Home Blog Page 589

Polres Lumajang Gelar Patroli Blue Light, Jamin Kamseltibcar Lantas dan Cegah Balap Liar

0

Lumajang – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lumajang terus berkomitmen menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) di wilayah hukumnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar patroli blue light secara rutin.

Kasat Lantas Polres Lumajang, AKP Mohamad Syaikhu, S.H., mengungkapkan bahwa patroli blue light yang dilaksanakan pada Minggu (12/1/2025) malam, difokuskan di Jalan Letnan Jendral Sunandar Priyo Sudarmo Sukodono Lumajang, salah satu titik yang sering dijadikan lokasi berkumpulnya para pengendara motor.

“Tujuan utama dari patroli blue light ini adalah untuk mencegah terjadinya balap liar dan gangguan kamtibmas lainnya. Selain itu, kami juga ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jalan,” ujar AKP Syaikhu.

Selama kegiatan patroli, petugas melakukan berbagai tindakan, seperti membubarkan kerumunan, melakukan pemeriksaan kendaraan, dan memberikan teguran kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas.

“Kami juga melakukan dialogis dengan masyarakat dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas,” imbuh AKP Syaikhu.

Hasil dari kegiatan patroli blue light ini cukup positif. Pengendara kendaraan bermotor semakin tertib berlalu lintas, dan situasi kamtibmas di wilayah patroli menjadi lebih kondusif.

“Kami akan terus melakukan patroli blue light secara rutin untuk menjaga Kamseltibcar Lantas di wilayah hukum Polres Lumajang,” tegas AKP Syaikhu.

Diduga Edarkan ” PIL KOPLO “, Seorang Pemuda 24 Tahun Di Tangkap Buser Satreskoba Polres kediri

0

KEDIRI – gempurnews.com //Seorang pemuda berinisial NWSW (24) ditangkap petugas Buser Satresnarkoba Polres Kediri dirumahnya. Pemuda asal Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, ditangkap petugas diduga mengedarkan narkoba jenis pil dobel L.

Penangkapan pemuda bekerja sebagai karyawan swasta ini berawal dari informasi atau laporan masyarakat. Karena maraknya peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Ngasem.

Kapolres Kediri AKBP Bimo Ariyanto S.H., S.I.K, melalui Kasi Humas Polres Kediri AKP Sriati menuturkan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan puluhan pil dobel L di bawah bantal kamar terduga pelaku.

“Barang bukti ditemukan dibawah bantal saat dilakukan penggeledahan. Jumlah 96 butir pil dobel L. Selain itu turut 1 ponsel diamankan,” tutur AKP Sriati, Senin, (13/1/2025).

Dikatakan AKP Sriati, dari hasil keterangan terduga pelaku, pil dobel L itu didapat dari seorang pria berinisial A (belum tertangkap). Terduga pelaku membeli pil dobel L itu sebanyak 200 butir dengan harga Rp340 ribu.

“Diduga terduga pelaku ini pengedar dan mengkonsumsi narkoba. Karena ditemukan sisa 96 butir dari terduga pelaku,” kata Kasi Humas Polres Kediri.

Lanjut diungkapkan Kasi Humas Polres Kediri, saat ini terduga pelaku masih dimintai keterangan guna pemeriksaan lebih lanjut. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba dan narkotika.

“Bila ada orang yang gerak geriknya mencurigakan atau mengetahui peredaran narkoba dan narkotika agar melapor ke pihak kepolisian,” ungkap AKP Sriati. ( Humas )

Editor/Publish : (R_80)

Rapat Kerja DPRD Kabupaten Blitar Dalam Agenda Penyampaian Aspirasi Pokmas Maju Sejahtera Tulungrejo

0

BLITAR – Rapat Kerja DPRD Kabupaten Blitar dalam agenda penyampaian aspirasi Pokmas Maju Sejahtera Desa Tulungrejo, Kecamatan Wates di Kabupaten Blitar, terkait pertanahan yang berujung konflik tidak berkesudahan.

Hadir OPD terkait yakni, Bappedalitbang, BPKAD, Dinas Perkim dan Pertanahan yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Blitar, Senin (13/01/2025).

