Home Blog Page 1093

Kemenkeu Satu Mendukung UMKM, Tumbuh Melalui Digitalisasi dan Globalisasi

BARITO UTARA (Kalteng)-Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Drs. Muhlis mewakili Pemerintah Kabupaten Barito Utara, menghadiri kegiatan Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)Satu Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2023, yang dipusatkan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), di Palangka Raya, Kamis (14/3/2023).

UMKM adalah usaha froduktif yang dimiliki perorangan maupun berbadan usaha, yang telah memiliki kriteria sebagai usaha Mikro atau usaha kecil. Sinergi Memenkeu Satu UMKM Kalteng ini, dengan mengusung tema
“Kemenkeu Satu Mendukung UMKM Tumbuh melalui Digitalisasi dan Globalisasi Menuju Indonesia Maju.

Kegiatan ini dihadiri Direktur Keuangan Umum dan Manajemen Risiko Zaid Burhan, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, Sekda se-Kalteng serta Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Drs. Nuryakin mengatakan acara ini diharapkan dapat mendorong pengembangan UMKM yang dapat meningkatkan kualitas perekonomian rakyat yang lebih mandiri.

“Kemenkeu Satu dapat menjadi pendukung perkembangan UMKM, agar memberikan asistensi dan bimbingan berupa pemberian pemahaman ketentuan perpajakan, insentif-insentif pajak, perluasan pasar UMKM melalui marketplace dan lelang online produk UMKM, Akses Pembiayaan Modal Usaha (KUR dan UMi), sehingga UMKM mitra Kemenkeu Satu menjadi UMKM yang tangguh dan siap menembus pasar ekspor, “harap Nuryakin.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Oza Olavia mengungkapkan sesuai dengan arahan Menkeu. Selama dua tahun ini, pihaknya diminta untuk mensinergikan seluruh Kemenkeu yang ada di daerah.

“Dikatakan, Oza. Kemenkeu Satu ini adalah bentuk dukungan Kementerian Keuangan terhadap UMKM dan juga salah satu upaya kita, untuk membantu para UMKM agar lebih maju dan berkembang.

Sementara itu Bupati Barito Utara, Melalui Sekda Drs. Muhlis mengatakan, sangat mendukung kegiatan ini yang diharapkan mampu membantu peningkatan pemasaran dan hasil penjualan produk UMKM serta peningkatan klaster UMKM, untuk naik kelas menjadi klaster UMKM mandiri dan klaster UMKM siap ekspor.  (SS)

Kapolda Jatim Pimpin Sertijab Kapolrestabes Surabaya

0

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr.Toni Harmanto,MH memimpin upacara serah terima jabatan Kapolrestabes Surabaya di Lobby Gedung Patuh Lantai 2 Mapolda Jatim, Kamis (16/3/2023).

Dalam kegiatan tersebut selain didampingi PJU (Pejabat Utama) Polda Jatim, juga dihadiri para Kapolres jajaran.

Jabatan Kapolrestabes Surabaya akan diisi oleh Kombes Pol Pasma Royce yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat.

Sedangkan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan, mendapat promosi sebagai Waka Polda Jatim menggantikan Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan Promosi jabatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/498/II/KEP./ 2023 tertanggal 26 Februari 2023.

“Surat tersebut ditandatangani Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” kata Kombes Pol Dirmanto.

Lebih lanjut diterangkan, mutasi adalah hal yang biasa dalam tubuh institusi Polri. Hal itu untuk lebih meningkatkan kwalitas SDM bagi anggota Polri.

“Bergulirnya mutasi jabatan di institusi Polri adalah hal yang biasa dan pasti dilaksanakan oleh institusi,” tutup Kombes Dirmanto. (Humas)

Editor : dhw_robhin

Di Polresta Malang Kota Akhir Penantian 37 Tahun Hernik Bertemu Keluarganya Buah Kepedulian Pak Bhabin

0

Kota Malang – Sumina perempuan paruh baya yang kini memasuki usia 81 tahun seakan tak pernah menyangka, dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan Hernik Martika alias Sudarmi yang terpisah dari keluarga sejak tahun 1986 ( selama 37 tahun).

Namun atas kerjasama Polresta Malang Kota, Polres Timor Tengah Selatan, dan Relawan Anak Bangsa, akhir penantian 37 tahun mbah Sumina untuk bertemu anaknya dapat terwujud.

Adalah Aipda Catur, seorang Bhabinkamtibmas Kecamatan Soe, Timor Tengah Selatan, NTT yang menemukan Hernik alias Sudarmi di Taman Soe dalam kondisi yang memprihatinkan.

