Gempur News, 13 Pebruari 2020
”Dan oleh sebab itu, kemarin juga yang kedua saya perintahkan agar diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana; nama dan siapa, berasal dari mana, sehingga data itu komplet,” ujar Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan wartawan usai melantik Kepala Badan Keamanan Laut di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.
Rasa aman bagi kurang lebih 260 juta penduduk Indonesia menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam memutuskan untuk tak memulangkan WNI yang terlibat dalam kelompok teroris lintas batas ISIS.
“Dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan karena kita memang masih memberikan peluang untuk yatim piatu yang berada pada posisi anak-anak di bawah 10 tahun. Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak,” tuturnya.
Dengan demikian, Presiden menegaskan cegah tangkal bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi.
Sebelumnya, pada Selasa, 11 Februari 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menjelaskan bahwa berdasarkan data saat ini, terdapat kurang lebih 689 WNI yang terlibat dalam kelompok itu. Setelah menimbang dari berbagai sisi, pemerintah juga disebutnya tak memiliki rencana untuk memulangkan mereka.
“Meskipun begitu, pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat teror bergabung dengan ISIS,” ucapnya.
Adapun yang berkaitan dengan anak-anak, Mahfud menyebut bahwa pemerintah akan memberikan pertimbangan khusus terhadap hal tersebut.
“Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Artinya, lihat saja apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak, anak-anak yatim piatu yang orang tuanya sudah tidak ada,” kata Mahfud. (Jen)