Permohonan rapat kerja ini diajukan pemohon Pokmas Maju Sejahtera. Mereka menolak keras atas terbitnya Sertifikat Hak Milik/SHP No. 1 tahun 2005 yang saat ini merupakan aset Pemerintah Kabupaten Blitar. Tanah seluas 520.082 M2 sebagaimana SHP tersebut, diperoleh dari redistribusi eks.Perkebunan Sekar Gadung.

Pada kenyataannya, sejak sebelum diredis sejak tahun 1989 sampai saat ini, sudah dikuasai dan dijadikan tanah garapan oleh masyarakat Desa Tulungrejo, sebagai sumber ekonomi dan sumber kehidupan.

Maksud pengajuan redistribusi tanah oleh Pokmas Maju Sejahtera tersebut, sudah sesuai Perpres No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Hal itu memenuhi syarat sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria/TORA, untuk diredistribusi kepada masyarakat.

Dari beberapa rapat kerja atas pengaduan Pokmas dan laporan, hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan. Fakta terakhir pada 18 Desember 2024, diketahui adanya pemasangan papan nama di obyek SHP No 1 tahun 2025.

Ketua Panca Gatra Ir. Yusuf Wibisono, saat wawancara bersama awak media menjelaskan, bahwa persoalan tanah eks. Perkebunan Sekar Gadung sangat jelas dan gamblang terkait tanah aset yang dimaksud.

“Bahwa tanah aset Pemkab itu merupakan kompensasi dari proses Redistribusi Tanah Eks Perkebunan Sekargadung tahun 2001 silam. Namun sejak selesainya proses redis tersebut tanah garapan ini dibiarkan terbengkalai tanpa aktifitas, hingga warga mulai menata menggarap tanah tersebut guna meningkatkan perekonomian mereka,” jelas Yusuf.

Yusuf menambahkan, proses berjalan terus hingga pada tahun 2005 tanah aset tersebut telah dilekati status hak pakai. Warga tetap menggarap tanah tersebut seperti biasanya.

“Meski sudah dilekati status hak pakai, namun tidak pernah ada teguran ataupun sosialisasi kepada warga penggarap hingga sekarang,” imbuh Yusuf.

Yusuf juga mempertanyakan kronologi proses terjadinya status hak pakai. Apa yang menjadi dasar dari Pemerintah Kabupaten Blitar melekati tanah tersebut dengan hak pakai.

Ia mengatakan, sejak redistribusi tanah tahun 2001, tanah tersebut digarap warga hingga sekarang. Maka tanah aset Pemkab seluas kurang lebih 52 ha diminta kembali oleh warga.

Menurutnya, terjadinya aset menjadi hak pakai Pemkab Blitar ini, tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang lain dan sangat berpotensi terjadi masalah. Baik dilihat dari dasar perolehan tanahnya juga status hak pakai yang tidak pernah dikelola Pemerintah Kabupaten Blitar.

“Oleh karenanya kami mencari solusi lewat dewan dan OPD terkait dan menyarankan kepada pihak Pemkab Blitar, mengkaji ulang aset tersebut daripada memicu persoalan hukum,” tambahnya. (Wah/Red)

Restrukturisasi Pengurusan JPKP Baru Kabupaten Blitar Tahun 2025-2030

0

Gempur News .Blitar- minggu 12 januari 2025 melaksanakan pembaruan reorganisasi JPKP tempat di sekretariat JPKP didusun Genengan RT 04/RW 05 Desa sanankulon Kecamatan sanankulon Kabupaten Blitar dengan dihadiri anggota yang lama dan yang baru, dihubungi lewat WA Expose Indonesia com. DPW Karesiden kediri ibu irene dwi Arestin, M.Pd. memberikan saran kepada JPKP DPD Kabupaten Blitar mengucapkan selamat atas terbentuknya DPD kekaresiden kediri dengan visi dan misi menjadi mitra sosialisasi program pemerintah yang dipercaya oleh masyarakat misi yang pertama membantu dan mendampingi pemerintah secara bersama-sama dengan masyarakat dalam mendampingi dan melaksanakan program-program kerjanya yang tertuang didalam APBN,APBD,DD,BAPPENAS dan sebagainya, guna mempercepat pemerintahan pembangunan yang sasaran bebas dari penyimpangan.
Yang kedua menjadi relawan yang mandiri mampu mengembangkan inovasi berkriasi dan mampu mengembangkan karya-karya inovasi untuk kemajuan masyarakat.


