Cimahi,Selasa(10/02/2026)
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko, unsur Forkopimda, Dinas Pendidikan yang diwakili Plt Sekdis Disdik Cimahi Juli Supriadi, Komite Dewan Pendidikan,Berbagai Elemen Pendidikan,serta para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ngatiyana menyoroti keterlambatan dimulainya acara. Walikta Cimahi mengingatkan pentingnya disiplin waktu agar kegiatan pemerintahan berjalan efektif dan tidak mengganggu agenda lain.

“Saya sudah hadir sejak pagi, namun acara baru dimulai beberapa waktu kemudian. Ke depan harus tepat waktu agar tidak menghambat kegiatan lainnya,” ungkapnya.

Ngatiyana menegaskan, forum perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.

Ia meminta seluruh program Disdik disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata bagi mastarakat.

Selain itu, Wali Kota menekankan pentingnya pendataan yang akurat serta pendampingan berkelanjutan agar tidak ada lagi anak di Kota Cimahi yang putus sekolah.

Walikota Cimahi mengatakan, Pemerintah berkomitmen membantu masyarakat kurang mampu, baik melalui pendidikan negeri maupun swasta, termasuk bantuan seragam, alat tulis, hingga dukungan biaya SPP bagi siswa yang membutuhkan.

Ngatiyana juga menyinggung sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang tetap mengacu pada jalur afirmasi, prestasi, mutasi, dan domisili.

Ia meminta sosialisasi dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat tidak khawatir, karena pemerintah tetap hadir membantu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar tetap dapat bersekolah di swasta dengan dukungan pembiayaan.

“Jangan sampai ada anak di Cimahi tidak sekolah.

Pendidikan adalah kebutuhan dasar dan investasi masa depan generasi penerus,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya FGD Disdik.

Ia menekankan pentingnya kesetaraan layanan pendidikan, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.

“Mereka harus mendapatkan pelayanan yang sama, tidak boleh dipilah-pilah. Pendidikan inklusif harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.

FGD ini diharapkan menghasilkan rumusan program pendidikan yang lebih tepat sasaran untuk tahun mendatang, dengan orientasi pada peningkatan kualitas layanan serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Kota Cimahi.

Achmad Syafei

Cimahi,Selasa(10/02/2025)
Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiatmoko, turut menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Dinas Pendidikan Kota Cimahi yang digelar di Aula Gedung A Pemerintah Kota Cimahi, Selasa (10/2/2026).

FGD ini juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana, unsur Forkopimda, jajaran Dinas Pendidikan, serta perwakilan PT BJB dan berbagai unsur dari lembaga pendidikan.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD,Wahyu Widiatmoko menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kota Cimahi atas komitmen dan kerja keras dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cimahi.

Wahyu mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam memperkuat sumber daya manusia dan menentukan kemajuan daerah.

“Pendidikan adalah kunci masa depan. Dukungan pemerintah pusat, provinsi, hingga kota terhadap sektor pendidikan sangat besar, termasuk program beasiswa bagi siswa SMP swasta.

Program ini harus tersosialisasi dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak boleh ada lagi alasan anak-anak kita tidak bersekolah,” Ungkap Wahyu.

Ketua DPRD Kota Cimahi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta dalam menampung kebutuhan pendidikan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan sekolah swasta memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah memenuhi akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga Kota Cimahi.

Kemudian Wahyu menekankan perhatian serius terhadap pendidikan inklusif, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.

Dirinya mengingatkan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.

“Anak-anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang setara, tidak boleh dipilah atau dibedakan.

Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan wajib memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam dunia pendidikan,” imbuhnya.

FGD ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan program dan kebijakan pendidikan yang responsif, inklusif, serta menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas pendidikan, memperluas akses, dan memastikan setiap anak memperoleh hak belajar yang adil dan bermartabat untuk masa depan yang lebih baik.

