Fasilitasi 26 Pasutri Non Muslim Dapatkan Akta Perkawinan

0
22

MATARAM — Sebanyak 26 pasangan suami-istri yang beragama Hindu dan Budha, mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, untuk memiliki akta perkawinan agar tercatat secara hukum negara.

Hal itu diketahui setelah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupatent Lombok Utara dengan Pengadilan Negeri Mataram, di Kabupaten Lombok Utara, Kamis.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Lombok Utara, Fahri, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan fasilitasi pendanaan dan pengumpulan dokumen untuk kepentingan dokumen.

“Kami memfasilitasi dari segi pendanaan dan mengumpulkan dokumen agar mereka bisa mendapatkan akta perkawinan dari Pengadilan Negeri Mataram,” kata Fahri, Kamis (17/09/2020).

Pengadilan Negeri Mataram, turun ke lapangan melayani warga yang terlambat mengurus dokumen perkawinannya atau mengubah dokumen namanya atau tanggal lahirnya.

Fahri mengungkapkan, sebanyak 26 pasangan suami-isteri belum memiliki akta perkawinan disebabkan ketidaktahuan tata cara mengurus dokumen.

“Mereka tidak tahu tata cara mengurus dokumrn, sehingga mereka belum tercatat secara hukum negara, meskipun usia perkawinannya sudah lama,” imbuh Fahri.

Namun demikian pihaknya tidak membatasi usia pasangan suami-isteri yang ingin mendapatkan akta perkawinan dari Pengadilan Negeri Mataram.

Fahri menambahkan akta perkawinan tersebut sangat diperlukan sebagai syarat bagi pasangan suami-isteri untuk bisa mendapatkan dokumen akta kelahiran dari pemerintah.

“Dokumen akta perkawinan erat kaitannya dengan syarat mengurus akta kelahiran anak, supaya nanti bisa diubah yang awalnya anak ibu menjadi anak ayah-ibu. Kalau hanya anak ibu, maka hak perdata dari ayah tidak diakui oleh pengadilan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa program pencatatan akta perkawinan bagi umat non-muslim yang dilakukan bersama dengan Pengadilan Negeri Mataram, akan terus dilakukan setiap tahun.

Sebab, masih banyak pasangan suami-isteri di Kabupaten Lombok Utara yang belum memiliki dokumen tersebut. Begitu juga dengan akta pernikahan bagi pasangan suami-isteri dari kalangan muslim.

“Rencana tahun ini sebanyak 125 pasangan suami-isteri yang akan kami fasilitasi. Khusus untuk pencatatan akta pernikahan, rencananya digelar bersama Pengadilan Agama di Kecamatan Bayan,” katanya. (tim)