Yang ketiga menjadi relawan yang hakiki sesungguhnya dengan berkarya dan mengabdi dengan sukarela tanpa pamprih dimulai dari lingkungan terkecil demikian harapan saya sebagai korwil yang sudah membentuk karesiden kediri semoga DPD-DPD JPKP dapat melaksanakan marwah JPKP yang sudah tertuang didalamnya saya sampaikan banyak-banyak terimakasih pungkasnya.

Ketua Jpkp Kabupaten Blitar Choirul fuad menyampaikan Didalam Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) mata dan telinga masyarakat bertujuan untuk membantu sosialisasi program-progam pemerintah yang pro rakyat, pendampingan agar tepat sasaran, serta melaporkan jika terdapat ketidaksesuaian serta pemanfaatan fasilitas pemerintah bagi masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat menjaga bisa lebih efisien dan efektif harapan jpkp harus menguasai metode dalam berkomunikasi secara efektif dan menguasai materi yang dikomunikasikan agar program kerja dan upaya koordinasi antar instansi dan lembaga maupun dengan masyarakat akan mampu terjalin dengan baik kami harap sebagai organisasi jpkp serta dapat mewujudkan sinergritas dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten Blitar dan salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional yang mendukung pembangunan dikabupaten Blitar lebih baik masyarakat merasa makmur dan sejahtera pungkasnya.

Hukum dan kerjasama antar lembaga JPKP Erasyanto DP,SH menyampaikan tugas dan fungsi kuasa hukum dalam sebuah organisasi masyarakat sebagai biro hukum:
1.memberikan advis -advis Nasihat Hukum kepada anggota organisasi pengurus dan staf mengenai berbagai aspek hukum yang terkait dengan kegiatan organisasi.
Bersama-sama dengan organisasi untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan kegiatan organisasi sesuai dengan hukum.

  1. Sebagai kuasa hukum membuat perjanjian dan dokumen hukum untuk membantu organisasi dalam membuat perjanjian, kontrak dan dokumen hukum lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan organisasi.
  2. Bersama untuk menyiapkan dan mengkaji dokumen hukum termasuk gelar perkara sebelum mengambil langkah- langkah hukum yang akan dikerjakan agar supaya kajian kajian hukum yang akan dilakukan seiring dan sejalan dengan organisasi masyarakat yang tentunya tidak lepas dari aturan kode etika profesinya sebagai kuasa hukum dan juga menyesuaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dalam peraturan organisasi masyarakat.
  3. Mewakili organisasi masyarakat dalam melakukan proses hukum untuk melakukan mediasi dan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa suatu perkara.
  4. Membela organisasi masyarakat sebagai kuasa hukum, Mewakili organisasi dalam proses hukum ditingkat pengadilan baik sebagai penggugat maupun tergugat dalam mengajukan gugatan hukum jika diperlukan.
  5. Menyiapkan dan mengajukan pembelaan sebagai kuasa hukum membantu organisasi masyarakat dalam Menyiapkan dan mengajukan pembelaan jika organisasi dituntut dipengadilan.
  6. Memastikan kepatuhan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai kuasa hukum melakukan audit hukum untuk memastikan kegiatan organisasi untuk memastikan kegiatan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  7. Bersama Organisasi saling memantau dan memberikan wancana tentang hukum baik kepada anggota organisasi, pengurus, dan staf mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan organisasi.
  8. Memberikan saran dan rekomendasi kepada organisasi mengenai cara mematuhi peraturan perundang-undangan.
  9. Tugas tambahan:menyusun dan mengelola arsip hukum. Menyiapkan dan mengelola anggaran hukum. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal seperti pengacara Notaris dan lembaga hukum APH lainnya.
    Penting untuk diingat bahwa tugas dan fungsi seorang kuasa hukum dalam sebuah organisasi masyarakat sebagai biro hukum dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi skala kegiatan dan kebutuhan organisasi serta dalam tugas dan pelaksanaannya tidak dapat berjalan sendiri. tutupnya. [Sdr]

Polres Pasuruan Berikan Penghargaan kepada Anggota Berprestasi dalam Penegakan Hukum dan Kepatuhan JKN

0

PASURUAN — Kepala Kepolisian Resor Pasuruan, AKBP Teddy Chandra, S.I.K, M.Si memberikan penghargaan kepada anggota Polri dan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) yang berprestasi. Acara penghargaan ini digelar di lapangan Sarja Arya Racana Polres Pasuruan, Senin (13/1/2025).

