Tunggakan Rp.1,8 M Jasa Layanan Medis Di RSUD Belum Dibayarkan

0
21

 

BARITO UTARA –Medis adalah tenaga kesehatan (nakes)di RSUD Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara(Kalteng) yang harus melayani dan mengurus pasien yang sakit, tetapi di sisi lain hasil keringat pekerjaan atas hak-hak mereka belum semuanya terpenuhi.

Salah satunya menyangkut jasa pelayanan medis, yakni pelayanan BPJS dan pelayanan umum.

Tunggakan tersebut sejak tahun 2019, sehingga nyaris sangat merugikan mereka.

Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing antara DPRD dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Muara Teweh, Senin (7/9/2020).

RDP dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara Parmana Setiawan,ST dihadiri 10 anggota DPRD, Plt.Kepala Dinas Kesehatan Siswandoyo dan Ditektur RSUD Muara Teweh drg. Dwi Agus Setijowati.

Dalam RDP ini anggota DPRD mempertanyakan kepada Siswandoyo dan drg.Dwi Agus, tentang pelayanan RSUD, penanganan Covid-19, dan termasuk pula soal tunggakan jasa pelayanan medis.

“Cleaning service tiga bulan tidak menerima insentif,”kata anggota DPRD Surianor(Faraksi Demokrat).

Legislator dari Partai Nasdem Hj.Nety Herawati juga menegaskan supaya manajemen RSUD Muara Teweh, serius memperhatikan hak-hak para nakes dan karyawannya.

“Gaji mereka kecil, jangan sampai hak-hak mereka tertunda dan tertunggak,” imbuh Nety.

Sependapat dengan keduanya, Politikus dari Partai Gerindra Dr.H.Tajeri menegaskan, masalah insentif atau jasa pelayanan medis sudah berulangkali dibicarakan di DPR, angkanya pun telah disetujui DPRD.Bahkan Sekda Barito Utara, sudah menyatakan kesanggupan menyelesaikan masalah tunggakan tersebut.

“Kami selalu mendukung untuk kepentingan RSUD, asalkan tak melanggar aturan,”ujar politikus Partai Geeinsra ini didampingi Surianor dan Hj.Nety Herawati kepada wartawan.

Direktur RSUD Muara Teweh drg.Dwi Agus mengakui, RSUD telah menerima dana BLUD sebesar Rp.14 miliar. Peruntukan dana tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

“Pagu Rp.14 M. Di mana Rp.10 M untuk pelayanan dan Rp.4 M untuk operasional.Sisanya Rp.1,2 M untuk keperluan sampai desember 2020,” sebut wanita yang akrab disapa Tinuk ini.

Sesuai Permenkes, tenaga kesehatan yang diberikan insentif dan santunan adalah yang bertugas di rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni  tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi Covid-19, Ruang HCU/ICU/ICCU Covid-19 dan di ruang IGD Triase.

Usai RDP, Wakil Ketua I DPRD Barito Utara Parmana Setiawan,ST mengatakan kepada Media ini, bahwa masalah tunggakan jasa medis ini akan dibicarakan dengan Sekda Barut Jainal Abidin, Selasa (8/9/20)pagi sebelum RDP dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,ungkap Waket I DPRD Barut.  (SS).