SURABAYA – Aksi unjuk rasa (unras) yang digelar ribuan buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (28/08), berlangsung tertib,aman dan kondusif.

Sebanyak 2.608 personel gabungan dari Polrestabes Surabaya dan Polda Jawa Timur (Jatim) serta Polres jajaran dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi yang membawa sejumlah tuntutan strategis terkait kesejahteraan pekerja.

Massa buruh dari berbagai serikat pekerja mulai berkumpul sejak pagi di beberapa titik, seperti Bundaran Waru Sidoarjo, lalu bergerak menuju Gedung Negara Grahadi.

Dalam aksi ini, para buruh menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah (HOSTUM), serta desakan kenaikan UMK Jawa Timur tahun 2026 sebesar 8,5%–10,5% dari tahun sebelumnya.

Tuntutan lainnya mencakup pembentukan Satgas PHK untuk mencegah pemutusan hubungan kerja sepihak, reformasi perpajakan ketenagakerjaan, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan revisi RUU Pemilu 2029.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfi Sulistiawan, menegaskan dalam apel pengamanan bahwa seluruh personel harus mengedepankan pendekatan humanis dan profesional.

“Tugas kita adalah melayani dan mengamankan seluruh kegiatan supaya berlangsung aman dan tertib. Jangan terpancing provokasi,” tegas Kombes Pol Luthfi.

Untuk menjaga ketertiban, aparat melakukan pemeriksaan ketat terhadap massa aksi guna mencegah masuknya benda-benda berbahaya seperti bahan bakar, ban bekas, maupun batu.

Selain itu, rekayasa lalu lintas diterapkan di sejumlah titik guna menghindari kemacetan di jalur yang dilalui peserta aksi, termasuk kawasan Kebun Binatang Surabaya.

Hingga siang hari, aksi berlangsung tertib tanpa adanya gangguan keamanan berarti.

Massa buruh membubarkan diri secara perlahan setelah menyampaikan aspirasinya di depan Gedung Negara Grahadi.

Kapolrestabes Surabayapun menyampaikan terimakasih kepada masa aksi yang telah menyuarakan aspirasinya dengan tertib dan menjaga kondusifitas Kota Surabaya khususnya dan Jawa Timur secara keseluruhan.

“Atas nama pribadi dan Polrestabes Surabaya, saya sampaikan terimakasih kepada rekan – rekan buruh yang dalam menyampaikan aspirasinya berjalan tertib dan turut merasa bertanggung jawab atas kondusifitas Kota Surabaya,” ungkap Kombes Luthfi.

Ia juga menegaskan, bahwa dalam pengamanan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah merupakan bentuk pelayanan dan pengabdian kepada bangsa dan negara termasuk masyarakat secara keseluruhan.

“Kita layani saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan aspirasi dengan sabar, dan ini bagian dari pengabdian kita kepada bangsa dan negara termasuk masyarakat luas,” ujarnya. (*)

SURABAYA – Bidang Humas Polda Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan E-Learning Kehumasan yang diikuti oleh perwakilan anggota dari setiap satuan kerja (satker).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kabag Penum Biro Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago, S.I.K., S.H., M.Si, didampingi Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (28/8/2025)

Dalam sambutannya, Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan bahwa setiap anggota Polri, apapun jabatan dan fungsinya, memiliki tanggung jawab untuk mengemban fungsi kehumasan.

Menurutnya, Humas tidak hanya sebatas bidang teknis, tetapi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Fungsi kehumasan bukan hanya melekat pada anggota Bidang Humas, tetapi menjadi tanggung jawab setiap anggota Polri,” tegas Kombes Pol Abast.

Kabid Humas Polda Jatim ini juga menekankan, setiap personel harus mampu menyampaikan informasi yang benar, membangun citra positif, dan menjaga kepercayaan publik.

Sementara itu, Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Erdi Adri memberikan pemaparan khusus mengenai Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Manajemen Kehumasan Polri.

Ia menjelaskan bahwa aturan ini disusun untuk memperkuat peran humas sebagai garda terdepan komunikasi publik di tubuh Polri.

“Dalam kegiatan ini kami menjelaskan secara detail Perkap Nomor 6 Tahun 2023. Aturan ini menjadi landasan penting bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan fungsi kehumasan secara profesional dan sesuai ketentuan,” jelas Kombes Pol Erdi.

Perkap No. 6 Tahun 2023 memuat berbagai ketentuan, di antaranya mengenai tata cara pengelolaan informasi publik, strategi komunikasi, serta pemanfaatan media konvensional maupun digital.

Regulasi ini juga mengatur standar operasional dalam memberikan informasi resmi kepada masyarakat, penanganan isu strategis, hingga tata kelola media sosial institusi kepolisian.

Melalui kegiatan e-learning ini, diharapkan seluruh anggota Polri, khususnya di jajaran Polda Jatim, memiliki pemahaman yang sama terkait pelaksanaan kehumasan.

“Dengan begitu, komunikasi publik yang dibangun dapat menjadi jembatan antar instansi dan masyarakat,” lanjut Kombes Erdi.

Kegiatan berlangsung interaktif, di mana para peserta dapat berdiskusi langsung dengan narasumber mengenai implementasi Perkap No. 6 Tahun 2023 di lapangan.

Bidang Humas Polda Jatim menyebut pelatihan semacam ini akan terus dilakukan untuk memperkuat kapasitas personel Polri dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital. (*)