AKBP Teddy, melalui Kasatreskrim Polres Pasuruan, AKP Achmad Doni Medianto, menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja luar biasa anggota dalam menjalankan tugas.

“Pemberian penghargaan ini adalah ucapan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan, baik dalam penegakan hukum maupun upaya preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat,” ujar AKP Doni.

Menurutnya, penghargaan tersebut juga diberikan atas pencapaian Satreskrim Polres Pasuruan pada Desember 2024, ketika Unit Pidana Ekonomi dan Unit Pidana Tertentu berhasil menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan. Mereka dinilai telah berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemberi kerja di wilayah hukum Polres Pasuruan.

AKP Doni mengimbau para personel untuk menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi agar terus meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas.

“Hindari segala bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri. Jadikan tugas ini sebagai ladang amal ibadah,” tegasnya.

Sementara itu, Kanit II Pidana Ekonomi, Ipda Eko Hadi Saputro, yang turut menerima penghargaan, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ia menilai penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras timnya.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam menegakkan hukum terkait jaminan kesehatan pekerja dan keluarganya. Kami juga berkomitmen untuk menjaga kesolidan tim dalam melayani masyarakat,” ungkap Ipda Eko.

Penghargaan ini diharapkan menjadi teladan bagi seluruh personel Polres Pasuruan dalam mengedepankan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas demi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.(Qomar)

DPRD Gelar Kegiatan Silaturahmi Dengan Kapolres Barito Utara

0

BARITO UTARA- Ketua beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, menggelar kegiatan silaturahmi dengan Kapolres Barito Utara, Ajun Komisaris Besar polisi (AKBP) Singgih Febiyanto, SH. SIK dan  jajaran Perwira Polres Barito Utara, di ruang rapat Dewan, Senin (13/1/2025).

Dalam gelar silaturahmi itu dihadiri Ketua DPRD Barito Utara Ir. Mery Rukaini, M. IP Wakil Ketua I DPRD, H. Benny Siswanto dan seluruh anggota DPRD Barito Utara, Sekwan Drs. Edwin Tuah beserta para Kabag, Kasi dan staf. Sedangkan dari Polres Barito Utara dihadiri langsung Kapolres AKBP. Singgih Febianto, SH. SIK  Waka Polres, Kabag Ops, Kasat Bimas, Kasar Reskrim. 

Pada pertemuan silaturahmi tersebut, Ketua DPRD Ir. Mery Rukaini, M. IP  memperkenalkan satu persatu anggota DPRD Barito Utara yang hadir pada kesempatan kegiatan silaturahmi, kepada Kapolres Barito Utara dan jajarannya.

“Sewaktu bapak Kapolres Barito Utara, datang sampai acara kenal pamit kami unsur pimpinan dan anggota DPRD tidak sempat hadir, hal tersebut kami dalam rangka perjalanan reses luar daerah. Dan Alhamdulillah pada hari ini Bapak Kapolres Barito Utara dan jajarannya, bisa hadir disini untuk memenuhi undangan kami bersliaturami,” kata Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Mery Rukaini, M. IP.

Sementara, Kapolres Barito Utara, AKBP. Singgih Febianto, SH  SIK menyampaikan bahwa sebelum berangkat ke Kalimantan Tengah Polres Barito Utara sudah memprogramkan kegiatan ini, silaturahmi ke rekan- rekan kerja atau mitra kerja di Kabupaten Barito Utara.

“Sebelum saya berangkat ke Kalteng, Polres Barito Utara, saya sudah memprogramkan kegiatan silaturahmi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Barito Utara serta rekan- rekan kerja lainnya di daerah ini,” kata Kapolres Barito Utara, AKBP. Singgih Febiyanto, SH. SIK.

