan pertama bila perlu di rujuk ke Kabupaten dan Dinsos bisa pendampingan ke rumah sakit. “jelasnya.

Triyatno menyebutkan ada 40 peserta terdiri dari unsur Forkopimca Ampelgading, Kepala KUA Ampelgading, Pendamping Desa,Perangkat Desa dan para staf Kecamatan Ampelgading.

Triyatno berharap dengan terbentuknya rumah PPA tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang dan Kami minta bantuan kepada semua pihak baik TNI/Polri,Dewan maupun pihak pihak terkait untuk membantu mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat agar di Kabupaten Pemalang kedepannya tidak lagi adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.