Kemudian dirinya mengevakuasi ke posko yang didirikan oleh komunitas warga Jawa di Kecamatan Soe, Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Kami menemukan ibu sudarmi di taman soe dalam kondisi tidak stabil secara fisik maupun mental, sehingga kami membutuhkan waktu untuk proses pemulihan hingga kami mendapat identitasnya yang ternyata warga Kota Malang.”tutur Aipda Catur saat dihubungi media melalui Humas Polresta Malang Kota, Rabu (15/3).

Setelah diketahui identitasnya, Aipda Catur Indra Irawan yang bertugas di Polres Timor Tengah Selatan bersama komunitas Jawa menghubungi Bhabinkamtibmas Polsek Kedung Kandang,Polresta Malang Kota untuk membatu mencari keluarga Sudarmi.

Tidak bergerak sendiri penelusuran keluarga Sudarmi dibantu oleh komunitas Anak Bangsa dan berhasil menemukan petunjuk lokasi keluarga Sudarmi di Jl. Bayam Dalam, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedung Kandang.

Anggota Polsek Kedung Kandang Polresta Malang Kota bersama Komunitas Anak Bangsa bergegas menjemput Hernik alias Sudarmi di Bandara Juanda yang diantarkan langsung oleh Aipda Catur.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto yang telah mempersiapkan sarana maupun fasilitas pertemuan ini juga turut menyambutnya.

“Ini adalah kekuatan silaturahmi yang dapat menemukan seorang anak yang menghilang sejak usia 17 tahun dan tidak ada komunikasi sama sekali dengan pihak ibu dan adik,”ungkap Kombes Pol BuHer.

Kombes BuHer mengatakan bahwa peristiwa ini merupakan buah dari sinergitas yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota bersama Komunitas Anak Bangsa dan Bhabinkamtibmas Timor Tengah Selatan bersama komunitas yang ada di NTT.

“Kita bisa membayangkan bagaimana selama 37 tahun tidak bertemu keluarga, Respon seorang ibu (Suminah) sangat luar biasa hingga tangis haru, sedih menyambut kedatangan anaknya,”ujar Kombes BuHer.

Sumina ibu dari Hernik alias Sudarmi tampak haru dan meluapkan kerinduan yang tak terbendung menyambut kedatangan anaknya. Ucapan syukur tak berhenti dilantunkan oleh segenap keluarga.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memulangkan kakak saya utamanya Pak Kapoltresta Malang Kota, Bu Yuyun, Pak Catur dan Pak Bhabinkamtibmas. Kami merasa bersyukur bisa berkumpul kembali sejak tahun 1986 terpisahkan, yang dari tahun Ke tahun tidak pernah berhasil menemukannya.” ucap Adik Sudarmi.

Setelah Pertemuan pertama tersebut kemudian Hernik alias Sudarmi beserta keluargannya diantarkan menuju rumahnya oleh anggota Polresta Malang Kota dan Komunitas Anak Bangsa.

“Belajar dari peristiwa ini bahwa sangat penting menjadi orang yang bermanfaat khususnya bagi sesama dan membangun sebuah kolaborasi dari seluruh kesatuan yang ada di indonesia.” Pungkas kapolresta Malang Kota. (Humas)

Editor : dhw_robhin

Rapat Koordinasi Komisi I DPRD Kota Cimahi Bersama BNNK,Polres Cimahi,Koramil Cimahi Tengah dan Dinkes Kota Cimahi

Cimahi,Rabu(15/03/2023)
Dalam rapat koordinasi yang di lakukan di ruang komisi 1 DPRD kota Cimahi antara BNNK,KORAMIL CIMAHI TENGAH,DINKES KOTA CIMAHI,POLRES CIMAHI yang di wakili oleh Kasat Narkoba denga agenda pembahasan maraknya peredaran obat yang tergolong ke dalam obat Psikotropika atau termasuk obat golongan G.

Dalam paparan nya Kepala BNNK Kota Cimahi Letnan Kolonel CPM Yulius Amra,SH,siap membantu polres cimahi untuk memberantas Narkoba di kota cimahi.
“Kami siap bekerja sama dengan Polres Cimahi atau dengan pihak manapun untuk memberantas narkoba soalnya udah sangat mengkhawatirkan para pengguna narkoba atau Obat golongan G itu ada yang masih duduk di bangku SD SMP,SLTA/SMK.”Ungkap Yulius.
Kepala BNNK Kota Cimahi menambahkan,
“Nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak DIKNAS kota Cimahi agar kami bisa memberi penyuluhan-penyuluhan ke setiap sekolahan tentang bahaya narkotika.”Ungkap Yulius.