Dikatakan AKBP. Singgih Febiyanto, SH. SIK tujuan ke DPRD ini pertama yaitu untuk memperkenalkan diri. Dan sebagai Kapolres baru, dirinya mohon diterima sebagai warga baru di Barito Utara, untuk melaksanakan tugas sehari- hari sebagai Kapolres Barito Utara.

Kemudian kata Kapolres, ada isu nasional yang harus kita perhatikan bersama yaitu ketahanan pangan. Dan ini merupakan program Presiden turun ke Menteri dan otomatis kita mendukung dengan program dimaksud ini.

“Untuk itu kami mohon dukungan dari rekan- rekan khususnya DPRD Barito Utara, untuk mendukung program ketahanan pangan yang kita semua, yang berasal dari pemerintah pusat. Karena daerah kita ini cukup luas yaitu sekitar 9.800 hektar yang haru kita penuhi,” kata Kapolres Barito Utara.

Selain itu jelasnya, terkait dengan isu makan makanan bergizi gratis yang juga karus kita kawal bersama. Dan isu lainnya yaitu yang juga sama- sama kita kawal bersama. Karena Kepolisian disini tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari rekan- rekan semua.

“Terkait pemilihan bupati dan wakil bupati Barito Utara, karena selisih suaranya hanya sedkit, jadi sementara ini masih di MK. Apapun keputusannya nanti akan harus kita dukung dan kita jaga bersama agar daerah kita tetap aman dan kondusif,” kata Kapolres Barito Utara AKBP. Singgih Febianto, SH. SIK.    (SS)

Musim Hujan di Karimun, Tidak Samapta Polres Karimun sigap Bantu Warga yang terdampak Banjir.

0

Karimun – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Karimun pada Senin (13/01/2025) tidak menjadi halangan bagi Satuan Samapta Polres Karimun untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meski cuaca buruk dan ancaman banjir rob yang melanda, tim patroli tetap melaksanakan tugas mereka dengan penuh dedikasi.

Patroli siaga bencana ini dilaksanakan di kawasan rawan banjir, terutama di Jalan Telaga Harapan, Kelurahan Sei Lakam Barat, Kecamatan Karimun, dimulai pukul 10.30 WIB. Dipimpin oleh AKP Rizal, S.H., patroli tersebut melibatkan sejumlah personel yang dilengkapi dengan kendaraan patroli, sepatu boot, dan peralatan seperti sekop untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

“Meski hujan deras, kami tetap menjalankan tugas untuk memastikan keselamatan masyarakat. Banjir rob dan cuaca buruk bukan halangan bagi kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar AKP Rizal, S.H., Kasat Samapta Polres Karimun.

Tim patroli Samapta tidak hanya memantau kondisi jalan yang tergenang, tetapi juga membersihkan genangan air, membantu warga memindahkan barang-barang yang terdampak, serta berkoordinasi dengan Polsek setempat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah kerugian lebih besar dan menjaga situasi tetap kondusif.

Kapolres Karimun AKBP Robby Topan Manusiwa, S.I.K., M.H. mengatakan, patroli juga membantu masyarakat yang berada dalam kesulitan akibat dampak banjir rob, seperti mengangkut barang pindahan untuk mencegah kerusakan. Kehadiran tim di tengah situasi darurat ini membawa rasa aman dan nyaman bagi warga yang terdampak.

“Melalui patroli ini, Polres Karimun berhasil mengidentifikasi titik-titik rawan banjir serta memastikan tidak ada ancaman lain yang membahayakan masyarakat. Situasi Kamtibmas tetap terjaga dengan baik, meski kawasan tersebut sempat dilanda banjir akibat curah hujan tinggi dan pasang air laut.” Ujar AKBP Robby Topan Manusiwa, S.I.K., M.H., Kapolres Karimun.

“Terima kasih kepada Polres Karimun yang sigap membantu kami di tengah banjir. Kehadiran mereka sangat membantu dalam memindahkan barang dan membersihkan air yang menggenang,” ujar salah seorang warga, Ahmad (45).

Dengan langkah cepat dan responsif ini, Polres Karimun memastikan situasi tetap kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, meskipun cuaca ekstrem tengah melanda wilayah tersebut.

Selama kegiatan berlangsung situasi terdapat dalam keadaan Kondusif dan terkendali.

