KOTA BANDUNG – Bertempat di Hotel Savoy Homann, dalam rangka penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2024 menyelenggarakan Forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah Kamis, 9 Maret 2023.

H. Soni Bakhtiyar, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Sosial Kota Bandung mengungkapkan Forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah ini adalah sebagai bahan Dinas Sosial menyusun rencana kerja di tahun 2024 nanti. Forum ini mengundang perangkat daerah dan lintas perangkat daerah karena dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya bisa dilakukan oleh urusan wajib/ dasar yang jadi kewenangan Dinas Sosial.

Menurut Soni, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibutuhkan networking, kolaborasi, dan kerjasama diantara perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga ada PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan PSKS atau Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Semua harus terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mulai dari proses rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial sampai pemberdayaan.

Lebih lanjut Soni mengatakan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini tepat sasaran dan tepat program data DTKS harus menjadi rujukan semua perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah, termasuk program-program pemberdayaan harus menunggu hasil assessment karena data DTKS baru mencakup by name by address jadi harus dilengkapi dengan by problem. Setelah diketahui by name by address by problem hasilnya di sharing ke perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah dan juga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menentukan program apa yang pas terhadap penanganan rehabilitasi sampai perberdayaan. Salah satu program unggulan yaitu akan dibentuk pelayanan sosial satu pintu.

Dinas Sosial akan menggandeng Asosiasi Hotel untuk memanfaatkan surplus makanan (makanan berlebih) yang ada di hotel-hotel yang ada di Kota Bandung. Kebermanfaatannya akan dibagikan ke lansia dan disabilitas terlantar atau lansia dan disabilitas tunggal yang tidak punya keluarga. Program ini akan dilaunching pada bulan puasa dengan megundang lansia dan disabilitas muslim untuk buka bersama. Diharapkan program ini berjalan setelah lebaran Idul Fitri.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah namun Pentahelix termasuk oleh media sehingga memotivasi dan menginpirasi agar seluruh stakeholder bisa terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(Andri)
Editor : dhw_robhin

Cimahi,Rabu(08/03/2023)Hal ini terungkap saat Iwan Setiawan Anggota DPRD Kota Cimahi dari Praksi PDIP mendapat aspirasi dan informasi dari Masyakarat Kota Cimahi,Lebih jauh Iwan Setiawan menjelaskan,”Hal ini sudah kami lakukan dua kali pertemuan,yang pertama dengan bagian Pemerintahan,KPU dan Bawaslu merujuk tentang Permendagri no.18 tahun 2018 dan Perwal no. 53 tahun 2021 yang Substansinya berisikan Larangan LKD atau LKK yaitu lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan RT,RW.Dimana dalam Perwal no.53 tahun 2021 pasal 102 dinyatakan Bahwa RT dan RW itu Dapat diberhentikan jika berafiliasi atau menjadi anggota partai politik.Pertemuan kami yang ke dua dengan Bagian Pemerintahan,KPU dan Bawaslu hari ini kami bertemu dengan bagian hukum dan bagian pemerintahan juga dengan dinas terkait yang membidangi PKK,Karang Taruna dan LPM,Hasil pertemuan tadi bagian pemerintahan dan yang lainnya rencananya akan mengeluarkan surat edaran dan juga pembinaan terkait Permendagri no.18 tahun 2018 serta Perwal no.53 th.202,Kenapa kami mendorong hal tersebut,dikarenakan banyak Aspirasi yang masuk Bahwa Hari ini di Kota Cimahi banyak RT dan RW yang berafiliasi dan menjadi anggota bahkan Pengurus Partai politik,Kami mendorong kepada bagian pemerintahan untuk mengingatkan kembali bahwa LKK dan LKD atau RT,RW bahwa persyaratannya adalah tidak boleh berafiliasi dengan partai politik apalagi nanti di pileg,hal ini yang harus menjadi bahan bagi bagian pemerintahan untuk menjaga kondusifitas di Kota Cimahi dalam tahun Politik ini salah satunya dengan cara menegaskan Kalau bisa RT dan RW yang mencalonkan diri itu mengundurkan diri atau yang menerbitkan SK pengangkatan harus mencabut SK nya yaitu Lurah untuk RT dan Camat Untuk RW.”Terang Iwan Setiawan kepada Wartawan.

Kemudian Iwan Melanjutkan,
“Hari ini kami di Legislatif mengharapkan Ketegasan dari pemerintah kota untuk menegakan aturan yang telah kita buat bersama,Jangan terkesan ada pembiaran undang-undangnya dibuat namun tetap dilanggar atau tidak dilaksanakan.Ada hal yang berbeda baik secara pribadi maupun kelembagaan dan ini kita harus cermat dalam menyikapinya,jika seseorang RT atau RW berafiliasi atau menjadi anggota salah satu Partai itu harus berhenti namun jika seorang RT atau RW secara pribadi menjadi tim sukses,saya fikir itu syah-syah saja selama tidak menggunakan atribut ke RW annya,Seperti seorang RW membuat Surat Edaran menggunakan cap RW untuk mengajak masyarakat jelas itu tidak boleh maka harus dibedakanlah.”Pungkas Anggota DPRD Kota Cimahi dari Praksi PDIP,Iwan Setiawan.