Ditempat yang sama Anggota Komisi l DPRD Kota Cimahi yulianawati menyatakan,
“Kesimpulan Rapat Koordinasi ini dengan baik antara BNNK Cimahi Polres Cimahi Dinkes Cimahi Koramil 0809/Cimahi tengah, akan melakukankan sidak kedepannya”Kata yuli.

“Karena banyaknya toko-toko di Cimahi yang tidak memiliki surat ijinnya, komisi 1 DPRD Cimahi berhak untuk menanyakan surat ijinnya,Di Wilayah kota Cimahi ini disinyalir ada obat-obatan terlarang yang membelinya anak-anak sekolah, upaya kami disini sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, bahwa dari pihak BNNK Cimahi juga sudah memberikan keterangan kepada pihak sekolah, bahwa di sekitar Cimahi banyak toko yang menjual obat terlarang.”Terang Yuli

“Kami bekerjasama dengan pihak-pihak terkait akan mengadakan sidak Langsung ketempat yang menjual obat tersebut,” pungkas Yulianawati salah seorang anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi

Achmad $

UPT Puskeswan Kecamatan Kunir bersama Camat Tekung lakukan Vaksinasi PMK di Desa Mangunsari.

Lumajang , Gempur News.

— Dalam rangka memberantas Penyakit Mulut dan Kuku( PMK), Pemerintah Kecamatan Tekung bekerja sama dengan Kabid peternakan dan Kesehatan Hewan dan UPT Puskeswan Kecamatan Kunir melakukan kegiatan penandaan dan pendataan ternak dengan metode QR barcode juga pemberian Vitamin dan desinfektan, yang dilaksanakan pada Hari Rabu ( 15/03/2023) bertempat di Desa Mangunsari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Siswanto mengatakan di sela sela kegiatan bahwa, mendapatkan tantangan ketika terjadi wabah PMK,dan Potensi hari ini kita akan memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idhul Fitri di sinyalir masyarakat mengkonsumsi daging akan sangat meningkat maka diperlukan ternak yang sehat sehingga aman di konsumsi.

Maka jika kita menengok dan belajar ke belakang saat pandemi covid 19 ,ada dua hal yang menjadi kata kunci untuk melawan yakni Protokol Kesehatan dan Vaksinasi ungkapnya.

Selanjutnya Siswanto menjelaskan bahwa Vaksinasi ini adalah sebuah ikhtiar kita bersama untuk bagaimana kemudian kita memberikan kekebalan atau anti bodi pada hewan ternak sehingga Hewan ternak tersebut mampu melawan mikroorganisme penyebab penyakit/ Virus yang masuk ke dalam tubuh nya, namun Vaksinasi ini tak akan sukses dan lancar tanpa adanya dukungan dari semua pihak, maka mari kita bergerak bersama antara peternak hingga pihak swasta dan juga masyarakat untuk bersama sama menyelesaikan masalah PMK ini pungkas Siswanto.

Adapun kegiatan hari ini yaitu Vaksinasi 400 dosis , untuk ternak Sapi, Kambing dan Domba yang ada di Kecamatan Tekung demikian Camat Kecamatan Tekung ikut menambah kan.

Lu

Langkah Cerdas Pemerintah Ditunggu petani

Permasalahan kekurangan alokasi pupuk subsidi yang dikeluhkan petani saat ini memerlukan penanganan segera, untuk menambah jumlah alokasi pupuk tahun ini sudah tidak bisa karena alokasinya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, ujar Iskhak Subagio selaku ketua DPC HKTI Lumajang. Banyaknya petani yang datanya tidak masuk dalam SIMLUHTAN, harus menjadi perhatian bersama

Diterapkan nya E Alokasi pupuk subsidi membawa dampak bagi petani yang tidak terdaftar, ini yang harus segera dilakukan langkah kongkrit untuk percepatan penyelesaiannya karena mereka baru bisa menerima alokasi pupuk di tahun 2024, selama masa tunggu ini harus di carikan alternatif pupuk pengganti pupuk subsidi yang harganya terjangkau.

