BARITO UTARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) bersama Pemerintah Daerah Barito Utara, bertempat di ruang DPRD, menggelar Rapat yang beragendakan, pembahasan mengenai hasil fasilitasi atas raperda tentang perubahan atas perda nomor.2 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah, Senin(18/5/20).
Pimpinan rapat dalam pembahasan itu, Ir.Hj.Mery Rukaini,M.IP, disampaikan melalui wakil Ketua II Sastra Jaya beserta anggota Dewan dari masing-masing Komisi, dihadiri Sekretaris Daerah diwakili melalui Asisten I Sekda Drs.Masdulhaq, Kabag Hukum yang diwakili Marda,SH dan Kabag Ortal.
Dari beberapa poin yang dibahas dan pertanyaan serta jawaban antara DPRD dan Pemerintah Daerah, rapat pembahasan mendapat hasil fasilitas satu buah rancangan peraturan Daerah Barito Utara, sehubungan dengan surat Plh.Sekda Barito Utara nomor.20/25/HUK.2020.tanggal 5 perbruari 2020, perihal penyampaian Rancangan peraturan daerah untuk difasilitasi.
Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pasal 141, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor.80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri nomor.120 tahun 2018 tentang produk hukum daerah.
Dengan demikian maka, Rancangan Perda yang telah disempurnakan dan sesuai hasil fasilitasi telah memenuhi proses koordinasi dengan Bagian hukum Setda Barito Utara.
Kemudian setelah itu,:agar disampaikan ke Biro Hukum Provinsi Kalteng untuk diberikan nomor Register dan kemudian ditetapkan di Kabupaten menjadi Peraturan Daerah.
Dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah, ditetapkan dan disampaikan Kepada, Gubernur melalui Biro Hukum Provinsi Kalteng untuk mendapat pengawasan lebih lanjut.
DPRD Kabupaten Barito Utara bersama dengan Pemerintah Daerah, sepakat telah melakukan pembahasan dan penyempurnaan Raperda Barito Utara, tentang perubahan Perda nomor.2 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah nomor.188.342/413/Huk tanggal 9 Maret 2020. (SS).