Achmad Syafei

CIMAHI,Selasa(10/02/2026)Pemerintah Kota Cimahi meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Utama Cimahi Selatan pada Selasa, (10/2/2026). Peresmian yang berlangsung di lokasi TPST Utama Cimahi Selatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tingkat Kota Cimahi Tahun 2026.
Peringatan HPSN yang diperingati setiap 21 Februari memiliki makna historis yang kuat bagi Kota Cimahi, mengingat tragedi longsor Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah pada 2005. Peristiwa kemanusiaan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan sampah harus dikelola secara serius, terencana, dan berkelanjutan.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa peringatan HPSN harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata yang berdampak langsung bagi lingkungan dan masyarakat.
“Peresmian TPST Utama Cimahi Selatan ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus berbenah. Sampah tidak boleh lagi menjadi ancaman, tetapi harus dikelola secara bertanggung jawab agar memberi manfaat serta menjamin keselamatan lingkungan,” ujar Ngatiyana.
Ia menjelaskan bahwa TPST Utama Cimahi Selatan dirancang memiliki kapasitas pengolahan sebesar 10 hingga 15 ton sampah per hari. Dengan timbulan sampah Kota Cimahi yang mencapai sekitar 234 ton per hari, keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi beban pengangkutan sampah ke TPA sekaligus memperkuat upaya mewujudkan program Cimahi Zero to TPA.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi Chanifah Listyarini, menyampaikan pengelolaan sampah merupakan isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kota Cimahi. Dengan jumlah yang mencapai sekitar 584 ribu jiwa (Data SIPSN 2025) memproduksi timbulan sampah berkisar antara 234 hingga 250 ton per hari.
“Saat ini tingkat pengelolaan sampah Kota Cimahi baru mencapai sekitar 49,6 persen. Artinya, masih ada pekerjaan rumah yang cukup besar untuk menutup sisa lebih dari 50 persen sampah yang belum terkelola secara optimal,” ujarnya.
Sebelum TPST Utama Cimahi Selatan beroperasi, Pemerintah Kota Cimahi telah memiliki dua TPST utama, yakni TPST Santiong dan TPST Lebaksaat di wilayah Cimahi Utara. Namun demikian, seiring meningkatnya timbulan sampah dan kebutuhan layanan pengolahan yang semakin besar, maka kehadiran TPST Utama Cimahi Selatan menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan, peningkatan kapasitas pengolahan, sekaligus penguatan sistem pengelolaan sampah yang telah berjalan.
Chanifah menjelaskan, TPST Utama Cimahi Selatan memanfaatkan bangunan eks pabrik yang sudah tidak beroperasi, sehingga proses penyediaan fasilitas dapat dilakukan lebih cepat. Selain pengolahan utama, fasilitas ini juga dilengkapi unit finishing goods untuk mengolah residu menjadi produk bernilai guna, seperti refuse derived fuel (RDF), yang dapat dimanfaatkan oleh industri.
“TPST ini kami dedikasikan untuk melayani wilayah Cimahi Selatan yang menampung lebih dari separuh penduduk Kota Cimahi. Keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan masyarakat, terutama dalam pemilahan sampah dari sumber,” katanya.
Chanifah menegaskan bahwa peresmian TPST Utama Cimahi Selatan bukan menjadi titik akhir, melainkan awal dari penguatan jaringan pengolahan sampah di seluruh wilayah Kota Cimahi.
Lebih lanjut Chanifah memaparkan bahwa selain diolah menjadi RDF, pengembangan pengolahan sampah juga dapat diarahkan pada produk alternatif bernilai tambah, seperti kompos standar, biomassa, magot kering, biji plastik, hingga paving block. Ia juga menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menyangkut aspek teknis operasional, tetapi juga pembiayaan, partisipasi masyarakat, serta penguatan kelembagaan dan regulasi.
Pemerintah Kota Cimahi berharap peresmian TPST Utama Cimahi Selatan menjadi tonggak penguatan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Melalui momentum HPSN 2026, Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk terus bergerak menuju lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Achmad Syafei