Penggunaan pupuk organik di harapkan bisa sebagai alternatif, banyak pilihan yang bisa di aplikasikan petani seperti Elisitor Biosaka, Jakaba, PGPR, Pupuk organik cair dan pupuk organik padat, petani bisa mengakses hal tersebut dengan mudah lewat petugas penyuluh pertanian juga media sosial, pupuk ramah lingkungan diatas bisa di buat sendiri oleh petani dan dijamin murah biaya produksinya.

Fungsi pupuk ramah lingkungan ini sebagai pembenah kesuburan tanah yang terus menurun akibat penggunaan kimia yang terus menerus, momentum ini harus segera di ambil sebagai langkah cerdas untuk menyelesaikan polemik yang ada.

Intervensi pemerintah di perlukan untuk mendorong percepatan hal dimaksud, minimal 1(satu) kelompok tani dengan luasan tertentu di lakukan kegiatan berbasis hal tersebut, hal ini diharapkan menjadi ruang pamer bagi petani tentang tata cara pertanian sehat dan ramah lingkungan, kedepan harus ada pembagian pupuk organik gratis untuk merangsang petani memakainya.
Disisi lain harus di bentuk beberapa petani penggerak penggunaan pupuk organik, hasilnya dikaji dengan standart yang ada.

Disisi lain pembenahan data based petani mutlak dilakukan agar alokasi subsidi pemerintah tepat sasaran, dan pengawasan peredaran pupuk subsidi di bawah kendali Dinas Koperasi usaha mikro, perindustrian dan perdagangan mutlak diperlukan, sebuah SOP pengawasan harus di buat agar didapatkan hasil yang optimal sesuai ketentuan permendag nomor 4 tahun 2023, kita berharap dengan aktifnya Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang di motori dinas diatas mampu membawa perubahan yang cukup besar seperti yang diharapkan petani dan menjadi penting hasil kegiatan tim ini dilaporkan ke PT. Pupuk Indonesia sebagai bahan acuan untuk melakukan pembinaan ke distributor dan pengecer.
Skala pelanggaran juga harus di tetapkan sebagai bahan menentukan sanksi pada para pelanggar sesuai dengan derajat kesalahannya sesuai aturan yang ada.
Kordinasi lintas sektor juga mutlak di lakukan untuk mengurai benang kusut ini, peran legislatif juga sangat diperlukan untuk mendorong teratasinya masalah ini.
Kami HKTI berkomitmen untuk mengawal peredaran pupuk subsidi agar tepat sasaran, kami juga telah membina dan mendampingi sedikit nya 50 orang petani pelaku pupuk organik yang tersebar di beberapa kecamatan yang tujuannya sebagai media studi tiru pada petani secara langsung, kami juga ucapkan terima kasih atas kerja sama teman teman menginformasikan keluhan petani agar sampai pada pemangku kebijakan, agar informasi tersebut diolah menjadi kebijakan yang pro pada petani (ER).

Diawali Konsultasi Publik,Pasca Tambang PT. BEK Rencanakan Program PPM

0

BARITO UTARA- Pemegang konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) wilayah Kalimantan Timur dan Tengah, PT. Bharinto Ekatama atau BEK, memaparkan program pasca tambang di Barito Utara, Muara Teweh, Rabu (15/3/2023).

Kegiatan konsultasi publik rencana program mine closure PT. Bharinto Ekatama di Barito Utara, difasilitasi oleh Bagian Ekonomi Setda bersama Asisten II Sekda. 

Kepala Teknik Tambang (KTT) PT BEK, Prayono Suriyadi, menjelaskan, agenda ini mengakomodir saran dan masukan dari para pemangku kepentingan di Barito Utara dan Kecamatan Teweh Timur khususnya, terutama dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).

PT. BEK, KTT menyebutkan, mendapat izin sejak Mei 2020. Sesuai dengan Keputusan Menteri harus memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). “Kami sampaikan agenda PPM. Pasca tambang relatif masih lama, tapi perlu perencanaan pasca tambang sedini mungkin. Diawali konsultasi publik 2021 dan 2022, “katanya.Lokasi tambang PT. BEK berada di Desa Benangin I, II, dan V, Kecamatan Teweh Timur, Barito Utara (Kallteng), serta Desa Besiq, Kecamatan Damai, Kutai Barat. Hasil tambang diangkut ke Sungai Mahakam berjarak sekitar 100 Kilo Meter.

Staf PT. BEK memaparkan di hadapan Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan para pemangku kepentingan bahwa ada integrasi antara rencana PPM dan pengembangan Barito Utara berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018-2023.”Kami melihat program prioritas. Lalu menganalisis program yang bisa dikolaborasikan. Termasuk pula melihat peta penggunaan lahan di Barito Utara dan Kecamatan Teweh Timur, “ujar dia.