Ketua Persit KCK Cab. XXXIII Kodim 0819/Pasuruan Kunker di Ranting 10 Koramil 0819/09 Lumbang

0

Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Kodim 0819/Pasuruan Ny. Ayu Noor Iskak beserta pengurus melaksanakan kunjungan kerja ke Ranting 10, Koramil 0819/09 Lumbang. Kedatangan rombongan Ibu Ketua disambut langsung oleh Danramil 0819/9 Lumbang, Lettu Inf Bima beserta Ny. Ratna Bima dan anggota Persit Ranting 10. (Senin, 13/01/2025)

Dalam kesempatan yakni Ny. Ratna Bima mengucapkan terimakasih kepada Ibu Ketua Cabang beserta rombongan sedianya menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Ranting 10.

Dalam arahannya Ny. Ayu Noor Iskak menyampaikan bahwa “Kedatangan kami ketua dan pengurus kesini adalah untuk bersilatuirahmi dengan ketua beserta pengurus dan anggota ranting 10 Lumbang serta untuk lebih mengakrabkan hubungan antara anggota yang ada diranting-ranting dengan Ibu ketua Cabang dan pengurus, agar nantinya mempermudah dalam menunjang tugas Persit kedepan,” Ucap Ny. Ayu.

“Silaturahmi tersebut sebagai wadah untuk menambah kekompakan dan kebersamaan di antara keluarga besar Persit Kartika Chandra Kirana di Wilayah Teritorial Kodim 0819/Pasuruan,” jelas Ny. Ayu

Selama kegiatan berlangsung suasana penuh keakraban antara ketua, pengurus dan anggota Persit Ranting 10 sampai dengan acara selesai situasi dalam keadaan aman dan tertib,” tutupnya.(Qomar)

Hadiri Pelatihan Penyidik, Kapolri Minta Jajaran Cegah Potensi Kebocoran Anggaran Negara

0

Jakarta. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan penyidik dan penyidik pembantu tindak pidana di bidang perkebunan dan kehutanan.

Kapolri menegaskan acara tersebut sangat penting dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah potensi kebocoran anggaran negara.

Kapolri lalu menjelaskan mengenai kebijakan Presiden Prabowo yang telah membentuk Satgas yang terdiri dari Dewan Pengarah dan Satgas Pelaksana. Satgas itu terdiri dari Kejaksaan, Menteri Pertahanan sebagai Dewan Pengarah. Kemudian struktur di bawahnya dibantu oleh BPKP, Kejaksaan, dan anggota TNI-Polri.

“Tujuan dari satgas tersebut tentunya adalah bagaimana supaya negara bisa mendapatkan pendapatan yang optimal, dari sisi-sisi yang menurut catatan dari pemerintah dari BPKP masih ada potensi-potensi kebocoran yang harus dimaksimalkan,” terang Kapolri, Senin (13/1/25).

Kapolri menyampaikan Presiden Prabowo berulang kali menegaskan Indonesia mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Jika potensi itu dimanfaatkan, Indonesia akan menjadi negara besar.

“Namun di satu sisi beliau selalu sampaikan bahwa Indonesia ini menempati peringkat ekor 6, artinya apa ekor 6 itu artinya bahwa terjadi ketidakefisienan 30% dari penggunaan anggaran,” imbuh Kapolri.

Atas kondisi tersebut, Kapolri mengatakan anggota Polri harus bersama-sama ikut menekan ketidakefisienan tersebut. Selain itu, pemerintah juga berupaya agar sumber-sumber yang masih banyak potensinya bisa dimaksimalkan untuk penerimaan negara.

“Baik saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa hal ini kita berbicara khusus terkait dengan masalah sawit ataupun keterlanjuran sawit, dan ini saya kira masuk di dalam Asta Cita Bapak Presiden khususnya ke-5, di mana Indonesia ke depan ingin melanjutkan hilirisasi namun di satu sisi juga meningkatkan nilai tambah dalam negeri,” ujar Kapolri.

Kapolri menyampaikan berdasarkan perhitungan para ahli, jika potensi tersebut benar dimaksimalkan, sektor sawit saja akan menghasilkan investasi sebesar US$618,1 M, ekspor sebesar Rp857,9 M, pertumbuhan ekonominya juga bisa bertambah Rp235,9 M, dan tenaga kerjanya juga bisa bertambah.