Achmad $

CIMAHI -Rabu (08/03/2023)
Warga masyarakat yang baik adalah Warga masyarakat yang peduli dengan perkembangan Kota-nya,Hal ini diwujudkan oleh Forum Ormas Kota Cimahi dan Empat Almamater(Brigez,XTC,GBR dan Moonraker) dengan cara melakukan Auidensi dengan pihak Anggota Dewan Komisi 3.Dalam kegiatan tersebut Ketua Forum Ormas,Nurdin Hidayat mengungkapkan,
“Assalamualaikum warahmatullahi Wabbarokatuh,Saya Nurdin Hidayat selaku Ketua Forum Ormas Kota Cimahi melakukan Audiensi ke DPRD Kota Cimahi,namun ada hal yang cukup disayangkan bahwasannya Ketua DPRD itu hadir,namun sayang setiap Kami Audiensi Bapak Ketua DPRD belum pernah hadir,namun saya faham mungkin kesibukan beliau yang padat sehingga belum sempat hadir saat kami Audiensi.Kami Forum Ormas bersama Empat Almamater bermaksud meluruskan Stigma masyarakat dan juga anggota dewan terkait Gank Motor,Bahwa anggota Gank motor ada yang menjadi RT dan Profesi terhormat lainnya bahkan ada yang akan mencalonkan Anggota Dewan,artinya yang melakukan Praktik yang kurang baik adalah oknumnya.Saya berharap Anggaran dana hibah di kucurkan kembali untuk pemberdayaan agar jika sudah diberdayakan dan mendapat penghasilan tentu terisi perutnya semua akan kondusif,Saya berharap kedepan semua ormas,LSM dan komunitas di Kota Cimahi ini dilayani dengan baik,karena era pemulihan Ekonomi pasca Covid ini sangat terdampak kepada kami bukan hanya UMKM saja.Semoga dengan Slogan “Cimahi ngahiji” agar Kota Cimahi lebih kondusif lagi.” Ungkap Nurdin Hidayat Ketua Forum Ormas Kota Cimahi.

Ari Somantri yang merupakan Ketua Brigez Kota Cimahi mewakili Empat almamater menambahkan,
“Kami tadi melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kota Cimahi dengan tujuan memberikan masukan kepada DPRD Kota Cimahi yang berfungsi sebagai Legislasi,Pengawasan dan Penganggaran.Kami berharap Fungsi pengawasan berfungsi dengan baik agar tidak terjadi lagi Hatrick Walikota yang masuk Hotel Prodeo lagi,kami berharap kita bersama-sama berusaha agar hal ini tidak terulang lagi namun dengan dasar saling mengoreksi,mengevaluasi dan bukan saling menyalahkan agar Cimahi ini aman dan kondusif baik Eksekutif, Legislatif, Yudikatif juga Masyarakat Kota Cimahi.Untuk Masalah Gank motor,Saya sebagai perwakilan dari Forum empat Almamater Saya berharap Stigma bahwa Gank Motor meresahkan dapat diperbaiki tentunya kalau DPRD bisa menyusun aturan atau Undang-undang untuk memperhatikan dan ada keberpihakan kepada mereka,dan kami berharap ada ruang dalam penganggaran untuk membereskan masalah yang ada pada anggota kami dengan kultur dan karakter yang berlainan,Kami berharap pihak pemerintah membantu dalam hal pemberdayaan anggota kami karena kalau kondusifitas kami sudah jalankan dan sudah cukup berhasil terlihat dari penurunan tingkat bentrokan antar Gank motor yang sudah mulai menurun drastis.Kami berharap di Vatikan solusi yang tepat agar kondusifitas tetap terjaga di tahun-tahun politik ini,Semoga dengan upaya dari segenap pihak menjadikan Kota Cimahi tetap Kondusif dan Forum Empat Almamaternya bisa Produktif.”Tambah Ari Somantri mewakili Empat Alamamater.

Lilis Yusniawati anggota DPRD dari Praksi Partai Demokrat menjelaskan terkait Audiensi yang baru saja dilaksanakan,
“Alhamdulillah dengan dilkukannya Audiensi dengan Empat Alamamater dan Juga Forum Ormas,Mereka membantu kami sebagai wakil dari masyarakat Kota Cimahi,Banyak aspirasi yang disampaikan kepada kami.Rekan- rekan dari empat Alamamater Brigez,XTC,GBR dan Moonraker berharap bahwa Stigma yang kurang baik yang menempel pada Gank motor agar terhapus dan tergantikan dengan hal yang baik karena saat ini bukan Gank motor namun sudah merupakan LSM yang mana siap membantu mewujudkan apa yang menjadi program pemerintah,baik dalam pembangunan ataupun pembinaan masyarakat juga membimbing generasi penerus agar tidak salah kaprah,Empat Almamater menyampaikam harapan kepada pemerintah Kota Cimahi agar dapat membantu dalam hal anggaran karena tanpa tersedianya anggaran pembinaan tidak akan bisa dilaksanakan,pelatihan walaupun ada namun tidak menyeluruh,yang lebih faham kebutuhan adalah pimpinan dari setiap komunitas tersebut,memiliki anggota dengan karakter yang berbeda maka dalam hal pembinaan pun harus dibedakan dan tentu saja hal ini perlu biaya,jadi seyogyanya pemerintah memberikan bantuan dan perhatian khusus untuk itu agar tercipta kondusifitas serta produktifitas.”Pungkas Lilis Yusniawati menutup pembicaraan.

(Achmad $)
Editor : dhw_robhin