Dari analisis tersebut, bisa disimpulkan bahwa lahan terpakai sebagai aset pertanian, perkebunan, dan peternakan. Mata pencaharian utama penduduk padi ladang dan kebun rotan.Berdasarkan potensi fisik dan non fisik, potensi utama, luas wilayah Benangin, Kecamatan Teweh Timur 42,17 persen. Maka PPM yang dilakukan PT. BEK diarahkan pada desain agropolitan di Benangin.

Asisten II, Gazali Montalatua,  mengusulkan pada kluster Benangin Lestari ada penangkaran rusa, pengembangan madu, anggrek, sengon, serta tamaman akasia. “Karena dekat Ibu Kota Negara (IKN), kita pikirkan Benangin itu nanti jadi rest area, “tambah dia.Kabag Ekonomi dan Keuangan Barito Utata, Hery Jhon Setiawan, mengapresiasi program pasca tambang yang bertumpu maupun bertolak dari PPM.

“Seyogianya dalam musrenbang ada perwakilan dari perusahaan. Hari ini kita dicerahkan oleh PT. BEK. Acuannya dari blue print rencana daerah. Kita melihat kearifan lokal untuk dikembangkan di Benangin. Setiap desa memiliki ciri khas sendiri, ” kata Kabag Ekonomi Setda Baroto Utara ini.Meski secara konseptual paparan PT. BEK tentang pasca tambang memuaskan, beberapa pihak seperti Camat Teweh Timur, Drs. Walter, Kadis PMPTSP, Edi Kesumajaya, dan mewakili Disnakertranskop dan UKM Yulis Anshari, tetap mengingatkan PT. BEK untuk segera memperbaiki kekurangan dan melengkapi laporan kepada instansi terkait.(SS)

PEMKOT CIMAHI DUKUNG INDONESIA BEBAS TBC TAHUN 2030

CIMAHI – Rabu (15/03/2023)
Indonesia beserta negara-negara lain masih berperang melawan penyakit Tuberkulosis (TBC). Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menular secara cepat sehingga menimbulkan masalah Kesehatan di seluruh dunia. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), Indonesia berada pada posisi kedua dengan jumlah kasus terbanyak di dunia setelah India.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendeteksi ada 717.941 kasus TBC di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut melonjak 61,98% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 443.235 kasus. Sedangkan di Kota Cimahi, pada tahun 2022 kasus TBC ditemukan sebanyak 4.294 kasus, angka ini meningkat 106%.
Semakin banyaknya kasus TBC menjadi persoalan serius yang butuh ditangani secara cepat. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus berkejaran dengan waktu untuk menurunkan angka kasus TBC. Tingginya mobilitas penduduk, pengobatan yang tidak mudah dan membutuhkan waktu lama, serta banyaknya kasus TBC yang tidak ditangani hingga tuntas menyebabkan kasus TBC semakin bertambah setiap tahunnya.
Meski demikian, Indonesia menargetkan bebas TBC di tahun 2030. Oleh karenanya, Peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia (HTBS) yang diperingati setiap tanggal 24 Maret menjadi momentum untuk menguatkan koordinasi berbagai pihak untuk mengatasi penyakit TBC. HTBS dijadikan kesempatan untuk mendorong penetapan TBC sebagai isu prioritas pembangunan kesehatan nasional serta harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan lintas sektor dalam rangka mensinergikan upaya-upaya yang mendukung proses eliminasi TBC tahun 2030.
Pj. Wali Kota Cimahi, Dikdik S. Nurgahawan meminta seluruh pihak dapat bersama-sama berupaya untuk mengatasi TBC di Kota Cimahi. Hal itu ia kemukakan dalam Peringatan Hari TBC Sedunia Tingkat Kota Cimahi tahun 2023 yang diselenggarakan di Gedung Kornel Singawinata Rumah Sakit Dustira, Cimahi, Rabu (15/03).
Menurutnya penyakit TBC tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, hal ini juga terkait erat dengan tingkat stunting. Berdasarkan WHO Global TB Report 2020, faktor kurang gizi merupakan faktor risiko tertinggi penyumbang penyakit TBC.
Berdasarkan hal tersebut, TBC dan stunting merupakan hal yang tidak terpisahkan dan sangat penting untuk dilakukan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan lintas sektor dalam rangka mensinergikan upaya-upaya yang mendukung proses eliminasi TBC tahun 2030 dan penurunan prevalansi stunting menjadi 14% pada tahun 2024.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh sebanyak 200 orang peserta yang merupakan mahasiswa kesehatan se-Kota Cimahi dan siswa setingkat SMA ini, Dikdik mengungkapkan bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan melibatkan berbagai unsur, baik dari masyarakat umum, organisasi masyarakat dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan.
“Sebagai salah satu upaya mewujudkan cakupan kesehatan semesta, keberhasilan eliminasi TBC ditentukan pada kontribusi dan kolaborasi lintas sektor oleh multi pihak dan seluruh lapisan masyarakat secara berkesinambungan,” tegas Dikdik.
Ia menyatakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, khususnya Dinas Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan tingkat kasus TBC di Kota Cimahi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga guna mempertajam kualitas penanganan penyakit TBC ini.
Beberapa hal yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan hal tersebut di antaranya adalah dengan meningkatkan penemuan kasus TBC melalui penguatan skrining dan investigasi kontak, meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat atas pentingnya Terapi Pencegahan TBC (TPT) dalam mencegah penularan TBC, serta menempatkan TBC sebagai isu utama semua sektor di setiap tingkatan.
Dikdik juga mengingatkan bahwa keberhasilan seluruh program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi tidak akan dapat dicapai apabila potensi yang ada di sekitar diabaikan, baik itu lembaga ataupun perorangan, sesuai dengan tema Hari TBC tahun 2023 yang diusung oleh Indonesia, “Ayo bersama akhiri TBC, Indonesia bisa!” pungkasnya.