“Namun demikian dari catatan 179 produk hilir, Indonesia juga berada di posisi paling tinggi, kalau kita lihat dari bagaimana perbandingan Indonesia dengan negara-negara lain, terlihat bahwa Indonesia memiliki produksi 47 juta ton atau setara dengan 59,26% dari produksi Global, artinya negara kita tertinggi, tertinggi dalam hal produksi sawit,” papar Kapolri.

Kapolri berharap ke depan Indonesia dapat memimpin dan menguasai pasar dunia, khususnya masalah sawit. Dia berharap kehadiran Polri dalam Satgas untuk mencegah potensi kebocoran tersebut dapat dimaksimalkan.

“Jadi ini yang tentunya menjadi arah dan kebijakan Bapak Presiden dan harapannya Polri yang saat ini diajak untuk masuk di satgas betul-betul bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden ini dengan maksimal,” tutup Kapolri.

Pimpin Sertijab, Irjen. Pol. Sandi Tekankan Humas Fungsi Utama Polri

0

Jakarta. Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di lingkungan Humas Polri. Upacara sertijab tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2775/XII/Kep/2024, ST/2776/XII/ Kep/2024, ST/2777/XII/ Kep/2024, dan ST/2778/XII/ Kep/2024.

Dalam sambutannya, Kadivhumas mengungkapkan bahwa rotasi merupakan salah satu bentuk meningkatkan kolaborasi untuk lebih baik lagi. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama atas apa yang telah didedikasikan selama ini.

“Kami ucapkan selamat jalan. Selamat bertugas. Semoga semakin sukses di tempat yang baru dan mudah mudahan di tempat baru semakin sukses karena tentunya di tempat yang baru itu adalah suatu lokasi atau pos yang baru tentunya mempunyai tantangan yang luar biasa ataupun mempunyai spirituasi yang berbeda karena belum ada menjadi ada, tapi kalo sudah ada tinggal melanjutkan baru yang belum ada menjadi aset sebetulnya betul,” ujar Kadivhumas dalam sambutannya, Senin (13/1/25).

Irjen. Pol. Sandi pun mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru yang menggantikan. Kadivhumas menekankan, humas adalah jantungnya Polri selama ini yang memiliki fungsi utama.

“Kami sangat berharap dengan pejabat pejabat baru bisa segera menyelesaikan diri dan berkolaborasi dengan kita semua. Dan teman-teman yang lama juga bisa membantu untuk menyampaikan ide-ide kreatif lainnya,” jelas Kadivhumas.

Ditekankan Kadivhumas, tantangan ke depan akan semakin kompleks, terlebih karena era digital saat ini yang membuat semua rekam jejak kerja Polri harus transparan. Kadivhumas pun menekankan bahwa dirinya percaya semua itu dapat dilalui dengan sinergitas di internal maupun dengan satker lainnya.

Diketahui, beberapa pejabat yang menjalani sertijab adalah:

  1. Brigjen Pol Dodied Prasetyo Aji, SIK, MH Menjadi Karo Kerjasama Internasional Divhubinter Polri
  2. Brigjen Pol Drs. S Erlangga Waskitoroso Menjadi Penata Kehumasan Tk.II Divisi Humas Polri
  3. Kombes. Pol. Syamsu Ridwan selaku Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divhumas Polri dipromosikan ke jabatan Ka Spn Polda Sulsel;
  4. Kombes. Pol. Iroth Laurens Recky selaku Kabag Anev Biro Pid Divhumas Polri dipromosikan ke dalam jabatan Kabagrenmin Divhumas Polri;
  5. Kombes. Pol Yusuf Sutejo selaku Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divhumas Polri dipromosikan ke jabatan Kabaganev Ro PID Divhumas Polri;
  6. Kombes. Pol. Harry Goldenhardt S selaku Kabag Pensat Biro Penmas Divhumas Polri dipromosikan ke jabatan Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divhumas Polri;
  7. Kombes. Pol. R. Bambang Tjahyo Bawono selaku Analis Kebijakan Madya Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri dipromosikan ke jabatan Kabagpensat Ro Penmas Divhumas Polri;