Achmad $
Sumber: (Bidang IKPS/Dy)
Editor : dhw_robhin

Sosialisasi dan Mitigasi Bencana Alam Bersama Masyarakat Sumbermujur

LUMAJANG – Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, melalui Badan Biologi Pusat Fulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pos Pengamatan Gunungapi Gunung Semeru, menggelar Sosialisasi dan Mitigasi Bencana Alam Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Pengetahuan Alam dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.

Dalam rangka untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, pos pantau Gunung Semeru di Gunung Sawur bekerja sama dengan masyarakar dan rokoh agama serta pelaku tambang sedang melaksanakan kegiatan sosialiasi dan Mitigasi Bencana Alam pada hari Rabu (15/3/2023) di Balai Pertemuan Hunrara..

Dalam kesempatan tersebut Kepala pos pantau Gunung Ismanto turut hadir sekaligus memberikan sambutan serta materi terkait dengan mitigasi bencana.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepasitan masyarakar dalam penggulangan bencana. Dia sempat mengatakan bahwa dalam rumus Indeks Pengurangan Risiko Bencana, penguatan kapasitas adalah satu cara dalam mengurangi risiko bencana.

“Pada dasarnya risiko bencana tidak dapat dihilangkan hanya dapat di kurangi dengan meningkatkan kapasitas, oleh karena itu sosialisasi seperti ini penting untuk dilakukan disetiap daerah dan oleh siapapun terlebih lagi daerah rawan bencana agar jika suatu saat bencana terjadi maka risiko bencana berkurang,” sambungnya kemudian. (Markasan)..

PEMKAB BONDOWOSO TERIMA PENGHARGAAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) AWARD 2023

0

BONDOWOSO – Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin menerima penghargaan Universal Health Cover age (UHC) Award dari Pemerintah pusat, Di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Pemberian penghargaan UHC tersebut di berikan kepada Pemerintah Daerah atas terselenggaranya sistem pelayanan atau penjaminan kesehatan sesuai dengan makna dari UHC.UHC sendiri merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memilki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.Menurut Bupati KH. Salwa Arifin usai menerima penghargaan menyampaikan penghargaan tersebut merupakan hasil dari kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso bisa menerima penghargaan tersebut.”Terimakasih atas kepercayaan pemerintah Pusat kepada kami, sehingga kami pemerintah kabupaten bisa mendapat kesempatan menerima penghargaan UHC,” ungkapnya.

Definisi UHC sendiri, merupakan perwujudan tiga hal yang saling berhubungan, yaitu kesamaan akses pelayanan kesehatan setiap orang yang membutuhkan, sehingga dengan akses kesamaan itu, orang akan mendapatkan pelayanan kesehatan, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar saja.Kualitas pelayanan kesehatan yang semakin membaik dan terus meningkat bagi peserta yang menerima pelayanan.
Kemudian, pemastian biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak membuat masyarakat dalam kerugian keuangan/finansial.”Kedepan kita akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
(kominfo/Dar)